Sy@hranie

2012-01-18T04:35:00.000-08:00

Kejati Bidik Tim Sembilan CCC

MAKASSAR, UPEKS--

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) membidik tim sembilan kasus dugaan korupsi pembebasan lahan pembangunan gedung Celebes Convention Centre (CCC) senilai Rp3,4 miliar.

Asisten Pidana Khusus (As Pidsus) Kejati, Dr Chaerul Amir kepada wartawan di Kejati Sulselbar, Rabu (18/1) mengatakan, sesuai hasil evaluasi dan eksaminasi terhadap kasus pembebasan lahan CCC ditemukan ada beberapa penyimpangan dan fakta baru.

"Selama seminggu dibedah ditemukan fakta baru yang akan ditindaklanjuti melalui penyelidikan," kata Chaerul.

Menurutnya, hasil evalusi itu telah disampaikan ke Kajati Sulselbar, Fietra Sany. Kajati menyetujui untuk dilakukan penyelidikan.
"Sudah ada tim yang dibentuk dengan beranggotakan sekira 9 orang untuk menyelidiki," ujarnya.

Dikatakan mantan Kajari Tangerang itu, tim dalam waktu dekat segera memanggil tim sembilan untuk dimintai keterangan seputar kasus tersebut.
"Semua tim sembilan akan dimintai keterangan soal proses pembayaran dan penyerahan lahan. Karena pemilik lahan yang menerima banyaran terbukti bersalah," tandasnya.

Diketahui, Hamid Rahim Sese terpidana yang mengklaim bahwa lahan CCC Makassar tersebut adalah miliknya berdasarkan akta dan beberapa dokumen lainnya. Kemudian KPA Sidik Salam membayarkan pembebasan lahan itu sebanyak Rp3,4 miliar. Namun,dari fakta di persidangan saat Hamid Rahim disidang, terungkap jika lahan yang diklaim itu merupakan milik negara.

Atas kasus itu, Hamid Rahim divonis 4 tahun di Pengadilan Negeri (PN) Makassar dan ditingkat banding Pengadilan Tinggi (PT) Makassar menguatkan putusan tersebut, 4 tahun penjara. Serta kasasi yang diajukan ditolak MA.

Kajati Fietra Sany juga telah menegaskan, kasus kasus CCC diekspose atau gelar perkara. Lantaran, pembabasan lahan yang bertanggungjawab adalah semua tim sembilan.
Tidak hanya KPA selaku juru bayar yang bertanggungjawab, tetapi juga Walikota Makassar. Karena KPA membayarkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Walikota Makassar selaku ketua tim sembilan. (Hafsah Maharani)

2012-01-18T04:34:00.000-08:00

Lima Terdakwa Rugikan Negera Rp185 Juta
*Kasus Mess Pemda Lutra dianggarkan senilai Rp1,7 M

MAKASSAR, UPEKS--

Kasus dugaan korupsi pekerjaan rehabilitasi mess Pemerintah Daerah (Pemda) Luwu Utara (Lutra) pada 2008 senilai Rp1,7 miliar disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Rabu (19/1).

Kasus yang merugian negera Rp185 juta itu mendudukkan lima orang terdakwa, diantaranya dua pejabat Pemda Lutra, Iskandar ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Wahyudi ST (PPTK untuk lanjutan 2009). Serta tiga terdakwa lainnya, yakni Satrisno Sukri (Konsultan Pengawas 2008), Eddy Purwanto (Konsultan Pengawas 2009) dari PT Elriguaz Utama dan Hj Edawati A Mutty (Direktris PT Annisa selalu kontraktor pelaksana).

Sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Masamba, Nasaruddin Agussalim menghadirkan tiga orang saksi. Yakni, Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Kebersihan Lutra, Amri Awaluddin selaku Ketua Panitia Lelang, Kabag Administrasi Pemda Lutra Suaib Mansyur selaku mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kadis PU Lutra an Alif Hardi.

Di hadapan ketua majelis hakim yang diketuai Pudjo Hunggul beranggotakan Maringan Marpaung dan hakim adhoc Rostansar, saksi Ketua Panitia Lelang mengatakan proses pelaksanaan lelang dilakukan sudah sesuai prosedur. PT Annisa sebagai pemenang lelang setelah melalui tahap seleksi dan persyaratan. PT pemenang kemudian diusulkan ke PPTK dan diketahui Plt Kadis PU Suaib yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan SK Kadis PU.

"Tugas saya sebagai panitia lelang hanya sebatas seleksi dan pengumuman pemenang pada 2008. Anggaran penawaran sekira Rp1,7 miliar. Setelah kelanjutan pekerjaan 2009, saya sudah tidak tahu," katanya.

Sementara saksi Suaib mengakui dirinya sebagai Plt Kadis PU menjabat selama Agustus 2008 hingga September 2009. Dalam pelaksanaan pekerjaan disebutkan tidak ada laporan pencapaian hasil kerja. Hasil pekerjaan itu hanya sadilaporkan secara lisan ke pimpinan .

"Saya hanya sekali melakukan peninjauan lapangan, selanjutnya hanya menerima laporan dari konsultan pengawas. Saya juga tidak tahu jika ada masalah," ungkapnya.

Diketahui, pekerjaan mess Pemda Lutra yang dianggarkan senilai Rp1,7 miliar. Pekerjaan hanya selesai 75,03% pada 31 Desember 2008. Sementara dilaporkan 100% telah selesai, sehingga mengakibatkan kerugian negara senilai Rp185 juta. (Hafsah Maharani)

2012-01-18T04:32:00.000-08:00

Bendahara BOMM Diperiksa

MAKASSAR, UPEKS--
Bendahara Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM), Anwar diperiksa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar), Rabu (18/1). Anwar diperiksa terkait kasus BOMM di Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sulsel 2010 senilai Rp11 miliar untuk 24 kabupaten kota se-Sulsel.

Penyidik Kejati, Tofan yang memeriksa langsung bendahara BOMM saat dikonfirmasi membenarkan pemeriksaan itu. "Bendahara dimintai keterangan terkait penyaluran dana BOMM," katanya.
Menurut Tofan, dalam keterangannya bendahara menyebutkan, jika beberapa sekolah menerima dana bantuan kurang dan ada juga yang lebih.

"Selain kurang dan lebih, ada beberapa sekolah yang disebutkan sama sekali tidak menerima dana BOMM pada hal terdaftar sebagai penerima," ungkapnya.

Diketahui kemarin Kepala Diknas Sulsel, Patabai Pabokori juga diperiksa terkait kasus BOMM di ruangan penyidik kamar 88.
Selain, Patabai juga pemeriksaan dilakukan penyidik kepada sebanyak 300 Kepala Sekolah (Kepsek) se- Sulsel.

Seperti disampaikan Asisten Pidana Khusus, indikasi penyimpangan kasus BOMM, ditemukan ada sekolah yang sudah bubar, tetapi masih mendapatkan dana bantuan tersebut. Selain itu, ada juga sekolah yang menerima dana kurang, bahkan lebih dari jumlah yang semestinya diperoleh. Penyidik saat ini juga telah mengantongi nama tersangka. Namun, belum dibeberkan untuk kelancaran proses penyidikan. (Hafsah Maharani)

2012-01-18T04:31:00.000-08:00

Kasus Penikaman di M'Tos Tahap 2

MAKASSAR, UPEKS--
Tersangka Franzius Petrus alias Gulo, tersangka kasus penikaman warga di depan Makassar Town Square (M’Tos) telah ditahap 2 ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar, Rabu (18/1).

Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum), H Andi Muldani Fajrin kepada wartawan di ruangan kerjanya mengatakan, telah menerima pelimpahan berkas dan tersangka dari penyidik kepolisian.
"Kasus penikaman warga di depan M'Tos telah tahap 2," katanya.

Menurutnya, sebelum di P21 atau dilimpahkan ke pengadilan. Pihaknya, masih akan melengkapi berkas. Tersangka sendiri dijerat pasal berlapis, yakni sebanyak 8 pasal. Diantaranya, pasal 340, 348, 350, 355 KUHP, juga pasal perlindungan anak dan UU darurat. Ancamanya, 20 tahun penjara atau seumur hidup.

Kasus tersebut dikawal langsung oleh Kasi Pidum bersama tiga jaksa, yakni Adnan Hamzah, Arie Chandra dan Reskiyanti yang siap mengawal selama proses persidangan di pengadilan. (Hafsah Maharani)

2012-01-17T03:59:00.000-08:00

Kejari Usut Amblesnya Jembatan di Toddopuli
* Segera Panggil Kontraktor dan PU

MAKASSAR, UPEKS--

Tim intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar mengusut amblesnya jembatan yang berada di Toddopuli X Puri Taman Sari Blok J, Kelurahan Borong, dan Kecamatan Manggala. Bibir jembatan yang ambles berada di posisi barat yang menjadi hubungan untuk Blok J dan Blok H Puri Taman Sari.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Makassar kepada wartawan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar), Selasa (17/1) mengatakan, tim intelijen menyelidiki dan mengumpulkan data terkait rusaknya jembatan tersebut.
"Tim diturunkan untuk menyelidiki dan mengumpulkan data," katanya.
Pihak Kejari Makassar segera memanggil pihak kontraktor yang mengerjakan. Diketahui, jembatan itu dikerjakan PT Wiratama Karya Nugraha, Direkturnya, Hasbi Ali. Sedangkan Konsultan Perencana CV Media Citra Pratama dan Konsultan Pengawas CV Hexa Mulia Konsultan. Selain, kontraktor juga akan memanggil Dinas PU sebagai pihak penanggungjawab pelaksanaan proyek.
Asisten Intelijen Kejati, Dedi Iswadi yang dikonfirmasi mengungkapkan, pihaknya akan turun meninjau langsung jembatan yang ambles itu.
"Peninjauan langsung ke lokasi dilakukan untuk mengetahui kerusakan jembatan tersebut," ujar Dedi.
Diketahui, bibir jembatan yang ambles itu berada di posisi barat.
Secara terpisah Asisten II Pemkot Makassar, Burhanuddin mengatakan, kerusakan jembatan itu bukan karena konstruksi, tetapi faktor alam.
"Tiang penghubung yang ada dipinggiran itu yang terkikis oleh air. Jadi bukan kontruksinya," terang Burhanuddin. (Ran/D)

2012-01-17T03:26:00.000-08:00

Panglima FPI Divonis 5 Bulan Penjara

MAKASSAR, UPEKS—Panglima Front Pembela Islam (FPI), Abdurrahman divonis 5 bulan penjara di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Senin (16/1).
Majelis hakim yang diketui Andi Makkasau beranggotakan Isjuedi dan Makmur menilai panglima FPI itu telah bersalah terbukti bersalah atas kasus pengrusakan Warung Coto Pettarani pada ramadan 2011 kemarin. Sehingga, melanggar pasal 170 KUHP dan pasal 335 KUHP tentang penghasutan dan pengeroyokan.

Selain Abdurrahman, majelis juga menjauhkan hukuman pidana penjara 5 bulan kepada anggota FPI, Riswan. Sedangkan anggota FPI lainnya, Arifuddin divonis 4 bulan 10 hari. Kedua terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 170 KHUP.

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) , Adnan Hamzah dan Arie Chandra menuntut Abdurrahman dengan 10 bulan penjara dan Riswandi bersama Arifuddin dengan 8 bulan penjara.

“ Hal meringankan karena terdakwa telah damai dengan korban dan menyesali perbuatannya. Selain itu, juga merupakan tulang punggung keluarganya dan sebelumnya tidak pernah dihukum,” kata Andi Makkasau.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum (PH), Faisal Silenang tidak mengajukan banding. Lantaran, terdakwa tinggal beberapa hari menjalani penahanan dan kemudian bebas. Karena vonis terdakwa dikurangi masa tahanan yang telah dijalani. (Ran/C)

2012-01-17T03:23:00.000-08:00

Mantan Kadishutbun Mamuju Divonis 18 Bulan
MAKASSAR, UPEKS--
Mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Syahruddin (53) divonis 18 bulan penjara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Senin (16/1). Syahruddin terbukti bersalah pada kasus korupsi pengadaan pupuk organik Dishutbun Mamuju APBD 2009-2010 senilai Rp300 juta dengan kerugian negera Rp52 juta.

Majelis hakim yang diketuai Pudjo Hunggul beranggotakan Janperson Sinaga dan hakim Ad Hoc Abdur Razak juga menvonis Direktur CV Mega Zanur, Achmad Sidik selaku rekanan dengan hukuman pidana 18 bulan dan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Syamsul Bahri dan Panitia Lelang, Rosdiana divonis 1 tahun penjara. Sebelumnya, terdakwa Syahruddin dan Achmad Sidik dituntut 5 tahun. Sedangkan Syamsul Bahri dan Rosdiana dituntut 4 tahun penjara.

Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar, pasal 2 dan pasal 3 tentang pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ketiga terdakwa juga tidak dikenakan denda dan uang pengganti.
Hal memberatkan karena terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar dilakukan untuk pemberantasan korupsi dan telah merugikan keuangan negara. Sedangkan hal meringankan terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak pernah dihukum.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Yusriana Yunus dan Andry Yuliana masih pikir-pikir atas putusan itu. Sedangkan mantan Kadishutbun Mamuju yang didampingi penasihat hukum (PH), Petrus Pietche langsung mengajukan banding. (Hafsah Maharani)

2012-01-17T03:21:00.000-08:00

Aset PT Telkom Belum Dieksekusi
*Kejati Tunggu Hasil Inventarisasi Kejari

MAKASSAR, UPEKS--
Aset milik PT Telkom Divisi Regional (Divre) VII Makassar, belum dapat dieksekusi. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Barat yang menangani kasus pengadaan alat teknologi Voice Over Internet Protokol (VoIP) di PT Telkom pada 2005-2006 yang merugikan negara sebesar Rp44 miliar belum dapat mengeksekusi, lantaran menunggu hasil inventarisasi aset milik PT Telkom dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar.

Asisten Pidana Khusus (As Pidsus) Kejati, Dr Chaerul Amir kepada wartawan di Kejati akhir pekan lalu mengatakan, kasus PT Telkom masih akan dimintakan hasil ekspose asetnya di Kejari Makassar.
"Masih akan ditelusuri dan diekspose mana saja aset milik PT Telkom," kata Chaerul.

Menurut mantan Kajari Tangerang itu, pihaknya meminta Kejari Makassar, terutama jaksa yang menangani kasus pengadaan alat di "traffic voice" dengan menggunakan teknologi VoIP atau sistem percakapan suara di PT Telkom Divre VII Makassar itu untuk melakukan inventarisasi.

"Jaksa yang menangani kasus itu akan diminta data terkait PT Telkom untuk pelaksanaan eksekusinya," ungkapnya.

Diketahui, kasus PT Telkom menjadikan ketiga terpidana pejabat Telkom yang sempat buron dan saat ini telah mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) kelas 1 Makassar, yakni mantan Ketua Koperasi Siporennu PT Telkom Makassar, Heru Suyanto, mantan Kepala Divisi Regional Telkom Sulsel, Koesprawoto dan mantan Deputi Kadivre Telkom Sulsel, Eddy Sarwono. Ketiganya divonis bersalah oleh majelis hakim dengan hukuman masing-masing enam tahun penjara dan denda Rp500 juta serta uang pengganti Rp30,5 miliar pada sidang kasasi di Mahkamah Agung 8 Januari 2009 lalu.(Hafsah Maharani)

2012-01-17T03:19:00.000-08:00

Kejati Segera Umumkan Eksaminasi CCC
MAKASSAR, UPEKS--

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) mengumumkan hasil evaluasi dan eksaminasi kasus dugaan korupsi pembebasan lahan pembangunan gedung Celebes Convention Centre senilai Rp3,4 miliar, pekan ini. Sehingga, posisi tim sembilan CCC, masih belum aman.

Asisten Pidana Khusus (As Pidsus) Kejati Sulselbar, Dr Chaerul Amir kepada wartawan di Kejati akhir pekan kemarin mengatakan, pihak Kejati tetap akan mengevaluasi dan mengeksaminasi kasus CCC. Termasuk vonis bebas Kepala Dinas Perindustrian Sulsel Sidik Salam selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Makassar beberapa waktu lalu.

"Eksaminasi dilakukan untuk mengevaluasi kegagalan penuntutan dalam kasus korupsi. Jadi, berkas kasus CCC sementara masih dikaji. Insya Allah, pekan ini hasilnya bisa diumumkan," kata Chaerul.

Sementara, soal putusan kasasi Hamid Rahim Sese, mantan Kajari Tangerang itu mengungkapkan, belum menerima putusan kasasi itu.
"Putusan kasasi dari MA itu belum diterima. Meski demikian, evaluasi dan eksaminasi kasus CCC tetap dilakukan," tegasnya.

Diketahui, Hamid Rahim Sese terpidana yang mengklaim bahwa lahan CCC Makassar tersebut adalah miliknya berdasarkan akta dan beberapa dokumen lainnya. Kemudian KPA Sidik Salam membayarkan pembebasan lahan itu sebanyak Rp3,4 miliar. Namun,dari fakta di persidangan saat Hamid Rahim disidang, terungkap jika lahan yang diklaim itu merupakan milik negara.

Atas kasus itu, Hamid Rahim divonis 4 tahun di Pengadilan Negeri (PN) Makassar dan ditingkat banding Pengadilan Tinggi (PT) Makassar menguatkan putusan tersebut, 4 tahun penjara. Serta kasasi yang diajukan ditolak MA.

Kajati Fietra Sany juga telah menegaskan, kasus kasus CCC diekspose atau gelar perkara. Lantaran, pembabasan lahan yang bertanggungjawab adalah semua tim sembilan.
Tidak hanya KPA selaku juru bayar yang bertanggungjawab, tetapi juga Walikota Makassar. Karena KPA membayarkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Walikota Makassar selaku ketua tim sembilan. (Hafsah Maharani)

2012-01-13T04:01:00.000-08:00

Lagi, Penyidik Tetapkan Tersangka Pengadaian

MAKASSAR, UPEKS--

Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan lagi-lagi menetapkan satu tersangka kasus kredit fiktif di Perum Pegadaian Makassar 2008-2010 senilai Rp9 miliar. Setelah Dany Ruliyanto dijadikan tersangka, kini penyidik kembali resmi menetapkan auditor Pegadaian Cabang Pelita, Kaswan sebagai tersangka.

Kepala Seksi Penyidikan Kejati, Muh Ahsan Thamrin kepada wartawan di Kejati, Jumat (13/1) mengatakan, Kaswan dijadikan tersangka berdasarkan hasil pengembangan pemeriksaan terhadap tersangka sebelumnya, Dani dan Irsyam Suryam.

"Seperti peran yang dilakukan Dani, Kaswan ikut merekayasa pengajuan dan pencairan kredit fiktif bersama Irsyam Suryam," katanya.

Asisten Pidana Khusus (As Pidsus) menambahkan, tersangka kasus Pegadaian dipastikan akan terus bertambah pada penyidikan, jika memang ditemukan bukti kuat atas keterlibatan mereka.
"Saat ini, tersangka Dani sudah tahap pemberkasan untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk menjalani proses hukum," ujarnya.

Diketahui, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), dari Rp9.215.023.000 dana yang diselewengkan Kepala Pengelolaan Kredit Usaha Makro Kreasi (KUMK) Pegadaian Cabang Pelita, Irsyam Suryam. Sebagian uang sebesar Rp1,411 miliar dipinjamkan kepada orang lain, diantaranya Dany Rulyanto (Pemeriksa Madya Kendari) Rp393 juta, mantan istri Dany R senilai Rp336 juta, Jalil (supir pemeriksa Kendari) 150 juta, Fredy Santosa (Pimpinan Cabang CPP Pelita) Rp5 juta, Yudi Christian (Asmen SDM Kanwil) Rp10 juta, Syaiful Mapigu (Penaksir CPP Pelita) Rp60 juta, Edy Salam (pegawai CPP Sungguminasa) Rp75 juta, Kasman Rp300 juta, Ridwan Arbiansyah (Pimwil Balikpapan) Rp80 juta, dan Tantrie Ramadhani (penaksir CPP Soppeng) Rp2 juta.

Selain Dani dan Kaswan yang keciprak dana yang diselewengkan Irsyam Suryam, tidak menutup kemungkinan tersangka kasus Pegadaian terus bertambah.
Sumber yang dihimpun Upeks di Kejati kemarin, menyebutkan dua pejabat Pegadaian diperiksa terkait kasus kredit fiktif tersebut. Keduanya adalah, Pimpinan Cabang Pegadaian Pelita, Fredy Santosa yang juga mantan Muh Fredy Santoso (mantan Pincab Pegadaian Palopo) dan Pimpinan Pegadaian Palopo, Rasyanto.

Diduga kedua pejabat Pegadaian itu diperiksa untuk dimintai keterangannya atas keterlibatannya dalam kasus kredit fiktif yang telah merugikan negara Rp9 miliar. Sekaligus ditetapkan sebagai tersangka. (Hafsah Maharani)

2012-01-13T04:00:00.000-08:00

Kejati Gandeng Polri Kejar Empat Terpidana Korupsi

MAKASSAR, UPEKS--

Empat terpidana korupsi yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) masih dalam pengejeran. Mereka adalah, Hamid Rahim Sese (kasus pembebasan lahan Celebes Cenvention Centre (CCC) senilai Rp3,4 miliar), Darmawan Daraba (kasus BRI Somba Opu senilai Rp3 miliar), Direktur PT Aditya Rezky Abadi (ARA), Djusmin Dawi (kasus korupsi kredit fiktif Bank Negara Indonesia (BNI) OTO senilai Rp27 miliar dan kasus BTN Syariah senilai Rp44 miliar), dan Bupati Mamasa, Obednego Depparinding yang juga mantan Ketua DPRD Polewali Mamasa (kasus korupsi APBD Mamasa bersama 23 anggota DPRD Mamasa periode 2004-2009).

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) minta bantuan Kepolisian di Indonesia untuk mencari para terpidana itu.

Asisten Pidana Khusus (As Pidsus), Dr Chaerul Amir kepada wartawan di Kejati, Jumat (13/1) mengatakan, eksekusi tetap akan dilakukan kepada semua terpidana. Karena keempatnya terpidana sudah jadi DPO.
"Semua tersangka kasus korupsi mulai penyidikan dan penuntutan harus ditahan. Apalagi jika sudah jadi terpidana, mereka harus dieksekusi," tegasnya.

Menurut mantan Kajari Tangerang itu, sesuai informasi dari Mamasa, Obed selama ini ada di Mamasa. Tetapi, eksekusi belum dilakukan karena Obed masih akan mengikuti ritual prosesi pemakaman saudaranya.
"Jadi setelah prosesi pemakaman itu selesai, maka Obed langsung dieksekusi," kata Chaerul.

Sementara terpidana kasus dugaan korupsi pengadaan lahan CCC senilai Rp3,4 miliar, Hamid Rahim Sese kata Chaerul, putusan Kasasi dari MA belum diterima. Kasus yang membebaskan Sidik Salam di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Kejati masih akan melakukan evaluasi dan eksaminasi.
"Belum dilakukan pemanggilan, tetapi berkasnya sementara masih dikaji," ungkapnya.

Diketahui, salinan putusan MA menolak kasasi yang diajukan Hamid Rahim. Sementara Rahim Hamid divonis 4 tahun di PN dan ditingkat banding Pengadilan Tinggi (PT) Makassar menguatkan putusan tersebut, 4 tahun penjara.

Sedangkan untuk Darmawan Daraba yang onsla di PN Makassar, JPU Kejari Yenny mengajukan kasasi ke MA dan menjatuhkan vonis 1 tahun penjara.
Juga, Djusmin Dawi terpidana kasus korupsi kredit fiktif Bank Negara Indonesia (BNI) OTO senilai Rp27 miliar. Pada kasus kredit fiktif itu Djusmin divonis 4 tahun penjara. Serta juga masih terlilit kasus BTN Syariah yang merugikan negara senilai Rp44 miliar terjadi sejak 2005 sampai 2008.

Serta Obed yang juga mantan Ketua DPRD Mamasa bersama 23 anggota legislator Mamasa berdasarkan putusan dari MA bernomor 2240K/Pid.sus/2011 Maret lalu, divonis 20 bulan pidana penjara denda sebesar Rp50 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan kurungan. Lantaran telah merugikan negara sebesar Rp1,2 miliar. (Hafsah Maharani)

2012-01-13T03:59:00.000-08:00

Penyidik Periksa Tiga Kepsek
* Kasus BOMM Diknas Sulsel 2010

MAKASSAR, UPEKS--
Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) memeriksa tiga orang Kepala Sekolah (Kepsek) di Kejati, Kamis (13/1). Pemeriksaan Kepsek itu dilakukan penyidik setelah meningkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) di Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sulsel 2010 senilai Rp11 miliar untuk 24 kabupaten kota se-Sulsel.

Asisten Pidana Khusus (As Pidsus) Kejati Sulselbar, Dr Chaerul Amir kepada wartawan mengatakan, penyidik secara bertahap ratusan Kepsek se Sulsel yang menerima dana BOMM tersebut.
"Sebanyak tiga Kepsek di Makassar hari ini diperiksa. Mereka dimintai keterangannya seputar dana BOMM yang diterima," kata Chaerul.

Menurutnya, pemanggilan Kepsek itu untuk diperiksa akan penyidik per rayon atau zona. Pemeriksaan dilakukan secara bertahap per rayon. Seperti dari rayon Palopo, Bulukumba, Parepare, dan Makassar.
“Setiap rayon atau zona membawahi beberapa kabupaten. Meski pemeriksaan nantinya akan lama, tetapi tetap akan dilakukan secara bertahap untuk mendapatkan keterangan dan bukti yang maksimal,” terangnya.

Ratusan Kepsek akan dimintai keterangan terkait penerimaan dana BOMM tersebut. Mereka dimintai keterangannya untuk memastikan mana yang menerima kurang ataupun lebih.

Diketahui, penyidik telah mengantongi nama tersangka, tetapi demi lancarnya proses penyidikan nama tersangka belum dapat dibeberkan. Sebelumnya Kejati telah memeriksa sejumlah saksi diantaranya, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Patabai Pabokori, sejumlah kepala sekolah, Kabid Dinas Menengah Kejuruan (Dikmenjur) Sulsel, Samad, bendahara serta sejumlah staf pengelola BOMM. Saksi lain yang juga ikut dimintai keterangan adalah Kabid Dikmenum Dinas Pendidikan Kota Makassar, Ismunandar.

Kasus dana BOMM mencuat setelah adanya laporan masyarakat yang menduga adanya penggelembungan data siswa penerima bantuan. Nilai anggaran BOMM senilai Rp 11 miliar. Setiap siswa menerima Rp 120 ribu. (Hafsah Maharani)

2012-01-13T03:54:00.001-08:00

Dua Kasus Korupsi Dalam Pemberkasan
* Kasus RPH Takalar, Diduga Empat Bertanggungjab, Tersangka Hanya Satu

MAKASSAR, UPEKS--
Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) telah melakukan pemberkasan untuk dua kasus yang ditangani. Yakni kasus untuk tersangka kasus kredit fiktif kreasi di Perum Pegadain VII Makassar senilai Rp9 miliar, Dani Rulyanto dan kasus pengadaan alat pemotongan hewan di RPH Takalar pada 2009, Ketua Panitia Lelang Anwar M Husein.

Kepala Seksi (Kasi) Penyidik Ahsan Thamrin kepada wartawan di Kejati, Kamis (13/1) mengatakan, dua kasus dugaan korupsi itu telah dalam tahap pemberkasan untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar.

penuntutantersangkakasus Pegadaian Makassar itu telah dibaru uimasih akan menyeret sejumlah tersangka lain dalam dua kasus "Danu Rulyanto ditetapkan sebagai tersangka karena menerima gratifikasi untuk kasus Pegadaian. Sedangkan Anwar Husein karena kesalahan yang dilakukan tidak membuat Harga Patokan Sementara (HPS), sehingga terjadi kemahalan harga," kata Ahsan.

Dari data yang dihimpun Upeks, Dani Rulyanto ditetapkan sebagai tersangka dari pengembangan penyidikan terhadap tersangka sebelumnya, Kepala Pengelolaan Kredit Usaha Makro Kreasi (KUMK) Pegadaian Cabang Pelita, Irsyam Suryam yang saat ini telah menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri (PN) Makassar. Dani terciprak sekira Rp700 juta lebih dana Pegadaian yang diselewengkan Irsyam Suryam.
Bahkan, Asisten Pidana Khusus (As Pidsus), Dr Chaerul Amir juga sebelumnya telah menyebutkan, berdasarkan hasil pengembangan pemeriksaan tersangka Dani, terungkap adanya keterlibatan tersangka lain. Ada dua calon tersangka baru masih dalam penyelidikan. Sehingga, masih ada tersangka lain yang bakan diseret penyidik dalam kasus Pegadain tersebut.

Sedangkan, kasus pegadaan alat pemotongan hewan di RPH Takalar pada 2009, empat orang yang diduga bertanggungjawab dalam proyek yang dikerjakan pada 2009 itu. Mereka adalah Kepala Dinas Pertanian Takalar sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran Arifuddin Mahie, Panitia Pejabat Pembuat Komitmen Muhammad Ridwan Gani, Ketua Panitia Lelang Anwar Husein, dan rekanan proyek dari CV Syahrial Pratama, Muhammad Ilyas Husein. Tetapi, anehnya hanya satu tersangka yang ditetapkan Kejati.

Diketahui, pengadaan alat pemotong hewan itu adalah bagian dari proyek pengadaan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Modern Pa'rampunganta, kandang kolektif, pemanfaatan biogas dan jalan usaha tani. Total anggaran dari dana alokasi khusus untuk keseluruhan proyek senilai Rp 1,4 miliar. (Hafsah Maharani)

2012-01-13T03:53:00.001-08:00

Ridwan 'Terparkir', Prima Plt Kajari Sinjai

MAKASSAR, UPEKS—
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar), Fietra Sany telah menunjukan Koordinator Kejati Sulselbar, Prima Idwan Mariza sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Kejaksaan (Kajari) Sinjai. Prima menggantikan M Ridwan Umar yang telah dilepaskan dari jabatan strukturalnya, lantaran telah menghentikan kasus Pidana Umum (Pidum) saat menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Pidum di Kejari Maros.

Asisten Pengawasan (Aswas) Kejati Sulselbar, Dr Chaerul Amir kepada wartawan di Kejati, Kamis (13/1) mengatakan, penunjukkan Plt Kajari Sinjai, karena Ridwan secara yuridis formal telah dilepaskan dari jabatan strukturalnya. Sehingga ditarik ke Kejati dan sanksinya juga masih sementara diproses di Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Jadi penunjukkan Prima sebagai Plt telah terhitung hari ini sampai ada Kajari yang difenitif," kata Chaerul.
Menurutnya, Ridwan ditarik ke Kejati tanpa ada jabatan alias fungsional. Demi lancarnya tugas di Kejari Sinjai, Kajati menugaskan mantan Satgas Kejagung. (Hafsah Maharani)

2012-01-13T03:52:00.000-08:00

Mantan Ka.Pustekkom Mendiknas Diperiksa
* Juga mantan GM PT Samsung dan Direktur PT Gradita
* Kasus TV Edukasi Diknas Sulsel Rp9 M
MAKASSAR, UPEKS--
Mantan Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Ka.Pustekkom) Mendiknas, Ir Gani A diperiksa sebagai saksi pada sidang kasus TV Edukasi Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sulsel 2007 senilai Rp9 miliar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kamis (12/1).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yusuf Putra, Nurhadi dan Kusuma menghadirkan mantan Ka.Pustekkom Mendiknas itu untuk memberikan keterangan atas kasus yang melilit Kepala UPTD Teknologi dan Komunikasi (Tekkom) Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel, Elfis Risal selaku penanggung jawab proyek dan Tujuh panitia lelang, Sitti Nurbaenah (ketua), Harkas (sekretaris) dan anggota, Hermin Padaunan, Suherman Suardy,Syafruddin M, Imram Hasbie dan Silvya Maria Runturambi.

Di hadapan majelis hakim yang diketuai Isjuedi beranggotakan Janperson Sinaga dan hakim Adhoc Paleori, Gani membenarkanadanya pengadaan TV Edukasi Diknas Sulsel 2007. Pengadaannya tetap mengacuh pada Kepres 80 tentang aturan pengadaan barang dan jasa.

"Pelaksanaannya menjadi tanggungjawab langsung Diknas Sulsel. Pengadaannya untuk menunjuk pabrikan dilakukan melalui by to contest dan ada tujuh merek pabrikan yang diusulkan. Diantaranya, Sanyo, Istana, Panasonic dan Samsung," katanya.

Menurut Gani, jumlah TV Edukasi yang diusulkan sebanyak 946 unit, tetapi setelah dianggarkan berubah sekira 1000-an lebih TV Edukasi. Bertambah dari kabupaten/kota. Sesuai kontrak harga sekira TV Rp2,5 juta dan DVD Rp700 juta. Harganya komplit untuk biaya transportasi dan pemasangan.

Sementara dua saksi lainnya yang dihadirkan JPU, yakni General Manager (GM) PT Samsung 2006-2009, Jin Run Shung dan Direktur PT Gradita.
Mantan GM PT Samsung itu dalam kesaksiannya menyebutkan, harga TV per unit Rp2,3 juta dan DVD Rp330 juta. Dalam penentuan harga tidak ada kontrak tertentu. Dikatakan pula, jika PT Samsung tidak pernah tahu dengan PT Modal Utama, karena yang ditahu hanya PT Gradita. Pengadaan pesawat TV Slim Fit 29 inchi merek Samsung Cs-29Z70 MN.

Direktur PT Gradita mengatakan, pihaknya hanya mengambil keuntungan Rp100 ribu per unit. Harga TV per unit senilai Rp2,5 juta dan totalnya Rp2,8 juta inklut. Pihaknya yang berhubungan dengan PT Modal Usaha selaku distributor.

Diketahui, jika PT Gradita yang berhubungan langsung dengan PT Samsung. Selanjutnya, PT Gradita kemudian bekerjasama PT Modal Utama untuk pengadaan TV Edukasi Disdik Sulsel 2007. (Hafsah Maharani)

2012-01-13T03:51:00.000-08:00

Dua Kasus Korupsi Dalam Pemberkasan
* Kasus RPH Takalar, Diduga Empat Bertanggungjab, Tersangka Hanya Satu
MAKASSAR, UPEKS--
Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) telah melakukan pemberkasan untuk dua kasus yang ditangani. Yakni kasus untuk tersangka kasus kredit fiktif kreasi di Perum Pegadain VII Makassar senilai Rp9 miliar, Dani Rulyanto dan kasus pengadaan alat pemotongan hewan di RPH Takalar pada 2009, Ketua Panitia Lelang Anwar M Husein.

Kepala Seksi (Kasi) Penyidik Ahsan Thamrin kepada wartawan di Kejati, Kamis (12/1) mengatakan, dua kasus dugaan korupsi itu telah dalam tahap pemberkasan untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar.

penuntutantersangkakasus Pegadaian Makassar itu telah dibaru uimasih akan menyeret sejumlah tersangka lain dalam dua kasus "Danu Rulyanto ditetapkan sebagai tersangka karena menerima gratifikasi untuk kasus Pegadaian. Sedangkan Anwar Husein karena kesalahan yang dilakukan tidak membuat Harga Patokan Sementara (HPS), sehingga terjadi kemahalan harga," kata Ahsan.

Dari data yang dihimpun Upeks, Dani Rulyanto ditetapkan sebagai tersangka dari pengembangan penyidikan terhadap tersangka sebelumnya, Kepala Pengelolaan Kredit Usaha Makro Kreasi (KUMK) Pegadaian Cabang Pelita, Irsyam Suryam yang saat ini telah menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri (PN) Makassar.

Dani terciprak sekira Rp700 juta lebih dana Pegadaian yang diselewengkan Irsyam Suryam.
Bahkan, Asisten Pidana Khusus (As Pidsus), Dr Chaerul Amir juga sebelumnya telah menyebutkan, berdasarkan hasil pengembangan pemeriksaan tersangka Dani, terungkap adanya keterlibatan tersangka lain. Ada dua calon tersangka baru masih dalam penyelidikan. Sehingga, masih ada tersangka lain yang bakan diseret penyidik dalam kasus Pegadain tersebut.

Sedangkan, kasus pegadaan alat pemotongan hewan di RPH Takalar pada 2009, empat orang yang diduga bertanggungjawab dalam proyek yang dikerjakan pada 2009 itu. Mereka adalah Kepala Dinas Pertanian Takalar sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran Arifuddin Mahie, Panitia Pejabat Pembuat Komitmen Muhammad Ridwan Gani, Ketua Panitia Lelang Anwar Husein, dan rekanan proyek dari CV Syahrial Pratama, Muhammad Ilyas Husein. Tetapi, anehnya hanya satu tersangka yang ditetapkan Kejati.

Diketahui, pengadaan alat pemotong hewan itu adalah bagian dari proyek pengadaan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Modern Pa'rampunganta, kandang kolektif, pemanfaatan biogas dan jalan usaha tani. Total anggaran dari dana alokasi khusus untuk keseluruhan proyek senilai Rp 1,4 miliar. (Hafsah Maharani)

2012-01-13T03:49:00.001-08:00

Tersangka Gernas Kakao Pinrang Mangkir

MAKASSAR, UPEKS--

Tiga tersangka kasus Gerakan Nasional (Gernas) Kakao Pinrang 2009 senilai Rp13 miliar mangkir dari pemeriksaan tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar), Kamis (13/1). Ketiga tersangka yakni, Kuasa Direktur CV Raja Mas Agro inisial ST, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) inisial US dan tim teknis inisial HK.

Asisten Pidana Khusus (As Pidsus), Dr Chaerul Amir yang dikonfirmasi membenarkan ketidakhadiran ketiga tersangka kasus Gernas Kakao untuk diperiksa.

"Semestinya hari ini (kemarin_Red) harus datang. Tetapi, tidak ada pemberitahuan dari ketiga tersangka," kata Chaerul.

Menurut mantan Kajari Tangerang itu, meski para tersangka belum sempat hadir, pemeriksaan tetap kembali akan dilaksanakan pada Senin (17/1) mendatang.

Pemeriksaan terhadap tersangka Gernas Kakao itu merupakan pemeriksaan yang kedua, tetapi belum hadir. Pemeriksaan sebelumnya, juga telah dilakukan pada Rabu lalu. (Hafsah Maharani)

2012-01-13T03:48:00.000-08:00

Penyidik Tetapkan Tersangka Kasus Barang Lompo
* Lebih dari Satu Orang

MAKASSAR, UPEKS--

Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar telah menetapkan tersangka untuk kasus dugaan korupsi proyek pengadaan sarana dan prasarana air bersih di pulau Barang Lompo pada Dinas PU Makassar 2008 yang dianggarkan Rp1,2 miliar itu. Penetapan tersangka itu setelah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Joko Budi Darmawan kepada wartawan di ruangannya, Rabu (11/1) mengatakan, tersangka sudah ada, tetapi belum dapat dibeberkan. Hal itu dilakukan demi lancarnya proses penyidikan.

"Dikhawatirkan jika tersangka telah dibeberkan, bisa nanti melarikan diri sehingga menghambat penyidikan," kata Joko.

Menurutnya, tersangka yang telah ditetapkan lebih dari satu orang. Jelasnya, penetapan tersangka itu setelah ditemukan adanya unsur melawan hukum. Dalam kontrak kerja terjadi kesalahan, PT Tirta Star Kencana Sakti sebagai kontraktor atau pelaksana pekerjaan. Tetapi, pekerjaan itu kemudian disub-kan ke Sudiono.

"Hal itu sudah jelas melanggar, karena dalam Kepres tidak boleh pekerjaan proyek disub-kan ke orang lain. Selain itu, alat yang digunakan menggunakan merek rakitan, bukan yang ditawarkan sesuai dalam kontrak," terangnya.

Humas Kejari Makassar, M Syahran Rauf didampingi Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Joko B Darmawan dalam jumpa persnya kepada wartawan di Kejari Makassar, Selasa (3/1) mengatakan, kasus proyek pengadaan sarana dan prasarana air bersih di pulau Barang Lompo, berdasarkan hasil penyidikan telah ditemukan ada potensi kerugian negara diatas Rp200 juta.

"Kasus ini memang sudah lama bergulir. Tersangkanya sudah ada, tetapi sementara belum dapat dibeberkan karena masih terus dilakukan pendalaman untuk terus ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya," kata Syahran yang juga Kasi Intelijen Kejari Makassar.

Menurut Syahran, dari dua kasus yang ditangani Kejari Makassar yang naik ke penyidikan berdasarkan hasil ekspose yang dipimpin langsung Kajari Makassar, Haruna kemarin, selain kasus proyek pengadaan air bersih Barang Lompo, juga kasus BRI Panakkukang 2010 terkait dugaan penyimpangan pengelolaan dana pengisian kas ATM.

"Kasus tersebut ditingkatkan ke penyidikan karena ditemukan adanya indikasi unsur melawan hukum dan ditemukan adanya potensi kerugian negara sebesar Rp5 miliar," ungkapnya.

Sekira 10 orang telah dimintai keterangan dan kasus BRI Panakkukang itu sendiri merupakan pengembangan kasus money laundring yang para tersangkanya telah divonis di Pengadilan Negeri (PN) Makassar kemarin. Meski kasus ini juga telah ditingkatkan ke penyidikan tetapi, Kejari Makassar belum membeberkan tersangkanya.

Sedangkan kasus dugaan penyelewengan dana pembangunan fisik di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Balai Pelatihan Pengajaran Kejuruan Teknik (BPPKT) Sulsel dari bantuan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) senilai Rp5 miliar, sementara dihentikan. Penyelidikan sementara dihentikan Kejari karena berdasarkan surat bukti pekerjaan masih berlangsung. Sesuai kontrak kerja pekerjaan masih akan berlangsung hingga Maret mendatang.

"Tidak etis melakukan penyelidikan sementara kontrak pekerjaan masih berlangsung. Tetapi, setelah masa perjanjian pekerjaan berakhir, kasus tetap akan didalami kembali," ungkap Syahran.

Begitupun kasus dugaan korupsi bantuan blockgrant di Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BPPNFI) Regional IV Makassar 2009-2010 senilai Rp1,7 miliar pada dua Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Makassar, yakni SKB Biringkanaya dan Ujungpandang kota dihentikan. Penyelidikan dihentikan, karena hanya ditemukan adanya pelanggaran administrasi di SKB Biringkanaya sebesar Rp30 juta. Setelah dikroscek telah dipenuhi.

"Jadi tidak ada kerugian negara, hanya sekedar pelanggaran administrasi saja dan itupun telah dipenuhi. Berdasarkan hasil ekspose, penyelidikan dihentikan, tetapi jika ada bukti baru ditemukan kasus tersebut akan dilanjutkan kembali," tandasnya. (Hafsah Maharani)

2012-01-13T03:40:00.000-08:00

Pejabat Dinas Koperasi Bantaeng Dijerat Pasal Berlapis
* PH Terdakwa Langsung Bacakan Eksepsi

MAKASSSAR, UPEKS--

Pejabat Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bantaeng, Muh Wanis SE bin Raji diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Rabu (11/1). Muh Wanis didudukkan sebagai terdakwa atas kasus dugaan penyelewengan dana kegiatan pengembangan klaster bisnis untuk pengadaan pupuk bersubsidi pada 2009 senilai Rp890 juta dengan kerugian negara senilai Rp130 juta.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Andi Irfan, Halima dan Elis CH dalam dakwaan yang dibacakan di hadapan majelis hakim Tipikor yang diketuai Pudjo Hunggul beranggotakan Janperson dan hakim adhoc Paleori menyebutkan, terdakwa Muh Wanis selaku Pelaksana Swakelola Kegiatan untuk pengadaan pupuk bersubsidi di 24 kecamatan dengan anggaran sebesar Rp890 juta. Dana tersebut digunakan untuk pengadaan pupuk urea sebanyak 625.000 kilo gram (Kg) dengan harga Rp1.200,- sehingga totalnya Rp750 juta, pengadaan pupuk ZA sebanyak 100 ribu kg dengan harga Rp1.050,- senilai Rp105 juta dan pupuk Phonska 20.000 Kg dengan harga Rp1.750,- senilai Rp35 juta.

Pengadaan pupuk bersubdisi itu dilakukan terdakwa bersama saksi Kepala Dinas Koperasi, Drs H Bakhtiar Karim. Namun dalam pelaksaannya, sebanyak 17 pengecer yang telah mengembalikan dana bergulir 80 persen telah terpenuhi. Mestinya dana yang dikembalikan pengecer atau kelompok sasaran itu disetor ke kas daerah. Namun, oleh terdakwa dan saksi Drs H Bakhtiar Karim langsung menyalurkan dana subdisi itu ke pengguna kelompok sasaran secara tunai.Sehingga mengakibatkan kerugian negara senilai Rp130 juta lebih.

" Atas perbuatannya terdakwa dijerat pasal 3 juncto pasal 18 tentang pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto pasal 64 ayat (1) KUHP," kata Halima.

Terdakwa melalui tim Penasihat Hukum (PH), Zamzam SH, Onny Ricardi SH MH dan Najmawati SH langsung memberikan tanggapan atas dakwaan jaksa. Tim PH terdakwa menilai dakwaan jaksa tidak jelas dan kabur (exeptio obscuur libeli) dinilai pemberian pasal 55 tidak tepat. Karena terdakwa hanya seorang didakwa sementara Kadis H Bakhtiar Karim dilakukan penuntutan secara terpisah.

"Dalam dakwaan JPU menyatakan saksi H Bakhtiar Karim dilakukan penuntutan secara terpisah, jadi secara yuridis formal menunjukkan adalah terdakwa lain yang dituntut secera displit," terang Zamzam. (Hafsah Maharani)

2012-01-13T03:38:00.000-08:00

Armin Sapiding Dijadikan Tersangka Lagi
* Kasus Penyelewengan Dana Pengisian ATM BRI Panakkukang
MAKASSAR, UPEKS--

Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar telah menetapkan Asisten Manager Operasional (AMO) BRI Cabang Panakkukang, Armin Sapiding sebagai tersangka atas kasus dugaan penyelewengan dana pengisian ATM BRI Panakkukang 2010- 2011 awal senilai Rp5,3 miliar.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Makassar, Joko Budi Darmawan kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (11/1) mengatakan, Armin Sapiding resmi ditetapkan sebagai tersangka dari hasil penyidikan yang dilakukan berdasarkan keterangan sejumlah saksi yang diperiksa.

"Sementara Armin ditetapkan sebagai tersangka, karena dana pengisian ATM senilai Rp5,3 miliar tidak dapat dipertanggungjawabkan," kata Joko.

Menurutnya, setelah ditetapkan Armin sebagai tersangka, tidak menutup kemungkin setelah menyidikan terus dilakukan akan bertambah tersangka lain.

Senada Kasi Intelijen, M Syahran Rauf menambahkan, Kejari akan terus mengenjot penyidikan kasus pengisian BRI Panakkukang senilai Rp5,3 miliar. Bahkan, dinilai tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru.

Diketahui kasus pengisian ATM BRI Panakukkang yang menetapkan Armin Sapiding sebagai tersangka, merupakan pengembangan dari kasus money laundring atau pencucian uang senilai Rp30 miliar. Pada kasus tersebut Armin divonis 4 tahun penjara. (Hafsah Maharani)

2012-01-13T03:35:00.000-08:00

Tiga Terdakwa Diuntut 1,5 Tahun
* Kasus Dugaan Korupsi Saluran Air Rp23 Juta
MAKASSAR, UPEKS--
Tiga terdakwa kasus dugaan korupsi proyek saluran air di Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo dituntut 1 tahun 6 bulan atau 1,5 tahun penjara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Rabu (11/1). Ketiga terdakwa yakni, H muhammad Amin Mapangile, H dahlan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta Syarifuddin dinilai telah merugikan keuangan negera senilai Rp23 juta.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Azhar dan Hendriyadi di hadapan majelis hakim yang diketuai Isjuedi beranggotakan Maringan Marpaung dan hakim adhoc Paleori, selain menuntut pidana 1,5 tahun penjara, juga memberikan denda Rp60 juta subsidair dua bulan dan membebani terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp23 juta tanggung renteng.

JPU menilai terdakwa telah melanggar pasal 3 UU tentang pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. " Hal memberatkan perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara dan meresahkan masyarakat. Sedangkan meringankan, terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya," katanya.

Diketahui proyek pembangunan saluran air atau drainase pada 2008 yang dianggarkan senilai Rp60 juta. Dalam pekerjaannya dilaporkan 100 persen, sementara baru selesai sekitar 50 persen. Sehingga mengakibatkan kerugian negara Rp23 juta.

Penasihat Hukum (PH) terdakwa, Abdul Azis Pangerang mengatakan, tetap akan membacakan pledoi kliennya pada 19 Januari mendatang. Diakui PH terdakwa ada pekerjaan yang tidak selesai dan telah dilaporkan oleng pengawas jika pekerjaan itu telah selasai 100 persen. (Hafsah Maharani)

2012-01-13T03:29:00.000-08:00

10 KK Penerima Bantuan Diperiksa
* Syahran: Penyelidikan Semakin Jelas

MAKASSAR, UPEKS--

Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar kembali memeriksa sebanyak 10 Kepala Keluarga (KK) keluarga kurang mampu penerima bantuan rumah tak layak huni. Pemeriksaan itu sebagai lanjutan dari pemeriksaan untuk mengungkap dugaan adanya penyimpangan pada kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dikelola Dinas Sosial (Dinsos) Makassar 2009 senilai Rp2 miliar. Anggaran dari Kementerian sosial yang diperuntukkan untuk 200 KK dengan masing-masing memperoleh Rp10 juta.

Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Makassar, M Syahran Rauf kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (11/1) mengatakan, hasil pemeriksaan 10 KK penerima bantuan itu telah menambah terang penyelidikan.

"Pemeriksaan untuk 32 KK, baru 10 yang telah selesai diperiksa. Pemeriksaan untuk penerima lainnya masih dilakukan hingga Jumat (13/1), besok. Hasil keterangan penerima bantuan inisial DT, DN dan S itu membuat penyelidikan semakin terang," kata Syahran.

Menurut sumber yang dihimpun di Kejari Makassar, dari 10 orang penerima yang diperiksa, ada hanya menerima uang upah kerja berkisar mulai dari Rp300 ribu hingga Rp500 ribu. Bahkan, ada yang sama sekali tidak menerima dana untuk upah kerja.

Selain itu, ada yang hanya diperbantukan satu orang tukang, sementara dalam petunjuk teknis (Juknis) pekerjaan, semestinya menggunakan lima tukang. Sehingga, jelas terjadi penyimpangan.
Pelaksaan pekerjaan proyek rehabilitasi rumah tak layak huni itu, penyidik juga telah memeriksa Kadis Sosial, Ibrahim Saleh selaku pengelola keuangan dan penanggungjawab kegiatan mantan Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial (BJKS) Dinsos Makassar, Andi Baso Basri yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Kota Makassar.

Bahkan, hasil pemeriksaan Kadis Sosial disebutkan jika yang bertanggungjawab penuh untuk pelaksaan proyek adalah Andi Baso Basri. Lantaran, sebagai penanggungjawab kegiatan, beliau yang mengetahui pelaksanaan di lapangan hingga melakukan penunjukan langsung CV AP. Termasuk adanya upah kerja yang fiktif yang menyebabkan adanya kerugian negara. Adanya keterangan berbagai pihak yang diperiksa membuat penangggungjawab kegiatan sebagai pihak yang dinilai harus bertanggungjawab atas adanya dugaan penyimpangan proyek tersebut. (Hafsah Maharani)

2012-01-13T03:27:00.000-08:00

Kejari Takalar Tahan William
* Tersangka Kasus Pengadaan Kapal Dishub Takalar Rp1,5 M

MAKASSAR, UPEKS--

Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar telah menahan William selaku tersangka kasus royek pengadaan kapal penyeberangan atau bus air pada Dinas Perhubungan (Dishub) Takalar. William merupakan rekanan pengadaan dua unit kapal penyebrangan pada Dishub Takalar yang dianggaran tahun 2010 senilai Rp 1,5 miliar.

Pelaksana Tugas Kejari Takalar, Raimel kepada wartawan, Selasa (10/1) mengatakan, pihaknya telah menahan William selaku rekanan dalam pengadaan kapal tersebut.
"Tersangka William telah resmi ditahan," kata Raimel.

Diketahui, William merupakan satu tersangka yang telah ditetapkan pihak penyidik Kejari Takalar untuk kasus pengadaan kapal. Kasus ini pun juga membuat Kajari Takalar, Rakhmat Harianto dicopot dari jabatannya, lantaran mencoba memeras saksi Rommy senilai Rp500 juta. Bahkan, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Tuwo juga sempat diperiksa untuk dimintai keterangan di Kejati. (Hafsah Maharani)

2012-01-12T04:01:00.001-08:00

Saksi: Bantuan Parpol Pernah Dipertanggungjawabkan

MAKASSAR, UPEKS--
Ketua Dewan Pimpina Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sidrap, Ir Muh Damis Dadda kembali diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Selasa (10/1). Muh Damis didudukkan sebagai terdakwa atas kasus dugaan korupsi dana bantuan partai politik (parpol) 2006-2010 senilai Rp315 juta.

Sidang lanjutan yang dipimpin hakim Tipikor yang diketuai Muh Damis beranggotakan Maringan Marpaung, dan hakim adhoc Paleori, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Soetarmin yang juga Kepala Seksi Perdata dan Tuntutan (Kasi Datun) Kejari Sidrap menghadirkan dua orang saksi, yakni mantan Sekretaris DPC PPP Sidrap, Syamsul Marlin dan mantan Bendahara, Ahmadi.

Syamsul dalam keterangannya mengatakan, pengelolaan keuangan selama tak adanya bendahara pada 2007 hingga 2010 langsung ditangani terdakwa selaku Ketua DPC PPP.
Menurutnya, anggaran bantuan parpol pada 2009 senilai Rp66 juta telah cair Rp44 juta dan dipinjam Rp20 juta oleh terdakwa. Tetapi, selama itu tidak ada laporan pertanggungjawabannya.

"Mestinya sesuai aturan parpol, setiap tiga bulan harus ada rapat pengurus harian untuk pertanggungjawaban. Tetapi, selama ini tidak pernah dilakukan," katanya.

Dikatakannya, pada 2006 menjabat bendahara adalah Rahmatia dan itu telah mengundurkan diri. Kemudian diangkat Ahmadi pada 2007 yang menjabat sebagai wakil bendahara. Karena tidak ada bendahara, maka pengelolaan keuangan ditangani sendiri Muh Damis.

"Ada sebanya Rp315 juta yang seharus dipertanggungjawabkan sesuai aturan partai, tapi itu tidak pernah dilakukan," ujarnya.

Disebutkan, ada 3 sumber dana, yakni dari bantuan pemda, iuran anggota dan dana partisipasi atau sumbangan anggora DPRD.

Sementara saksi mantan Bendahara, Ahmadi mengungkapkan, saat dirinya menjabat sebagai wakil bendahara sebanyak dua kali partainya mendapatkan bantuan dari Pemda yakni 2008 Rp76 juta melalui tranfer dan 200 sebanyak Rp44 juta secara tunai.

"Dana 2009 Rp66 juta diserahkan ke kas partai Rp24 juta dan dipinjam ketua Rp20 juta. Selain itu ada yang diberikan ke Ismail BT sebanyak Rp15 juta dan Rp9 juta dibelikan sepeda motor untuk partai," ungkapnya.(Hafsah Maharani)

2012-01-12T04:00:00.000-08:00

Kejari Terima SPDP Tersangka Tembok Rubuh

MAKASSAR, UPEKS--
Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar telah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) atas kasus tembok rubuh perumahan The Mutiara Villa Palma, Selasa (10/1). Akhirnya, SPDP itu dikirim ke Kejari setelah pekan penyidik telah ditetapkan tersangka Bos CV Banteng Mega Perkasa, Jamaluddin dan pengawas proyek, Heryanto.

Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum), H Muldani Fajrin mengatakan, pihaknya telah menerima SPDP tersangka kasus tembok runtuh perumahan mewah The Mutiara tersebut.
"SPDP dua tersangka kasus tembok rubuh telah diterima," kata Muldani.

Dalam kasus tembok rubuh tersebut, diketahui saat ini, baru dua tersangka yang ditetapkan penyidik kepolisian, yakni Bos CV Banteng Mega Perkasa, Jamaluddin dan pengawas proyek, Heryanto. Kedua tersangka itu telah ditahan polisi dan dijerat dengan Pasal 365 KUHP dan Pasal 360 KUHP tentang Kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Berdasarkan aturan ini, kedua tersangka diancam dengan pidana maksimal 5 tahun.

Sedangkan Pemilik The Mutiara Along dan bos PT Sari Prima Cemerlang Ariduto Ari Wibowo sebagai developer perumahan, sementara dapat bernafas legah karena lolos dari jeratan hukum. (Hafsah Maharani)

2012-01-12T03:59:00.000-08:00

Kadis Dinsos Tunjuk Mantan Kabid BJKS Bertanggungjawab
*Ibrahim Dicecer 30 Pertanyaan
* Dugaan Penyelewengan Dana Bedah Rumah Rp2 M
MAKASSAR, UPEKS--

Kepala Dinas (Kadis) Sosial Makassar, Ibrahim Saleh, akhinya memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar, Selasa (10/1). Ibrahim diperiksa sekira 4 jam, mulai pukul 09.30 WITA hingga pukul 12.00 WITA dan diperiksa langsung oleh Kepala Seksi Intelijen, M Syahran Rauf dan Adnan Hamzah.

Dalam pemeriksaan itu, Ibrahim dicecer 30 pertanyaan seputar dugaan penyelewengan anggaran bantuan usaha kesejahteraan sosial Kementrian Sosial RI. Dana tersebut untuk kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Makassar 2009 senilai Rp2 miliar yang dikelola Dinas Sosial (Dinsos) Makassar.

Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Makassar, M Syahran Rauf yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, membenarkan pemeriksaan Kadis Sosial Makassar atas proyek rumah tidak layak huni. Dalam pemeriksaan itu kadis menerangkan seputar pengelolaan dana dari Kementerian Sosial senilai Rp2 miliar untuk rumah tak layak huni.

"Juga diterangkan siapa penerima dana dan mengelola serta melaksanakan kegiatan. Semua dijelaskan secara rinci oleh Kadis Sosial," kata Syahran.

Menurut Syahran, pihaknya juga telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan pada Rabu, Kamis dan Jumat untuk mengumpulkan keterangan, data dan bukti sebanyak-banyak. "Jadi surat panggilan pemeriksaan untuk 32 KK yang telah menerima bantuan tersebut yang upah kerjanya diduga fiktif," tandasnya.

Kepala Dinsos Makassar, Ibrahim Saleh yang dikonfirmasi secara terpisah menjelaskan, mulai dari proses usulan dana hingga pengelolaan dan pelaksaan pekerjaan proyek rehabilitasi rumah tak layak huni yang diperuntukkan kepada 200 KK yang tidak mampu atau keluarga miskin. Sebanyak 200 KK masing-masing memperoleh Rp10 juta. Dana bantuan tersebut digunakan untuk membeli material dan upah kerja.

Ibrahim mengakui adanya permasalahan untuk pengambilalihan pekerjaan 32 KK oleh oknum Dinsos itu setelah proyek berlangsung. Pelaksanaan pekerjaan dan pengelolaan semua diketahui oleh Andi Baso Basri selaku penanggungjawab kegiatan. Begitupun, penunjukan langsung CV AP semua atas sepengetahuannya.

"Jadi soal proses pelaksanaan dan pengelolaan pekerjaan di lapangan itu diketahui langsung Andi Baso.
Saya hanya sekedar mencairkan anggaran jika sudah ada berita acara laporan pertanggungjawaban dan penyelesaian pekerjaan diserahkan pak Baso. Semua dana saya langsung cairkan melalui beliau dan beliau yang membayarkan ke rekanan dan KK penerima bantuan," terang Ibrahim.

Dikatakan Ibrahim, jika semua persyaratan telah dipenuhi sesuai laporan yang disampaikan Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Pemkot Makassar, Andi Baso Amir yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial (BJKS) Dinsos sebagai penanggungjawab kegiatan proyek. Maka, dana dicairkan Kadis Sosial sebagai penanggungjawab keuangan.

"Intinya dalam proyek tersebut kita ingin pelaksanaannya berhasil. Saya juga berpesan kepada penanggungjawab kegiatan, karena merupakan pilot project dan jika berhasil, maka jangan kecewakan Pemkot. Tujuan kita adalah ingin memperbaiki kehidupan masyarakat Kota Makassar yang taraf hidupnya memprihatinkan," ungkanya.

Proses pencairannya, dilakukan melalui cek. Setiap cek senilai Rp50 juta untuk dibayarkan ke 5 rumah yang selesai dikerjakan. Syaratnya, harus ada beriata acara mempertanggungjawaban dengan melampirkan foto rumah sebelum dan sesuai dikerjakan dan itu resmi diketahi pelaksana. Tetapi diakui Ibrahim, jika tidak ada pertanggungjaban yang dilampirkan dari CV AP.

Namun sesuai modus yang terjadi, dana bantuan Rp10 juta tersebut digunakan untuk membeli material dan upah kerja.Bahkan, penanggungjawab kegiatan yang melakukan penunjukan langsung CV AP. Penelusuran di lapangan, diduga fiktif upah kerja dan Kejari Makassar serta BPKP Sulsel telah bersepakat dengan adanya kerugian negara. (Hafsah Maharani)

2012-01-12T03:56:00.000-08:00

Dakwaan Jaksa Dinilai Kabur

MAKASSAR, UPEKS--
Kepala Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (KB dan PP) Kabupaten Takalar, Maddolangan Tangnga dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), H Kaharuddin kembali diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Senin (9/1). Kedua terdakwa melalui Penasihat Hukum (PH) membacakan eksepsi atau tanggapan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Takalar, Muh Jusuf Cs. Eksepsi tersebut terkait kasus pengadaan ranjang persalinan (Objyn Bed) 2009 senilai Rp191 dengan kerugian negara Rp111 juta.

Dihadapan majelis hakim Tipikor yang diketua Isjuedi beranggotakan Janperson Sinaga dan hakim adhoc Paleori, masing-masing terdakwa melalui PH membacakan eksepsi yang sidangnya digelar secara terpisah.
Eksepsi Maddolangan Tangnga yang dibacakan PH Mochtar Saenong bersama tim kuasa hukum
Jamaluddin Rustam, Muh Suhri dan Mursyinuddin menyebutkan, dakwaan jaksa terhadap Kadis KB, tidak diuraikan secara cermat , termasuk adanya kerugian negara. Jaksa juga dinilai tidak menjelaskan secara cermat peran terdakwa dalam kasus tersebut. Karena Kadis sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sedangkan St Rohani sebagai panitia pengadaan barang yang lebih mengetahui atas pengadaan Objyn Bed tersebut.

"Dakwaan jaksa tidak cermat dalam penerapan pasal 3 juncto pasal 55 KUHP yang dikenakan kepada Kadis KB," kata Mochtar.

Begitupun soal kerugian negara, PH menilai jaksa tidak jelas menjelaskan dalam dakwaan siapa yang harus bertanggungjawab. Bahkan, seolah-olah dalam dakwaan jaksa mengarahkan ke Kadis KB.
Senada dengan PH Saharuddin dalam eksepsinya menilai dakwaan jaksa kabur dan tidak jelas. Sehingga, meminta majelis hakim untuk mengabulkan eksepsinya. Majelis hakim pun mengagendakan sidang pada 16 Januari mendatang. (Hafsah Maharani)

2012-01-12T03:54:00.000-08:00

Pejabat Dishutbun Luwu Terancam 20 Tahun Penjara
MAKASSAR, UPEKS---

Kepala Bidang (Kabid) Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Dishutbun) Luwu, Bambang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penerima kuasa Direktur PT Koya Coorporation Ismail selaku rekanan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Senin (9/1). Dua terdakwa kasus gerakan nasional (gernas) kakao korupsi Gerakan Nasional (Gernas) Kakao Kabupaten Luwu 2009 senilai Rp5,4 miliar menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Jusuf Putra dihadapan majelis hakim Tipikor yang diketuai Muh Damis beranggotakan Isjuedi dan hakim adhoc Andi Sukri, dalam dakwaannya menyebutkan kedua terdakwa dijerat pasal 2 dan 3 UU tentang pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara.
Dalam dakwaan jaksa, peran kedua terdakwa juga disebutkan.

"Pejabat Dishutbun tersebut sebagai PPK di lapangan yang bertanggungjawab pelaksanaan proyek Gernas Kakao tersebut. Sedangkan Ismail selaku penerima kuasa Direktur PT Koya Coorporation yang menjadi rekanan pelaksana proyek Gernas Kakao di Belopa," kata Jusuf.

Kedua terdakwa juga ditahan. Juga terdakwa Bambang didampingi Penasihat Hukum (PH),Indra S SH dan Ismail didampingi PH Kriya Amansyah tetap akan mengajukan eksepsi pada sidang mendatang.
Diketahui Gernas Kakao Belopa itu,dicanangkan pemerintah pusat untuk meningkatkan produksi tanaman kakao di Sulselbar. Gernas kakao meliputi rehabilitasi atau intensifkasi serta peremajaan tanaman. Akan tetapi, hampir di seluruh kabupaten terjadi penyimpangan dengan modus yang sama.

Dugaan mark up yang disangkakan itu meliputi, pemotongan bantuan, penyaluran pupuk, alat-alat perkebunan kakao seperti gunting kakao, alat pemotong,pengadaan alat semprot, pupuk, dan dana pendampingan. Modusnya, luas lahan dimanipulasi serta okulasi tanaman kakao hanya dikerjakan satu kali penyambungan, sehingga tidak sesuai dengan Pentunjuk Teknis (Juknis). (Hafsah Maharani)

2012-01-12T03:52:00.000-08:00

Kejari-BPKP Sepakat Adanya Kerugian Negara

MAKASSAR, UPEKS---

Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar menggelar ekspose perkara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel untuk beberapa kasus yang ditangani. Termasuk kasus penyelidikan rehabilitasi rumah tidak layak huni senilai Rp2 miliar yang dikelola Dinas Sosial (Dinsos) Makassar tahun 2009 dan kasus proyek pengadaan sarana dan prasarana air bersih di pulau Barang Lompo. Barang Lompo senilai Rp1,2 miliar.

Humas Kejari Makassar, M Syahran Rauf kepada wartawan di ruangannya, Senin (9/1) mengatakan,
dalam ekspose atau gelar perkara itu, dibahas soal pekerjaan pada Dinsos Makassar senilai Rp2 miliar. Dimana dalam pekerjaan proyek rumah tak layak huni tersebut ada oknum Dinsos yang mengambilalih pekerjaan.

"Hasil ekspose kasus pada Dinsos Makassar tersebut, Kejari bersepakat dengan BPKP, soal adanya manipulasi upah pekerja senilai Rp42 juta dan pengadaan material. Audit dilakukan untuk semua item, sehingga total kerugian negara sekira Rp300 juta lebih," kata Syahran.

Menurut Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Makassar itu, setelah kasus tersebut dikupas, BPKP sudah sepakat terkait adanya temuan awal indikasi penyimpangan pada proyek rehabilitasi rumah tak layak huni yang dikelola Dinsos Makassar.

Kepala Bidang Investigasi BPKP, Iman Achmad Nugroho yang dikonfirmasi via telepon membenarkan adanya ekspose perkara yang dilakukana bersama Kejari Makassar terkait beberapa kasus tersebut.

Diketahui, kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Makassar itu diperuntukkan kepada 200 Kepala Keluarga (KK) yang tidak mampu atau keluarga miskin. Sebanyak 200 KK masing-masing memperoleh Rp10 juta. Dana bantuan tersebut digunakan untuk membeli material dan upah kerja. Modusnya, pekerjaan dilakukan secara penunjukan langsung CV AP. Dari 200 KK pekerjaan rumahnya diambil alih secara sepihak oleh oknum Dinsos sebanyak 32 KK. Penelusuran di lapangan, diduga fiktif upah kerja. Karena pekerjaan rata-rata dilakukan langsung pemilik rumah.

Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial (BJKS) Dinsos, Andi Baso Amir selaku penanggungjawab kegiatan proyek saat itu. Saat ini, Baso Amir menjabat sebagai Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Pemkot Makassar. Dari pemeriksaan itu, terungkap upah kerja bervariasi mulai dari Rp1,7 juta hingga Rp2 juta per rumah yang direhabilitasi.

Pemeriksaan terhadap Kadinsos Makassar, Ibrahim Saleh tetap masih dilakukan tim penyelidik, lantaran Ibrahim pada pemeriksaan pekan kemarin. Ibrahim yang dikonfirmasi saat itu mengaku tidak sempat hadir karena surat panggilan baru diterima menjelang magrib. Namun, Ibrahim tetap berusaha kooperatif untuk siap memenuhi pemeriksaan setiap saat, jika keterangannya memang sangat dibutuhkan. (Hafsah Maharani)

2012-01-12T03:51:00.000-08:00

Kejari Belum Terima SPDP Tersangka Tembok Rubuh

MAKASSAR, UPEKS--
Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar belum menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) atas kasus tembok rubuh perumahan The Mutiara Villa Palma. Meski telah dua pekan telah ditetapkan tersangka Bos CV Banteng Mega Perkasa, Jamaluddin dan pengawas proyek, Heryanto.

Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum), H Muldani Fajrin saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (9/1) mengatakan, pihaknya belum menerima SPDP tersangka kasus tembok runtuh perumahan mewah The Mutiara tersebut.

"Sampai saat ini, SPDP untuk dua tersangka kasus tersebut tembok rubuh tersebut belum kami terima," kata Muldani.

Secara terpisah, Kepala Satuan Reskrim Polrestabes Makassar AKBP Himawan Sugeha mengatakan, baru mengirim SPDP dua tersangka tersebut ke Kejari Makassar. Menurutnya, kemarin belum sempat dikirim hanya sebatas penyampaian dan terjadi kesalahan teknis.

Diketahui, kasus tembok runtuh itu baru dua tersangka yang ditetapkan, yakni Bos CV Banteng Mega Perkasa, Jamaluddin dan pengawas proyek, Heryanto dan telah ditahan polisi. Kedua tersangka ini dijerat dengan Pasal 365 KUHP dan Pasal 360 KUHP tentang Kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Berdasarkan aturan ini, kedua tersangka diancam dengan pidana maksimal 5 tahun.

Sedangkan Pemilik The Mutiara Along dan bos PT Sari Prima Cemerlang Ariduto Ari Wibowo sebagai developer perumahan lolos dari jeratan hukum. (Hafsah Maharani)

2012-01-12T03:49:00.000-08:00

Dituntut 3 Tahun, Herman Siapkan Pledoi

MAKASSAR, UPEKS--
Bos PT Etis Pratama, Herman G Laisina dituntut 3 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Jusuf Putra di Pengilan Negeri (PN) Makassar, Senin (9/1). JPU dalam tuntutannya yang dibacakan dihadapan ketuai Majelis Jan Manoppo menilai Herman yang ditetapkan sebagai terdakwa atas kasus dugaan penipuan pengadaan spare part pembangkit listrik di PLN Sektor Kendari pada 2008 lalu. Sehingga terdakwa dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Dimana dalam kerjasama itu telah merugikan Pemilik CV Rehobot Tirta Bahana, Hasbullah. Dalam kerjasama pengadaan spare part di PLN Sektor Kendari dengan nilai kontrak Rp2,9 miliar dengan iming-iming keuntungan mencapai miliaran rupiah, Hasbullah sebagai korban merasa ditipu senilai Rp1,7 miliar.
Serta dalam pengadaan tersebut jaksa menilai ada spare part yang diadakan terdakwa tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak kerjasama.

Atas tuntutan itu, Herman melalui Penasihat Hukum (PH), Yanti SH MH dan Titi Slamet akan siap mengajukan pledoi pada sidang lanjutan 19 Januari mendatang. Pembelaan diajukan, lantaran dinilai jaksa melakukan tuntutan tanpa melihat bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan.
"Tuntutan jaksa hanya berdasarkan BAP, mestinya harus melihat bukti dan fakta persidangan," tandasnya. (Hafsah Maharani)

2012-01-12T03:47:00.000-08:00

Empat Terdakwa Divonis 1 Tahun Penjara
* Terbukti Tilep Anggaran Perintisan Jalan di Luwu Rp75 Juta

DIVONIS. Empat mpat terdakwa kasus dugaan korupsi lanjutan perintisan Jalan Bunga Allo, Desa Tampa, Kecamatan Ponrang, Luwu pada 2008 senilai Rp75 juta dengan kerugian negara Rp66 juta divonis 1 tahun penjara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Selasa (10/1).

MAKASSAR, UPEKS---

Empat terdakwa kasus dugaan korupsi lanjutan perintisan Jalan Bunga Allo fiktif pada Dinas Pariwisata (Dispar) Luwu divonis 1 tahun penjara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Selasa (10/1). Terdakwa terbukti bersalah menilep anggaran proyek perintisan Jalan Bunga Allo, Desa Tampa, Kecamatan Ponrang, Luwu pada 2008 senilai Rp75 juta dengan kerugian negara Rp66 juta.

Keempat terdakwa yakni, mantan Kasubag Pengembangan Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Luwu, Abdullah Dg Paremang selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Konsultan Pengawas, Edy Sunarko, Direktur Utama (Dirut) CV Citra Sarana Mandiri, Wawan Darwis selaku Pelaksana Proyek (kontraktor) bersama Muhalling bin Abbas.

Majelis hakim Tipikor yang diketuai Maringan Marpaung, beranggotakan Isjuedi dan hakim adhoc Paleori menilai keempat terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 3 UU tentang pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain, keempat terdakwa dijatuhi hukuman badan 1 tahun penjara, majelis hakim juga memberikan denda Rp50 juta subsidair 2 bulan. Bahkan, dua terdakwa selain dikenakan denda juga dibebankan uang pengganti sesuai uang negara yang sempat dinikmati. Kedua terdakwa, yakni Muhalling bin Abbas sebesar Rp35 juta, jika tidak dapat dibayar atau harta bendanya dirampas, maka diganti dengan kurungan penjara 3 bulan. Sedangkan Abdullah Dg Paremang dibebani uang pengganti sebesar Rp31 juta atau diganti dengan kurungan 3 bulan.
Hukuman penjara akan dijalani terdakwa dipotong masa tahanan. Dimana terdakwa ditahan sejak Juni-Desember 2011.

"Hal memberatkan terdakwa tidak ikut mendukung program pemberantasan korupsi yang gencar-gencarnya dicanangkan pemerintah dan telah merugikan keuangan negara. Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak pernah dihukum sebelumnya," kata majelis hakim.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Sri Suryani M, yang juga Kepala Seksi Perdata dan Tuntutan (Kasi Datun) Kejari Luwu menuntut keempat terdakwa dengan pidana 1 tahun 6 bulan. Lantaran, proyek perintisan Jalan Bunga Allo Tampa yang dianggarkan pada 2008 senilai Rp75 juta pada mata anggaran Destinasi Pengembangan Pariwisata dan Seni Budaya Luwu.

Dalam proyek tersebut tidak ada pekerjaan alias fiktif. Hal tersebut dibuktikan tidak adanya dokumen biaya rincik pada kontrak. Juga tidak ada peninjauan, analisis lapangan dan realisasi pekerjaan di lapangan.
Jaksa dan terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum (PH) terdakwa, Djamaluddin Syarif SH dan Muh Ilyas SH masih pikir-pikir atas putusan itu. (Hafsah Maharani)

2012-01-12T03:22:00.000-08:00

10 KK Penerima Bantuan Diperiksa
* Syahran: Penyelidikan Semakin Jelas
MAKASSAR, UPEKS--

Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar kembali memeriksa sebanyak 10 Kepala Keluarga (KK) keluarga kurang mampu penerima bantuan rumah tak layak huni. Pemeriksaan itu sebagai lanjutan dari pemeriksaan untuk mengungkap dugaan adanya penyimpangan pada kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dikelola Dinas Sosial (Dinsos) Makassar 2009 senilai Rp2 miliar. Anggaran dari Kementerian sosial yang diperuntukkan untuk 200 KK dengan masing-masing memperoleh Rp10 juta.

Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Makassar, M Syahran Rauf kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (11/1) mengatakan, hasil pemeriksaan 10 KK penerima bantuan itu telah menambah terang penyelidikan.

"Pemeriksaan untuk 32 KK, baru 10 yang telah selesai diperiksa. Pemeriksaan untuk penerima lainnya masih dilakukan hingga Jumat (13/1), besok. Hasil keterangan penerima bantuan inisial DT, DN dan S itu membuat penyelidikan semakin terang," kata Syahran.

Menurut sumber yang dihimpun di Kejari Makassar, dari 10 orang penerima yang diperiksa, ada hanya menerima uang upah kerja berkisar mulai dari Rp300 ribu hingga Rp500 ribu. Bahkan, ada yang sama sekali tidak menerima dana untuk upah kerja.

Selain itu, ada yang hanya diperbantukan satu orang tukang, sementara dalam petunjuk teknis (Juknis) pekerjaan, semestinya menggunakan lima tukang. Sehingga, jelas terjadi penyimpangan.
Pelaksaan pekerjaan proyek rehabilitasi rumah tak layak huni itu, penyidik juga telah memeriksa Kadis Sosial, Ibrahim Saleh selaku pengelola keuangan dan penanggungjawab kegiatan mantan Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial (BJKS) Dinsos Makassar, Andi Baso Basri yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Kota Makassar.

Bahkan, hasil pemeriksaan Kadis Sosial disebutkan jika yang bertanggungjawab penuh untuk pelaksaan proyek adalah Andi Baso Basri. Lantaran, sebagai penanggungjawab kegiatan, beliau yang mengetahui pelaksanaan di lapangan hingga melakukan penunjukan langsung CV AP. Termasuk adanya upah kerja yang fiktif yang menyebabkan adanya kerugian negara. Adanya keterangan berbagai pihak yang diperiksa membuat penangggungjawab kegiatan sebagai pihak yang dinilai harus bertanggungjawab atas adanya dugaan penyimpangan proyek tersebut. (Hafsah Maharani)

2012-01-08T01:53:00.000-08:00

Kadis Dinsos Makassar Mangkir
*Kejari Hanya Periksa Penanggungjawab Kegiatan
* Dugaan Penyelewengan Dana Bedah Rumah Rp2M

MAKASSAR, UPEKS--

Kepala Dinas (Kadis) Sosial Makassar, Ibrahim Saleh mangkir dari panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar, Jumat (6/1). Ibrahim tak hadir untuk menjalani pemeriksaan tim Intelijen Kejari Makassar terkait kasus dugaan penyelewengan anggaran bantuan usaha kesejahteraan sosial Kementrian Sosial RI. Dana tersebut untuk kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Makassar 2009 senilai Rp2 miliar yang dikelola Dinas Sosial (Dinsos) Makassar.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Makassar, M Syahran Rauf yang dikonfirmasi membenarkan ketidakhadiran Kadis Sosial Makassar.

"Kadis belum hadir memenuhi panggilan, alasannya seperti yang disampaikan salah satu stafnya yang juga turut diperiksa, kalau beliau belum menerima surat panggilan," kata Syahran.

Menurut Kasi Intelijen Makassar, surat pemanggilan Kadis Sosial Makassar melalui Bagian Hukum Pemkot Makassar, meski beliau belum berkesempatan hadir dengan alasan belum menerima panggilan. Tetapi, pemanggilan tetap dijadwalkan ulang pada Kamis (12/1) mendatang.

"Jadi untuk sementara, pemeriksaan hanya dilakukan terhadap Penanggungjawab Kegiatan, Andi Baso Amir," ujarnya.

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Pemkot Makassar, Andi Baso Amir dimintai keterangannya oleh tim penyidik Kejari Makassar, lantaran beliau saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial (BJKS) Dinsos sebagai penanggungjawab kegiatan proyek.

Menurut sumber informasi yang diperoleh Upeks, Baso diperiksa mulai pukul 10.00 WITA dan istirahat salat Jumat. Baso belum dapat memberikan komentar karena pemeriksaan masih dilanjutkan kembali pada pukul 13.15 WITA hingga selesai. Pemeriksaan itu masih tahap penyelidikan pul data pul paket.

Kadis Sosial Makassar, Ibrahim Saleh yang dikonfirmasi via telepon selulernya mengatakan, dirinya tidak bisa hadir saat pemeriksaan karena baru menerima surat panggilan pada sore hari.
"Saya dari kemarin sudah menunggu surat panggilan pemeriksaan itu sesuai yang diberitakan di surat kabar, tetapi surat panggilan baru sampai ke kantor sekitar pukul 17.30 WITA," kata Ibrahim.

Menurutnya, sebagai pejabat dirinya akan selalu taat dengan hukum dan tetap berusaha kooperatif untuk memenuhi panggilan penyidik Kejari Makassar. "Kalau menyangkut urusan negara, saya akan selalu siap melayani penyidik biar bukan jam kantor jika memang keterangan itu dibutuhkan. Jadi saya juga minta maaf tidak bisa hadir memenuhi panggilan karena adanya kesalahan teknis," ujarnya.

Diketahui, kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Makassar itu diperuntukkan kepada 200 Kepala Keluarga (KK) yang tidak mampu atau keluarga miskin. Sebanyak 200 KK masing-masing memperoleh Rp10 juta. Dana bantuan tersebut digunakan untuk membeli material dan upah kerja. Modusnya, pekerjaan dilakukan secara penunjukan langsung CV AP. Dari 200 KK pekerjaan rumahnya diambil alih secara sepihak oleh Dinsos sebanyak 32 KK. Penelusuran di lapangan, diduga fiktif upah kerja.

Kasi Intelijen Syahran Rauf mengatakan, pemriksaan sebelumnya juga telah dilakukan kepada 10 orang staf dinsos dan rekanan. Mereka telah dimintai keterangan terkait kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk keluarga miskin tersebut. Serta penyelidik juga telah melakukan sampling di masing-masing penerima yang ada di kelurahan.

Pihak Kejari, juga akan memintahkan audit BPKP terkait pekerjaan rumah tidak layak huni di Dinsos Makassar untuk mengetahui adanya kerugian negara. (Hafsah Maharani)

2012-01-08T01:51:00.000-08:00

IMORI Harapkan Penegakan Hukum

MAKASSAR,
Sekira 30 mahasiswa Fakultas Ilmu Olahraga mengatasnamakan Ikatan Mahasiswa Olahraga Indonesia (IMORI) Komisariat Sulsel berunjukrasa di Bundaran AP Pettarani, Rabu (4/1) malam. Mahasiswa yang berunjukrasa mulai pukul 23.40 Wita hingga pukul 00.35 Wita sangat mengharapkan adanya penegakan hukum atas kematian Sondang Hutagalung.

Aksi yang dipimpin langsung Irwan (Mahasiswa Fakultas Olahraga UNM) Makassar dilakukan dalam rangka menyikapi 40 hari aksi bakar diri Sondang Hutagalung.
Dalam orasinya Irwan meminta mahasiswa harus meningkatkan rasa kepedulian terhadap bangsa. Serta perjuangan Sondang Hutagalung.

"Perjuangan Sondang Hutagalung, bukan hanya sampai disini, namun kami akan tetap melanjutkan perjuangan itu," kata Irwan.
Dalam pernyataan sikapnya, puluhan mahasiswa itu juga meminta pemerintahan SBY-Boediono harus bertanggungjawab atas kematian Sondang Hutagalung. (Hafsah Maharani)

2012-01-08T01:49:00.000-08:00

2011, 17 Jaksa Disanksi

MAKASSAR, UPEKS--Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawasi Selatan dan Barat (Sulselbar), Fietra Sany menyampaikan evaluasi kinerja semua bidang selama 2011 di ruang Adhyaksa, Senin (2/12). Evaluasi kinerja turut dihadiri Wakajati Andi Abdul Karim dan para Asisten, yakni Asisten Pengawasan (Aswas), Asisten Pembinaan (Asbin), Asisten Pidana Khusus (As Pidsus), Asisten Pidana Umum (As Pidsus) dan Asisten Intelijen (Asintel).

Kajati Fietra Sany mengungkapkan, untuk bidang Pidsus untuk penyelidikan2010 sebanyak 5 kasus, 2011 sebanyak 41 kasus. Sehingga total kasus ditangani masuk 2012 sebanyak 45 kasus. Untuk tingkat penyidikan sisa 2010 sebanyak 67 perkara, masuk 2011 sebanyak 112 perkara, sehingga total masuk ke 2012 sebanyak 179 perkara. Dari penyelidikan telah ditingkatkan ke penyidikan sebanyak 64 perkara.

Sehingga tahap penuntutan masuk 2012 sebanyak 97 perkara. Upaya hukum kasasi 45 perkara, uang negara yang berhasil diselamatkan baik ditingkat penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan sebanyak Rp4,3 miliar lebih.

Selain uang tunai, juga beberapa aset berhasil diselamatkan sebanyak 4 unit mobil, Honda Jazz, Grand Livina, Grand Vitara, Toyota Yaris,1 set alat musik, dan 1 unit rumah.

"Kinerja Kejati akan diperbandingkan kinerja 2010 dan 2011. Termasuk beberapa kasus yang telah diselesaikan, sangat diharapkan tahun ini penanganan kasus akan lebih maksimal," kata Fietra.

Sedangkan bidang Aswas, data pengaduan periode Januari hingga Desember 2011, ada sebanyak 52 kasus sisa 2010, masuk 2011 sebanyak 53 kasus. Dari 105 laporan pengaduan, sebanyak 62 laporan telah ditindaklanjuti dan ditelitih 43 kasus, ada 32 kasus yang tidak terbukti (dihentikan). Sisanya yang telah terbukti, telah dijatuhkan hukuman, yakni 4 jaksa, 1 tata usaha.

Bidang Pidum, tahun 2011 telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik di luar kejaksaan, yakni sebanyak 5668 perkara. Dari SPDP itu ditindaklanjuti dengan pengiriman berkas sebanyak 5397 perkara, dilanjutkan ke tahap dua dengan penyerahan tersangka dan barang bukti sebanyak 4439 perkara. Dari perkara itu, semua telah dilimpahkan ke pengadilan.

" Untuk penanganan pidum telah memperoleh penerimaan perkara sebanyak Rp626 juta dan terdiri dari biaya Rp17 juta, sehingga total penerimaan sebanyak Rp643 juta lebih. Semua tidak ada hambatan," terang Fietra.

Sementara untuk bidang Perdata dan Tata Usaha, sebanyak 4 perkara, PPH 41 perkara, MoU 21 buah, SKK 31 buah, dan jumlah aset negara yang berhasil dipulihkan Datun sebanyak Rp9,426 miliar lebih.
Bidang Intelijen, sisa penyelidikan 2010 sebanyak 42 kasus dari 96 kasus yang masuk. Kemudian ditingkatkan ke penyidikan 48 kasus dan 91 kasus telah selesai.

Sisa penyelidikan 2010 sebanyak 12 kasus, pada 2011 sebanyak 11 kasus sehingga total yang ditangani untuk 2012 sebanyak 23 kasus. Dari kasus tersebut ditingkatkan ke penyidikan sebanyak 6 kasus.
Aswas Kejati Dr Chaerul Amir menambahkan, untuk bidang Aswas sebanyak 24 yang bermasalah, sebanyak 17 jaksa, 7 pegawai tata usaha yang dijatuhi hukuman disiplin yang bertingkat. Masing-masing ada yang disiplin ringan, 4 jaksa dan 1 tata usaha. Disipilin sedang, 8 jaksa dan 5 tata usaha. Disiplin berat, 5 jaksa dan 1 tata usaha.

Hukuman berat termasuk penghentian tidak dengan hormat ada 3 jaksa dan 2 jaksa sementara menunggu pengajuan keberatan dan badan Bapek. Sementara 1 jaksa sementara menunggu sidang proses sidang majelis kehormatan jaksa (KJ).

Hukuman berat termasuk Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sinjai, Ridwan Umar pelepasan jabatan struktural. Sedangkan Kajari Takalar, masih dalam proses hasil evaluasi di Kejagung.
"Rakmat ditarik dulu ke Kejati agar mudah dalam memberikan keterangan terhadap pemeriksaan dirinya. Sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya digantikan Reimel," kata Chaerul.

Sementara Kajari Sinjai Kejagung yang punya kewenangan untuk memberikan sanksi berat. Terkait penghentian perkara yang bukan kewenangan dia, tetapi harus dilakukan oleh Kejagung serta tanpa sepengetahuan pimpinannya, Kajari Maros.

Saat itu Ridwan masih bertugas sebagai Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Maros dan menghentikan kasus pencurian atau kasus Pidum yang ditangani dalam tahap penuntutan. Mestinya kasus tersebut dilimpahkan ke pengadilan.

" Sanksinya untuk pencopotan dari jabatan strukturalnya, sudah kekuatan hukuman tetap. Kalau di pengadilan sudah inkra. Jaksa masih, tetapi sebagai Kajari sudah dicopot.
Selain dua Kajari yang tersangkut masalah, juga ada Kejari Sengkang yang dilaporkan. Tetapi, masih dilakukan konfirmasi ke Kajari bersangkutan apa benar melakukan perbuatan yang dimaksud. Jadi masih akan dilakukan konfirmasi ke Kajari bersangkutan," tandasnya. (Hafsah Maharani)

2012-01-08T01:45:00.000-08:00

Resedivis Narkoba Divonis 16 Bulan Penjara

MAKASSAR, UPEKS--

Resedivis narkoba Victor alias Yani dengan 16 bulan penjara di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Rabu (4/1). Majelis hakim yang diketuai Maxi Sigarlaki beranggotakan Supra Yogi dan Mahyuti menyatakan Victor terbukti bersalah melanggar pasal 127 atau 112 tentang Undang-undang Psikotropika dengan kepemilikan 0,3 gram sabu-sabu.

Sebelumnya, Victor yang juga bandar narkoba itu dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU), Ummilati dengan 22 bulan penjara.

Diketahui, badar narkoba yang sudah menjadi resedivis dan telah lima kali masuk penjara itu ditangkap satuan narkoba Polrestabes Makassar di kediamannya di Jalan Cenderawasih pada 2 September 2011 lalu. Sebelumnya, bandar narkoba itu juga pernah divonis 3 bulan 15 hari atas kepemilikan narkoba. Meski telah beberapa kali terangkap, Victor hanya dikenakan pasal memiliki dan menggunakan narkoba, tidak pernah dikenakan pasal sebagai pengedar. (Hafsah Maharani)

2012-01-08T01:43:00.001-08:00

Kasus LPMP Menunggu Audit BPKP

MAKASSAR, UPEKS—Kasus bantuan pengadaan Information Communication Technology (ICT) senilai Rp10 miliar di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulsel 2009 masih menunggu audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel soal besaran kerugian negara.

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intelijen) Kejari Makassar, M Syahran Rauf kepada wartawan di ruang kerjanya kemarin mengatakan, kasus LPMP masih menunggu hasil audit BPKP. Karena masih beberapa data tambahan yang diserahkan ke BPKP.

“Jadi kami masih menunggu hasil audit kerugian negara. Ini pun masih dikoordinasikan dengan pihak BPKP,” kata Syahran.

Sementara, Kepala Bidang Investigasi BPKP, Iman Achmad Nugroho yang dikonfirmasi via telepon menjelaskan, pihaknya belum mengeluarkan hasil audit karena masih ada beberapa dokumen data yang diminta belum dilengkapi pihak kejaksaan.

“Tidak mungkin kami menghambat hasil audit kerugian, jika penyidik telah memenuhi apa yang telah dimintahkan pihak BPKP,” kata Iman.

Meski penyidik melakukan beberapa kali ekspose kata Iman, jika dokumen data yang dimintahkan belum dilengkapi, pihak BPKP pasti tidak dapat mengeluarkan audit.

“Jadi tidak ada batasan ekspose dilakukan, kalaua memang belum lengkap data yang diminta, hasil audit tetap tidak bisa dikeluarkan. Kami pun selalu berkoordinasi dengan penyidik Kejari Makassar,” terangnya.

Pengadaan ICT yang dianggarakan Rp10 miliar lebih dari APBD 2009 digunakan membeli untuk 1.122 unit notebook merek Dell bagi peningkatan komptensi guru di daerah terpencil rekanannya PT Astra Graphika.
Dari empat item pekerjaan yang ada di LPMP, Kejari Makassar baru menemukan satu item adanya potensi penyimpangan. Yakni, pengadaan ICT dengan potensi penyimpangan sekira Rp1,67 miliar. Adanya temuan awal itu, Kejari menaikkan status ke tahap penyidikan. (Hafsah Maharani)

2012-01-08T01:42:00.000-08:00

3 Kejari dan 2 Kacabjari Kinerja Buruk
* Kajari Tak Serius Tangani Kasus Bakal Dimutasi

MAKASSAR, UPEKS--

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar), Fietra Sany mengumpulkan seluruh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) se-Sulselbar digelar secara tertutup di Kejati, Kamis (5/1). Kajati mengevaluasi kinerja seluruh Kajari se Sulselbar terkait penanganan kasus. Terutama kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) yang fokus pada pengelolaan keuangan negara.

Asisten Pidana Khusus (As Pidsus) Kejati Sulselbar, Dr Chaerul Amir yang dikonfirmasi mengatakan, hasil evaluasi kinerja 28 Kejari dan 9 Kacabjari se Sulselbar, sebanyak tiga Kejari dan 2 Kacabjari yang dinilai kinerjanya buruk. Yakni, Kejari Enrekang (Kajari Joeli Soetistyanto), Kejari Sinjai ( Kajari Ridwan Umar), Kejari Sungguminasa (Kajari Ahmad Yani), Kacabjari Malino dan Kacabjari Camba (Syahrir).

Menurut Chaerul, Ketiga Kejari yang kinerjanya buruk berdasarkan hasil evaluasi, lantaran hanya dua kasus yang ditangani selama 2011, itupun masih pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan kedua Kacabjari Malino dan Kacabjari Camba sama sekali tidak ada kasus yang ditangani.

" Kejari yang kinerjanya buruk diberikan batas waktu 3 bulan untuk memperbaiki kinerja. Jika kinerjanya tetap buruk, maka akan diberikan sanksi mutasi dan itu diusulkan Kejati ke Kejagung untuk dimutasi," kata Chaerul.

Lanjut mantan Kajari Tangerang itu menyebutkan, Kejari Makassar (Kajari Haruna) dinilai Kinerjanya paling bagus tahun 2011 dengan 8 kasus yang ditangani mulai penyelidikan hingga penyidikan dengan uang negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp3,4 miliar. Kemudian disusul Kejari Makale (Paris Pasaribu) dengan 6 kasus yang ditangani dan berhasil menyelamatkan uang negara Rp180 juta.

Kejari Sengkang (Kajari Susanto) dan Kejari Watampone (Kajari Tonangi Majid), Kejari Parepare dan Kejari Maros (Kajari Herlan Suherlan) dengan 5 kasus ditangani, tetapi tidak ada uang negara yang berhasil diselamatkan.

"Bahkan juga Kejari yang hanya menangani satu kasus korupsi. Jadi Kejari yang dalam tiga bulan ke depan tidak dapat memperbaiki kinerja, maka akan disampaikan ke Kejagung untuk disanksi mutasi. Karena kita sangat fokus pada kasus yang berhubungan pengelolaan keuangan negara baik bantuan APBD, APBN harus dicermati dan diawasi pelanggaran pengelolaannya," terang Chaerul yang juga Asisten Pengawasan (Aswas) Kejati Sulselbar.

Kajati Fietra Sany saat jumpa pers pada evalusi kinerja beberapa hari lalu, menegaskan, akan mengevaluasi kinerja Kejari tak maksimal dalam menangani kasus. Bahkan, mewarning, jika ada Kejari yang mencoba bermain dalam menangani kasus, maka pihaknya tidak akan segan untuk memberikan sanksi tegas. Hal itu disampaikan Kajati menyikapi adanya kasus yang menimpa Kajari Takalar dan Kajari Sinjai.

Dalam evaluasi kinerja Kajari yang dilakukan Kajati Fietra Sany pada November 2011 lalu mengatakan, berdasarkan surat edaran Kejagung evaluasi kinerja Kajari dilalukan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena selama ini beberapa kasus "jaksa nakal' mencuat yang mencoreng nama lembaga kejaksaan. (Hafsah Maharani)

2012-01-08T01:40:00.000-08:00

Wakil Ketua PN Makale Dilapor sebagai 'Hakim Nakal'

MAKASSAR, UPEKS--

Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Makale, Kabupaten Tana Toraja, Parmen dilaporkan masyarakat sebagai "hakim nakal" ke Pengadilan Tinggi (PT) Makassar. Wakil Ketua PN Makale dilaporkan sebagai majelis yang menyidangkan kasus korupsi proyek pembangunan irigiasi di Tana Toraja yang dilaporkan masyarakat.

Humas PT Makassar, Sudirman Hadi yang dikonfirmasi, Kamis (5/1) membenarkan adanya laporan masyarakat terhadap Wakil Ketua PN Makale. Menyikapi laporan itu, pihak PT akan memanggil Ketua PN Makale untuk mengklarifikasi atas tudingan masyarakat.

"Kita akan memanggil hakim bersangkutan yang dilaporkan untuk dimintai keterangannya," kata Sudirman Hadi.

Diketahui, berdasarkan laporan masyarakat, terjadi kejanggalan vonis yang dijatuhkan majalis hakim terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Purwanto pada proyek pembangunan irigiasi di Tana Toraja. Begitupun Luther, orang yang membantu juga dinyatakan terbukti bersalah dan divonis hukuman 1 tahun penjara. Sementara, Konsultan Pengwas, Silman dan Cevlaba sebagai kontraktor yang dianggap diperkaya pada proyek tersebut justru divonis bebas.

Kejanggalan itu pun terjadi saat pergantian majelis hakim. Majelis baru langsung mengambilalih perisidangan tanpa pentapan. Terdakwa yang sebelumnya berstatus tahanan rutan dialihkan penahanannya menjadi tahanan kota. (Hafsah Maharani)

2012-01-08T01:38:00.001-08:00

Kadis Dinsos Diperiksa
* Dugaan Penyelewengan Dana Bedah Rumah Rp2M

MAKASSAR, UPEKS--

Kepala Dinas (Kadis) Sosial Makassar, Ibrahim Saleh menjalani pemeriksaan tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar, Jumat (6/1) hari ini. Ibrahim diperiksa terkait kasus dugaan penyelewengan anggaran bantuan usaha kesejahteraan sosial Kementrian Sosial RI. Dana tersebut untuk kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Makassar 2009 senilai Rp2 miliar yang dikelola Dinas Sosial (Dinsos) Makassar.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Makassar, M Syahran Rauf kepada wartawan kemarin telah mengungkapkan jadwal pemeriksaan Kadis Sosial untuk tahap penyelidikan pul data pul paket.

Menurut sumber diketahui, kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Makassar itu diperuntukkan kepada 200 Kepala Keluarga (KK) yang tidak mampu atau keluarga miskin. Sebanyak 200 KK masing-masing memperoleh Rp10 juta. Dana bantuan tersebut digunakan untuk membeli material dan upah kerja.

Modusnya, pekerjaan dilakukan secara penunjukan langsung CV AP. Dari 200 KK pekerjaan rumahnya diambil alih secara sepihak oleh Dinsos sebanyak 32 KK. Penelusuran di lapangan, diduga fiktif upah kerja.
Kasi Intelijen Syahran Rauf mengatakan, pemriksaan sebelumnya juga telah dilakukan kepada 10 orang staf dinsos dan rekanan. Mereka telah dimintai keterangan terkait kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk keluarga miskin tersebut. Serta penyelidik juga telah melakukan sampling di masing-masing penerima yang ada di kelurahan.
Pihaknya, juga akan memintahkan audit BPKP terkait pekerjaan rumah tidak layak huni di Dinsos Makassar untuk mengetahui adanya kerugian negara. (Hafsah Maharani)

2012-01-08T01:37:00.000-08:00

Kejari Libatkan Tim Ahli Hitung Pekerjaan

MAKASSAR, UPEKS--
Tim Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar masih terus melakukan pendalaman pada proyek pembangunan fisik di SMK 5 Makassar. Proyek pembangunan itu terkait dana bantuan dari kementerian pendidikan nasional (Kemendiknas) 2010 sebesar Rp2,5 miliar.

Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Makassar, M Syahran Rauf kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (4/1) mengatakan, pihaknya masih akan meminta ahli Dinas Tarkim untuk menghitung pekerjaan rehabilitasi di SMK 5 Makassar senilai Rp2,5 miliar.

"Kita masih akan minta tim ahli Dinas Tarkim untuk menghitung pekerjaan rehabilitasi di SMK 5 tersebut," kata Syahran.

Diketahui, bantuan itu langsung masuk ke rekening sekolah. Dana diduga diswakelolakan melalui proyek fisik dan nonfisik.

Bahkan, beberapa pejabat sekolah yang dulu dikenal STM Pembangunan telah menjalani pemeriksaan untuk mengklarifikasi seputar dana bantuan itu. Diantaranya, Kepala Sekolah (Kepsek), Bendahara dan
mantan Kepsek Chaidar Madja. (Hafsah Maharani)

2012-01-08T01:20:00.000-08:00

2011, 400 Kasus Narkoba Inkra

MAKASSAR, UPEKS--

Penganan kasus narkoba yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar selama 2011 sebanyak 326 yang telah disidangkan di penuntutan. Sedangkan yang sudah inkra sebanyak 400 lebih kasus narkoba.

Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Makassar, H Andi Muldani Fajrin kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (4/1) mengatakan, kasus narkoba yang ditangani 2010 dan 2011 hampir sama. Terutama tersangkanya, pemilik dan pengguna yang banyak dari kalangan umum.
Menurut Muldani, pihaknya lebih fokus ke bandar. Namun, yang menjadi tersangka hanya pengguna dan pengedar.

"Target kita bandarnya, tetapi yang masuk hanya pemakai dan pengedar narkoba," kata Muldani.

Terkait pemberian tuntutan terang Kasi Pidum, pihaknya tetap akan mempertimbangkan penerapan pasalnya. Pengguna dan pengedar tetap akan beda tuntutannya. Begitupun resedivis tuntutannya akan ditambah sepertiga dari tuntutan tersangka yang baru.

Muldani menambahkan, upaya penangan dan penanggulangan narkoba tetap dilakukan pihak kejaksaan bekerjama dengan Badan Narkotika Kota (BNK) Makassar.

"Penangganan dilakukan bersama BNK dengan melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada para pelajar dan mahasiswa sebagai generasi muda," tandasnya. (Hafsah Maharani)

2012-01-08T01:19:00.000-08:00

Panglima FPI Dituntut 10 Bulan Penjara
* Riswandi dan Arifuddin 8 Bulan

MAKASSAR, UPEKS--
Panglima Front Pembela Islam (FPI), Abdurrahman dituntut 10 bulan penjara di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Rabu (4/1). Dalam sidang tuntutan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Andi Makkasau beranggotakan Isjuedi dan Makmur, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Adnan Hamzah dan Arie Chandra selain menuntut 10 bulan penjara Panglima FPI, juga menuntut dua anggota FPI, Riswandi dan Arifuddin dengan 8 bulan penjara.

JPU dalam tuntutannya menyebutkan, terdakwa Abdurrahman terbukti bersalah atas kasus pengrusakan Warung Coto Pettarani pada ramadan 2011 kemarin. Sehingga Panglima FPI itu dijerat pasal 170 KUHP dan pasal 335 KUHP tentang penghasutan dan pengeroyokan. Sedangkan terdakwa dua angggota FPI, Riswandi dan Arifuddin dijerat pasal 170 KUHP tentang penghasutan.

Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum), H Andi Muldani Fajrin yang dikonfirmasi di ruangannya mengatakan, hal memberatkan karena para terdakwa dijerat pasal 170 KUHP kecuali Abdurrahman dikenakan pasal 335 KUHP.

" Hal meringankan karena terdakwa telah damai dengan korban dan menyesali perbuatannya. Selain itu, juga merupakan tulang punggung keluarganya dan sebelumnya tidak pernah dihukum," kata Muldani.
Sidang tuntutan tetap berlangsung aman, tetapi suasana haru menyelimuti para terdakwa. Bahkan, terdakwa Arifuddin sempat menitihkan air mata setelah mendengarkan tuntutan yang diberikan jaksa. (Hafsah Maharani)

2012-01-08T01:16:00.001-08:00

Kejari Panggil Kadis Sosial
* Dugaan Penyelewengan Dana Bedah Rumah Rp2M

MAKASSAR, UPEKS--

Lagi-lagi pejabat Makassar harus berurusan dengan pihak kejaksaan, terkait proyek pekerjaan di instansinya. Kali ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar melayangkan surat panggilan pemeriksaan kepada Kepala Dinas (Kadis) Sosial Makassar. Ibrahim dipanggil untuk diperiksa terkait kasus dugaan penyelewengan anggaran bantuan usaha kesejahteraan sosial Kementrian Sosial RI. Dana tersebut untuk kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Makassar 2009 senilai Rp2 miliar yang dikelola Dinas Sosial (Dinsos) Makassar.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Makassar, M Syahran Rauf kepada wartawan di ruangannya, Rabu (4/1) mengatakan, kasus di Dinsos Makassar itu sementara pul data pul paket. Untuk melakukan pendalaman, Penyelidik telah menjadwalkan pemeriksaan Kadis Sosial untuk dimintai keterangannya seputar kasus tersebut.

" Surat panggilan hari ini telah dilayangkan. Pemeriksaan akan dilakukan pada Jumat mendatang," kata Syahran.

Menurut Syahran, sekira 10 orang staf dinsos dan rekanan telah diperiksa terkait kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk keluarga miskin tersebut. Penyelidik juga telah melakukan sampling di masing-masing penerima yang ada di kelurahan.

"Sudah diperiksa penanggungjawab kegiatan inisial AB, pekan lalu. Hasil pemeriksaan itu, terungkap upah kerja bervariasi mulai dari Rp1,7 juta hingga Rp2 juta per rumah yang direhab," ungkapnya.

Dikatakan Kasi Intelijen Kejari Makassar itu, pihaknya juga akan memintahkan audit BPKP terkait pekerjaan rumah tidak layak huni di Dinsos Makassar untuk mengetahui adanya kerugian negara.

Dari sumber yang dihimpun Upeks, kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Makassar itu diperuntukkan kepada 200 Kepala Keluarga (KK) yang tidak mampu atau keluarga miskin. Sebanyak 200 KK masing-masing memperoleh Rp10 juta. Dana bantuan tersebut digunakan untuk membeli material dan upah kerja. Modusnya, pekerjaan dilakukan secara penunjukan langsung CV AP. Dari 200 KK pekerjaan rumahnya diambil alih secara sepihak oleh Dinsos sebanyak 32 KK. Penelusuran di lapangan, diduga fiktif upah kerja. (Hafsah Maharani)

2012-01-08T01:15:00.000-08:00

Kejari Terima Berkas Penganiayaan Dr Rahmat
MAKASSAR, UPEKS--

Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar telah menerima berkas
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kasus penganiayaan Dr Rahmat dari Polsek Tamalanrea. Tersangkanya, Rahman Saini yang juga dosen Sosiologi Unhas itu ditahan sejak 21 November lalu.

Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Makassar, H Andi Muldani Fajrin yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (4/1) mengatakan, pelimpahan tersebut merupakan tahap kedua, yakni pelimpahan berkas BAP dan tersangka.

"Berkas dan tersangka penganiayaan dosen Unhas itu pelimpahannya telah diterima kemarin. Tersangka juga tetap ditahan," kata Muldani.

Menurut Muldani, atas tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadap Dr Rahmat, tersangka Rahman Saini dijerat pasal 351 tentang penganiayaan.

" Untuk mengawal proses hukum kasus tersebut dipengadilan telah disiapkan ibu Ni'mang sebagai jaksanya," tandas Kasi Pidum Makassar. (Hafsah Maharani)

2012-01-08T01:13:00.000-08:00

Lagi, Kadis PU Makassar Bakal Terseret
* Kasus Dugaan Korupsi Proyek Air Bersih Barang Lompo

MAKASSAR, UPEKS--
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, lagi-lagi bakal terseret terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan sarana dan prasarana air bersih di pulau Barang Lompo.
Kasus proyek pengadaan air bersih di pulau Barang Lompo pada Dinas PU Makassar 2008 yang dianggarkan Rp1,2 miliar itu telah ditingkatkan ke penyidikan.

Humas Kejari Makassar, M Syahran Rauf didampingi Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Joko B Darmawan dalam jumpa persnya kepada wartawan di Kejari Makassar, Selasa (3/1) mengatakan, kasus proyek pengadaan sarana dan prasarana air bersih di pulau Barang Lompo, berdasarkan hasil penyidikan telah ditemukan ada potensi kerugian negara diatas Rp200 juta.

"Kasus ini memang sudah lama bergulir. Tersangkanya sudah ada, tetapi sementara belum dapat dibeberkan karena masih terus dilakukan pendalaman untuk terus ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya," kata Syahran yang juga Kasi Intelijen Kejari Makassar.

Menurut Syahran, dari dua kasus yang ditangani Kejari Makassar yang naik ke penyidikan berdasarkan hasil ekspose yang dipimpin langsung Kajari Makassar, Haruna kemarin, selain kasus proyek pengadaan air bersih Barang Lompo, juga kasus BRI Panakkukang 2010 terkait dugaan penyimpangan pengelolaan dana pengisian kas ATM.

"Kasus tersebut ditingkatkan ke penyidikan karena ditemukan adanya indikasi unsur melawan hukum dan ditemukan adanya potensi kerugian negara sebesar Rp5 miliar," ungkapnya.

Sekira 10 orang telah dimintai keterangan dan kasus BRI Panakkukang itu sendiri merupakan pengembangan kasus money laundring yang para tersangkanya telah divonis di Pengadilan Negeri (PN) Makassar kemarin. Meski kasus ini juga telah ditingkatkan ke penyidikan tetapi, Kejari Makassar belum membeberkan tersangkanya.

Sedangkan kasus dugaan penyelewengan dana pembangunan fisik di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Balai Pelatihan Pengajaran Kejuruan Teknik (BPPKT) Sulsel dari bantuan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) senilai Rp5 miliar, sementara dihentikan. Penyelidikan sementara dihentikan Kejari karena berdasarkan surat bukti pekerjaan masih berlangsung. Sesuai kontrak kerja pekerjaan masih akan berlangsung hingga Maret mendatang.

"Tidak etis melakukan penyelidikan sementara kontrak pekerjaan masih berlangsung. Tetapi, setelah masa perjanjian pekerjaan berakhir, kasus tetap akan didalami kembali," ungkap Syahran.

Begitupun kasus dugaan korupsi bantuan blockgrant di Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BPPNFI) Regional IV Makassar 2009-2010 senilai Rp1,7 miliar pada dua Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Makassar, yakni SKB Biringkanaya dan Ujungpandang kota dihentikan. Penyelidikan dihentikan, karena hanya ditemukan adanya pelanggaran administrasi di SKB Biringkanaya sebesar Rp30 juta. Setelah dikroscek telah dipenuhi.

"Jadi tidak ada kerugian negara, hanya sekedar pelanggaran administrasi saja dan itupun telah dipenuhi. Berdasarkan hasil ekspose, penyelidikan dihentikan, tetapi jika ada bukti baru ditemukan kasus tersebut akan dilanjutkan kembali," tandasnya. (Hafsah Maharani)

2012-01-08T01:11:00.000-08:00

Ketua DPC PPP Sidrap Diadili
* Selewengkan Dana Bantuan Parpol Rp285 Juta
MAKASSAR, UPEKS--

Ketua Dewan Pimpina Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sidrap, Ir Muh Damis Dadda diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Selasa (3/1). Muh Damis didudukkan sebagai terdakwa atas kasus dugaan korupsi dana bantuan partai politik (parpol) 2006-2010 senilai Rp315 juta.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Sukirno, Andi Sudirman, Andi Irfan Syafruddin dan Soetarmin dalam dakwaan yang dibacakan di hadapan majelis hakim Tipikor yang diketuai Muh Damis dan hakim adhoc Abdur Razak disebutkan, terdakwa menyelewengkan dana bantuan parpol dan iuran wajib partisipasi anggota selama kepengurusannya. Atas perbuatannya, terdakwa dinilai telah melanggar pasal 2 dan 3 UU tentang pemberantasan Tipikor dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

Bantuan parpol dari dana APBD Pemda Sidrap yang diterima terdakwa selama 2006-2010 sebesar Rp315 juta, rinciannya 2006 sebesar Rp60 juta, 2007 sebanyak Rp76 juta, 2008 sebesar Rp76 juta, 2009 senilai Rp66 juta dan 2010 sebanyak Rp36 juta. Sedangkan anggaran yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp285 juta atau setidak-tidaknya Rp250 juta.

Menurut hakim adhoc Abdur Razak, dana yang diselewengkan terdakwa berasal dari dua sumber dana. " Dana yang diduga diselewengkan terdakwa itu bersumber dari dana APBD Pemda Sidrap untuk bantuan Parpol dan iuran wajib anggota partai DPC PPP," katanya.

Terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya, tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa. Lantaran, JPU baru memberikan berkas dakwaan kepada terdakwa saat hendak dibacakan. Sehingga, hal tersebut diprotes terdakwa karena tidak dapat menpelajari berkas dakwaan JPU.
Majelis hakim menunda sidang dengan agenda pemeriksaan saksi pada pekan mendatang. Terdakwa tidak ditahan dan statusnya tahan kota. (Hafsah Maharani)

2012-01-08T01:10:00.001-08:00

2012-01-08T01:09:00.000-08:00

Kejati Telah Kantongi Nama Tersangka
* Beberapa Pejabat Diknas Sulsel Bakal Terseret

MAKASSAR, UPEKS--
Penanganan kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) di Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sulsel 2010 terus bergulir. im Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) terus mengumpulkan bukti terait adanya penyelewengan anggaran BOMM sebesar Rp 11 miliar lebih yang dikelola oleh Pendidikan Menengah Kejuruan (Dikmenjur) Diknas Sulsel.

Apalagi, setelah Kejati meningkatkan kasusnya dari penyelidikan ke penyidikan, dipastikan akan menyeret beberapa pejabat Diknas Sulsel. Beberapa nama telah dikantongi oleh penyidik, tetapi masih enggan untuk dibeberkan demi memperlancar proses pengumpulan bukti dan bahan keterangan.

Asisten Pidana Khusus (As Pidsus) Kejati Sulselbar, Dr Chaerul Amir kepada wartawan, Selasa (3/1) mengatakan, saat ini sudah mengantongi beberapa nama yang dinilai bertanggungjawab atas dana BOMM Disdnas Sulsel tersebut.

"Sudah ada nama yang dikantongi Kejati untuk tersangka, tetapi sementara belum dapat dibeberkan demi kelancaran proses penyidikan. Karena dikhawatirkan, jika dibeberkan akan menghambat proses penyidikan," kata Chaerul.

Menurut mantan Kajari Tangerang itu, pemeriksaan terhadap ratusan kepala sekolah (Kepsek) sedang berlangsung. Tim penyidik telah turun ke tiga zona atau rayon untuk meriksa ratusan Kepsek di 24 Kabupaten/kota se Sulsel. Pemeriksaan ratusan Kepsek penerima dana BOMM untuk dimintai keterangannya, terutama memastikan mana yang menerima kurang ataupun lebih.

"Tim sudah turun ke zona Bulukumba, Parepare dan Palopo. Karena jika semuanya dipanggil ke Makassar ini akan lebih repot, jadi untuk memudahkan pemeriksaan dilakukan per zona," terangnya.

Dalam kasus BOMM ini, sebelumnya Kejati juga telah memeriksa sejumlah saksi diantaranya, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Patabai Pabokori, Kabid Dinas Menengah Kejuruan (Dikmenjur) Sulsel, Samad, bendahara serta sejumlah staf pengelola BOMM. Saksi lain yang juga ikut dimintai keterangan adalah Kabid Dikmenum Dinas Pendidikan Kota Makassar, Ismunandar.

Kasus dana BOMM mencuat setelah adanya laporan masyarakat yang menduga adanya penggelembungan data siswa penerima bantuan. (Hafsah Maharani)

2012-01-08T01:08:00.000-08:00

Sanksi Dua Kajari Masih di Kejagung

MAKASSAR, UPEKS--
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sinjai, Ridwan Umar dan Kajari Takalar, Rakhmat Harianto mendapat hukuman berat terkait pelanggaran yang dilakukan. Ridwan Umar dan Rakhmat dilepaskan dari jabatan struktural sebagai Kajari. Kedua Kajari yang bermasalah itu masih menunggu sanksi dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait pelanggaran yang dilakukan.

Menurut Asisten Pengawasan (Aswas), Dr Chaerul Amir kepada wartawan di Kejati, Selasa (3/1) mengatakan, Kejagung yang punya kewenangan untuk memberikan sanksi berat. Terkait penghentian perkara yang dilakukan Kajari Sinjai saat menjabat sebagai Kepala Seksi Pidana Umum (Pidum) Kejari Maros dalam tahap penuntutan. Penghentian kasus Pidum yang mestinya dilimpahkan ke pengadilan, tanpa sepengetahuan pimpinannya, Kajari Maros saat itu.

"Serta yang berhak untuk menghentikan kasus, hanya Kejaksaan Agung (Kejagung). Sehingga, pelanggaran yang dilakukan Ridwan sudah kategori berat dan sanksinya juga pasti berat," kata Chaerul.

Menurut Chaerul, sanksinya berat bisa berupa penghentian secara tidak hormat. Tetapi, sementara pencoptan Ridwan dari jabatan strukturalnya sudah berkekuatan hukum tetap, jika dipengadilan itu sudah inkra.

Sedangkan sanksi Kajari Takalar, Rakhmat Harioanto kata Chaerul yang juga saat ini menjabat sebagai Asisten Pidana Khusus (As Pidsus), masih dalam proses evaluasi di Kejagung. Rakhmat terlilit masalah, terkait kasus dugaan pemerasan yang dilakukan terhadap saksi senilai Rp500 juta saat menangani kasus penyidikan.

* Kinerja Kejari Sengkang Dilapor

Selain Kajari Sinjai dan Takalar yang tersangkut masalah, Aswas telah menerima laporan soal kinerja Kejari Sengkang dari aduan masyarakat. Beberapa jaksa yang menangani perkara diduga tidak berjalan sesuai dengan prosedur.

"Laporan masalah kinerja Kejari Sengkang akan ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa jaksa yang dilaprkan," ujarnya.

Lanjut mantan Kajari Tangerang itu mengatakan, pemeriksaan terhadap beberapa jaksa yang dilaporkan untuk mengklarifikasi perbuatan yang dimaksud sesuai yang aduan yang masuk. "Jadi tim akan memanggil untuk memeriksa jaksa yang dilaprkan Sembari mempelajari laporan masyarakat yang menjadi korban dalam masalah hukum tersebut," tandasnya. (Hafsah Maharani)

2012-01-08T01:06:00.000-08:00

Kejati Selamatkan Uang Negara Rp4,3 M

MAKASSAR, UPEKS---

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) selama 2011 berhasil menyelamatkan uang negara sebanyak Rp4,3 miliar lebih. Uang negera yang diselamatkan itu berasal dari penanganan kasus mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan hingga ke penuntutan atau eksaminasi.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulselbar, Fietra Sany kepada wartawan saat evaluasi kasus di Kejati, Senin (2/1). Dikatakannya, dari Rp4,3 miliar lebih uang negara yang berhasil diselamatkan Kejati dalam kurun waktu setahun tersebut berasal dari penanganan sejumlah kasus.

"Uang negera Rp4,3 miliar lebih itu berhasil diselamatkan mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan," kata Fietra Sany.

Menurutnya, selain uang tunai, juga berhasil diselamatkan berupa aset yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Seperti 4 unit mobil terdiri dari Honda Jazz, Grand Livina, Grand Vitara, Toyota Yaris, 1 set alat musik, 1 unit rumah.

" Kinerja Kejati akan diperbandingkan pada 2010 dan 2011, tentu ada peningkatan. Termasuk penanganan beberapa kasus yang telah diselesaikan. Tahun ini pun sangat diharapkan kinerja Kejati akan lebih maksimal lagi," harapnya.

Senada, Asisten Pidana Khusus (As Pidsus), Dr Chaerul Amir menambahkan, selain uang negara yang berhasil diselamatkan Kejati selama 2011 sebanyak Rp4,3 miliar lebih, juga berupa aset tersebut merupakan hasil yang disita dari kasus Perum Pegadaian Wilayah VII Makassar.

Diketahui, aset yang berhasil diselamatkan Kejati itu berasal dari kasus kredit fiktif Pegadaian Makassar Rp 9 miliar itu milik terdakwa, Kepala Pengelolaan Kredit Usaha Makro Kreasi (KUMK) Pegadaian Cabang Pelita Makassar. (Hafsah Maharani)

2012-01-08T01:03:00.000-08:00

Ratusan Kepsek Bakal Diperiksa

MAKASSAR, UPEKS--
Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) memeriksa ratusan Kepala Sekolah (Kepsek) se Sulsel. Pemeriksaan ratusan Kepsek penerima dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) dari Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sulsel 2010 mulai dilakukan penyidik.

Asisten Pidana Khusus (As Pidsus) Kejati, Dr Chaerul Amir kepada wartawan usai evaluasi hasil penanganan kasus bersama Kajati Fietra Sany di Kejati, Senin (2/12) mengatakan, setelah kasus penyalahgunaan dana BOMM di Diknas Sulsel 2010 senilai miliaran rupiah untuk 24 kabupaten kota se-Sulsel itu ditingkatkan ke penyidikan, maka ratusan Kepsek akan diperiksa untuk dimintai keterangannya.

" Ratusan Kepsek akan dimintai keterangan terkait penerimaan dana BOMM tersebut. Mereka akan dimintai keterangannya untuk memastikan mana yang menerima kurang ataupun lebih," kata Chaerul.

Menurutnya, pemanggilan Kepsek itu untuk diperiksa akan penyidik per rayon atau zona. Pemeriksaan dilakukan secara bertahap per rayon. Seperti dari rayon Palopo, Bulukumba, Parepare, dan Makassar.

"Setiap rayon atau zona membawahi beberapa kabupaten. Meski pemeriksaan nantinya akan lama, tetapi tetap akan dilakukan secara bertahap untuk mendapatkan keterangan dan bukti yang maksimal," terangnya.

Diketahui, sebelumnya Kejati telah memeriksa sejumlah saksi diantaranya, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Patabai Pabokori, sejumlah kepala sekolah, Kabid Dinas Menengah Kejuruan (Dikmenjur) Sulsel, Samad, bendahara serta sejumlah staf pengelola BOMM. Saksi lain yang juga ikut dimintai keterangan adalah Kabid Dikmenum Dinas Pendidikan Kota Makassar, Ismunandar.

Kasus dana BOMM mencuat setelah adanya laporan masyarakat yang menduga adanya penggelembungan data siswa penerima bantuan. Nilai anggaran Rp 11 miliar. Setiap siswa menerima Rp 120 ribu. (Hafsah Maharani)

2012-01-06T03:55:00.000-08:00

Kejati Tetapkan Tersangka Pengelola Bansos

MAKASSAR, UPEKS--
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar telah meningkatkan ke penyidikan kasus dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemprov Sulsel yang merugikan negera sekira Rp8,8 miliar. Bahkan, penyidik telah menetapkan pengelola Bansos sebagai tersangka atau pihak yang harus bertanggungjawab.
Kajati Sulselbar, Fietra Sany kepada wartawan saat evaluasi kinerja di ruang Adhyaksa, Senin (2/12) mengatakan, pihaknya terus berupaya untuk mengungkap tersngka kasus Bansos yang selama ini menjadi sorotan publik.

"Meski kasus Bansos sudah berulang tahun, tetapi tahun ini statusnya sudah masuk ke penyidikan untuk mengumpulkan bukti. Berdasarkan hasil evaluasi setelah dibentuk tim untuk ditingkatkan ke penyidikan, maka yang harus bertanggungjawab adalah pengelola Bansos sendiri," kata Fietra Sany.

Menurut Kajati, tidak menutup kemungkinan tersangka pengelola Bansos itu lebih dari satu orang. Karena berdasarkan hasil ekspose kasus Bansos tersebut, ada tiga modus utama yang dilanggar pengelola Bansos, yakni pencairan dana tidak sesuai dengan peruntukan, diberikan kepada orang yang tidak berhak dan pencairan dana ke Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fiktif.

"Tiga modus yang kita bedah itu melanggar Pemendagri No13 dan PP No.58 tentang pengelolaan keuangan daerah. Sehingga itu sangat jelas masuk dalam kategori penyalagunaan keuangan negara," kata Fietra.

Dikatakannya, hasil audit BPK atas kerugian negara sebesar Rp8,8 miliar, sehingga dari bedah kasus tersebut disimpulan jika ada pelanggaran hukum dan akan ditindaklanjuti.
"Untuk menindaklanjuti kasus Bansos itu, saya minta As Pidsus untuk bentuk tim ditingkat penyidikan. Tim penyidik tersebut nantinya akan berkerja untuk mengumpulkan dan mencari alat bukti. Karena kasus bansos merupakan salah kasus yang selalu mendapat sorotan dan dipantau publik," tandasnya.

Senada dengan As Pidsus Kejati, Dr Chaerul Amir membenarkan, kasus Bansos akan menjadi salah satu kasus yang sudah dalam tahap penyidikan dan akan berusaha untuk dituntaskan Kejati tahun ini. (Hafsah Maharani)

2012-01-06T03:54:00.000-08:00

Dua Kajari "Nakal" Disanksi Berat

MAKASSAR, UPEKS--

Dua Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Sulsel, yakni Kajari Takalar, Rakhmat Harianto dan Kajari Sinjai, Ridwan telah dicopot dari jabatan strukturalnya, lantaran dituding sebagai 'jaksa nakal' berdasarkan laporan masyarakat ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Kedua Kajari itu telah diperiksa Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM Was) Kejagung.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsebar, Fietra Sany siap membeberkan hasil pemeriksaan dan sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan Kajari, hari ini, Senin (2/1).
Asisten Pengawasan (Aswas) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar, Dr Chaerul Amir baru-baru ini telah menyampaikan, hasil pemeriksaan dan sanksi JAM Was Kejagung kepada Kajari Takalar. Namun, sanksi untuk Rakhmat baru akan dibeberkan langsung Kajati hari ini.

Menurut mantan Kajari Tangerang itu, pemberian sanksi untuk Kajari Takalar dan Kajari Sinjai berbeda. Meski, kedua Kajari di Sulsel itu telah dilepas dari jabatan strukturalnya, lantaran dinilai telah melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Sanksinya pasti akan berbeda sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Kajari Takalar jelas telah melakukan pelanggaran berat, sedangkan Kajari Sinjai hanya menyalahi prosedur saja dalam penghentian kasus yang ditangani," katanya.

Diketahui, Kajari Takalar dicopot dari jabatannya lantaran diduga memeras saksi senilai Rp500 juta, pelanggarannya sangat berat. Sehingga, Kajari Takalar itu langsung ditarik ke Kejati Sulselbar dan Kajati langsung menunjuk Koordinator Kajati Sulselbar, Reimel sebagai pelaksana tugas Kajari Takalar.

Sedangkan Kajari Sinjai, Ridwan yang telah menghentikan kasus tindak Pidana Umum (Pidum) yang ditangani saat menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Pidum Kejari Maros bebarapa waktu lalu. Sesuai laporan masyarakat, Ridwan menghentikan kasus Pidum yang sudah ditingkat penuntutan tanpa sepengetahuan Kajari Maros. Semestinya kasus tersebut harus dilimpahkan ke pengadilan.

"Dari laporan masyarakat ke Kejagung, Ridwan menghentikan kasus yang ditangani itu lantaran sudah ada perdamaian. Tetapi, sesuai prosedur penanganan kasus yang berhak untuk mengeluarkan Surat Keputusan Penghentian Penyidikan (SKP2) itu hanya Kejagung. ," kata Chaerul.

Lanjut Chaerul, kasus pencurian yang dihentikan Kajari Sinjai itu memang kasusnya sudah lama, tetapi baru terungkap, setelah masyarakat melaporkan ke Kejagung. Hasil pemeriksaan untuk sanksi terhadap Ridwan masih dibahas di JAM Was. Meski Ridwan telah dilepaskan dari jabatan strukturalnya sebagai Kajari Takalar, tetapi belum ada pelaksana tugas yang ditunjuk untuk menggantikan.

"Jelas pengganti Ridwan sudah siap, tinggal menunggu SK dari Kejagung," ujarnya.

Chaerul mengungkapnya, sejak kasus jaksa nakal mendera sejumlah jaksa dan Kajari di Sulsel, Kajati Fietra Sany telah mengimbau kepada seluruh Kajari untuk tidak melakukan perbuatan yang mencoreng nama institusi Kejaksaan. Karena jika melanggar, Kajari yang bermasalah akan langsung ditarik ke Kejati. Begitupun, kepada jaksa yang mencoba melanggar dalam kinerjanya, Kajati tidak akan tinggal diam, langsung memproses oknum jaksa yang bersangkutan untuk diberikan sanksi. (Hafsah Maharani)

2012-01-06T03:03:00.000-08:00

Kajati Ekspose Hasil Penanganan Kasus

MAKASSAR, UPEKS--

Kepala Kejaksan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) Fietra Sany siap membeberkan hasil penanganan kasus yang ditangani Kajati selama 2011. Hasil penanganan sejumlah kasus seperti dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemprov Sulsel dan sejumlah kasus yang menjadi sorotan publik akan diekspose langsung Kajati kepada wartawan, Senin (2/1) hari ini.

Rencana ekspose itu telah disampaikan Fietra Sany kepada wartawan di Kejati Sulselbar akhir pekan lalu. Fietra Sany berjanji akan membeberkan semua penanganan kasus yang ditangani Kejati. Hal itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada publik.

" Semua kasus yang ditangani Kejati akan diekspose, jadi 2 Januari 2012 akan disampaikan langsung ke media," kata Kajati Sulselbar kepada wartawan akhir pekan lalu sambil memerintahkan kepada Humas Kejati, Irsan Djafar untuk mempersiapkan ekspose tersebut.

Asisten Pengawasan (Aswas) Kejati Sulselbar, Dr Chaerul Amir yang juga pelaksana tugas Asisten Pidana Khusus (As Pidsus) didamping Humas Kejati, Irsan Djafar menambahkan, semua kasus yang akan ditangani selama ini Kejati akan diekspose hari ini. Termasuk kasus bansos Pemprov Sulsel, Gerakan Nasional (Gernas) kakao yang anggarannya miliaran rupiah dan sejumlah kasus besar lainnya.

"Kasus bansos dan gernas kakao yang selama ini menjadi sorotan publik, hasil penanganannya tentu akan diekspose melalui rekan-rekan media," jelas Chaerul.

Selain kasus bansos dan gernas kakao, tiang listrik Selayar serta kasus lainnya yang penanganannya sampai saat ini belum tuntas, sehingga menjadi perhatian serius dan selalu dituntut masyarakat untuk penuntasannya. Juga beberapa kasus lainnya, yang sementara proses penyelidikan maupun penyidikan, semua akan dibeberkan Kajati dalam ekspose tersebut.

"Dalam ekspose tersebut wartawan bisa langsung bertanya. Karena Kejati yang akan langsung hadir menyampaikan penanganan kasus selama 2011," tandasnya. (Hafsah Maharani)

2011-12-29T03:49:00.000-08:00

2 Januari, Kajati Beberkan Sanksi Rakhmat
MAKASSAR, UPEKS--

Meski nasib Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Takalar, Rakhmat Harianto telah dibahas di Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM Was) Kejaksaan Agung (Kejagung), namun sanksi yang diterima terkait kasus dugaan pemerasan terhadap saksi senilai Rp500 juta, baru akan dipastikan pada 2 Januari 2012 mendatang.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar), Fietra Sany kepada wartawan di Kejati, Kamis (29/12).

" Nantilah, pada 2 Januari kita akan sampaikan semua, baik penanganan kasus serta hasil pemeriksaan Kajari Takalar," kata Fietra Sany.

Senada Asisten Pidana Khusus (As Pidsus) Kejati Sulselbar, Dr Chaerul Amir didampingi Humas Kejati, Irsan Djafar menambahkan, selain sanksi Kajari Takalar, juga akan disampaikan hasil penanganan sejumlah kasus yang menjadi sorotan publik. Seperti dana Bantuan Sosial (Bansos) dan beberapa kasus besar lainnya.

Menurutnya, terkait sanksi untuk Rakhmat sudah pasti dikenakan sanksi berat. Tetapi, seperti apa sanksi yang diberikan Kejagung, semua akan disampaikan pada 2 Januari mendatang.
"Jelas pada 2 Januari mendatang, selain penyampaian sanksi yang diterima Kajari Takalar dan itu akan disampaikan langsung Kajati," ungkapnya.

Dikatakannya, indikasi pelanggaran yang dilakukan Kajari Takalar sudah masuk dalam kategori pelanggaran berat. Telah melanggar PP No.53/2010 jelas diatur, setiap PNS harus mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan. (Hafsah Maharani)

2011-12-29T03:48:00.000-08:00

Hamid Rahim Jadi DPO
* Kejar Terpidana, Kejari Kerjasama Polda Sulsel

MAKASSAR, UPEKS--
Hamid Rahim Sese terpidana kasus korupsi pembebasan lahan Celebes Cenvention Centre (CCC) senilai Rp3,4 miliar masuk Daftar Pencarian Orang (DP0). Setelah ditetapkan DPO, Hamid Rahim menjadi buronan pihak kepolisian, lantaran tidak kooperatif untuk mentaati putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Makassar, Haruna kepada wartawan di Kejari Makassar, Kamis (29/12) mengatakan, Hamid Rahim ditetapkan sebagai DPO setelah beberapa kali pihak Kejari Makassar mendatangi kediaman terpidana untuk dieksekusi, namun keberadaan terpidana tidak diketahui.

Menurut Kajari, untuk penangkapan Hamid Rahim, Kejari akan bekerjasama dengan Polda Sulsel. "Kita sudah meminta bantuan ke Polda untuk menangkap terpidana," kata Haruna.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Joko Budi Darmawan menambahkan, bantuan untuk penangkapan Hamid Rahim telah disampaikan ke Polda.
" Selain kerjasama dengan Polda Sulselbar untuk menangkap Hamid Rahim. Juga, upaya pencekalan akan dimintahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel. Hal itu, untuk mengantisipasi buronnya terpidana ke luar negeri," terang Joko.

Sudah beberapa minggu upaya eksekusi dilakukan Kejari Makassar dengan mendatangani kediaman terpidana di BTN Hartako Indah Jalan Dg Tata Makassar. Tetapi, Kejari Makassar tidak menemukan terpidana. Sehingga Kajari Makassar, Haruna meminta kepada masyarakat untuk menginformasikan, jika mengetahui keberadaan terpidana.

Diketahui, Hamid Rahim Sese terpidana yang mengklaim bahwa lahan CCC Makassar tersebut adalah miliknya berdasarkan akta dan beberapa dokumen lainnya. Dari pengakuannya tersebut, KPA yang juga Kepala Dinas Perindustrian Sulsel Sidik Salam, membayarkan pembebasan lahan itu sebanyak Rp3,4 miliar. Namun,dari fakta di persidangan saat sidang Hamid Rahim, terungkap jika lahan yang diklaim itu merupakan milik negara. atas kasus itu, Hamid Rahim divonis 4 tahun di Pengadilan Negeri (PN) Makassar dan ditingkat banding Pengadilan Tinggi (PT) Makassar menguatkan putusan tersebut, 4 tahun penjara. Serta kasasi yang diajukan ditolak MA. (Hafsah Maharani)

2011-12-29T03:44:00.000-08:00

Penyidik Ekspose Kasus SMK BPPKT Sulsel

MAKASSAR, UPEKS--
Tim Penyelidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar masih akan memeriksa sejumlah saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan penyelewengan dana pembangunan fisik di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Balai Pelatihan Pengajaran Kejuruan Teknik (BPPKT) Sulsel bantuan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) senilai Rp5 miliar.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Makassar, Joko Budi Darmawan kepada wartawan di Kejari Makassar, Kamis (29/12) membenarkan, pemeriksaan saksi masih akan terus dilakukan.
Menurutnya, hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Kepala Sekolah (Kepsek) dan Bendahara di SMK Balai BPPTK Sulsel masih akan diekspose dengan Kajari Makassar, Haruna.

"Hasil pemriksaan masih akan kita ekpose ke Kajari, sekaligus meminta petunjuk apa-apa selanjutnya yang akan dilakukan tim penyidik," kata Joko.

Dikatakannya, dari pemeriksaan ulang tersebut akan ditemukan sejumlah bukti data sesuai yang diharapkan penyelidik untuk mengetahui adanya keterlibatan dan peran para pelaku yang diduga melakukan penyelewengan anggaran.

Diketahui, sejumlah pejabat SMK yang berada di Jalan Bonto Manai itu telah menjalani pemeriksaan. Seperti kepala sekolah, Surya Patu, bendahara dan staf adminitrasi dan Pelaksana Kegiatan Husain untuk dimintai keterangan. Lantaran, diduga adanya dugaan penyelewengan dana bantuan revitalisasi peralatan bengkel dan pembelajaran anggarannya sebesar Rp5 miliar bantuan Kemendiknas 2010. Dimana penyaluran dananya langsung ke rekening sekolah dan diduga dana diswakelolakan melalui proyek fisik dan nonfisik.
(Hafsah Maharani)

2011-12-29T03:41:00.000-08:00

Sepuluh Tersangka Korupsi Segera Diadili

MAKASSAR, UPEKS--

Sebanyak sepuluh berkas dari empat kasus korupsi dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Hal tersebut membuktikan kasus korupsi terus mengalir dari daerah.
Ketua Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Andi Makkasau kepada wartawan di PN Makassar, Kamis (29/12) membenarkan pelimpahan beberapa kasus masuk ke PN Makassar untuk disidangkan.

"Beberapa kasus Tipikor dari daerah sudah dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan," kata mantan Ketua PN Palopo.

Sembilan berkas kasus korupsi tersebut, yakni dari Kejari Bantaeng dua berkas kasus pupuk bersubsidi di Dinas Koperasi Bantaeng pada 2009 sebesar Rp890 juta dengan kerugian negera Rp104 juta. Dalam kasus tersebut dua berkas tersangka, yakni Pejabat Pelakasana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Koperasi dan UKM Bantaeng, Muh Wanis dan Kepala Kantor Perusda Baji Minasa Bantaeng, Nur Alam Ilyas serta keduanya ditahan. Kedua berkas perkara telah ditetapkan majelisnya yakni, Ketua Majelis Pudjo Hunggul beranggotakan Janperson Sinaga dan hakim adhoc Rostansar.

Sedangkan kasus dari Sidrap terkait kasus bantuan partai politik (parpol) 2006-2010 senilai Rp285 juta setidak-tidaknya Rp250 juta. Kasus tersebut tersangka Ketua DPC PPP Sidrap, Ir Muh Damis Dadda. Juga telah ditetapkan majelis hakim, Muh Damis beranggotakan Maringan Marpaung dan hakim adhoc Abdur Razak.

Kasus dari Kejari Masamba terkait perkara dugaan korupsi anggaran rehabilitasi dan pembangunan Mess Pemda Luwu Utara (Lutra) 2008-2009 melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lutra senilai Rp1,2 miliar dengan kerugian negara Rp185 juta. Kasus tersebut menetapkan lima tersangka yakni, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 2008, Iskandar ST, Wahyudi ST PPTK untuk lanjutan pembgunan 2009, Satriono Sukri, Eddy Purwanto selaku konsultan pengawas dari CV Elriguaz Utama dan Hj Edawati A Mutty (Direktris PT Annisa) selaku penyedia barang atau kontraktor pelaksana. Keempat terdakwa ditahan di rutan, kecuali Hj Edawati status tanahan kota.

Serta dua berkas kasus gerakan nasional (gernas) kakao Belopa 2009 Rp9 miliar dengan kerugian negara Rp4,3 miliar. Kedua tersangka, yakni yakni Kabid perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Dishutbun) Luwu, Bambang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penerima kuasa Direktur PT Koya Coorporation Ismail selaku rekanan. Berkas untuk kasus Bantaeng, Masamba, Sidrap, dan Belopa belum ditetapkan jadwal sidang dan majelisnya. (Hafsah Maharani)

2011-12-28T03:45:00.000-08:00

Nasib Kajari Takalar di Tangan JAM Was
* Rakhmat Disanksi Berat
* Dugaan Memeras Saksi Rp500 Juta

MAKASSAR, UPEKS--

Nasib Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Takalar, Rakhmat Harianto masih dibahas di Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM Was) Kejaksaan Agung (Kejagung). Meski Rakhmat sudah jelas dinilai melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan kode etik. Pelanggaran kedisipilinan dan kode etik itu, atas dugaan pemerasan terhadap saksi senilai Rp500 juta. Kasus dugaan pemerasan yang mendera Kajari Takalar itu, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan dua unit kapal penyeberangan dan bus air pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Takalar 2010 yang dianggarkan Rp 1,5 miliar.

Asisten Pidana Khusus (As Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar, Dr Chaerul Amir yang dihubungi via telepon selulernya, Rabu (28/12) membenarkan, tim JAM Was masih membahas hasil pemeriksaan dugaan pemerasan yang dilakukan Kajari Takalar dan bagian penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Takalar.

"Saat ini hasil pemeriksaan masih dibahas untuk pemberian saksi. Meski belum ada sanksi yang ditetapkan, tetapi sanksi yang jelas berat," kata Chaerul.

Menurutnya, indikasi pelanggaran yang dilakukan Kajari Takalar sudah masuk dalam kategori pelanggaran berat. Tetapi, belum dapat diketahui seperti apa sanksinya.Dalam PP No.53/2010 jelas diatur, setiap PNS harus mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan, apabila tidak ditaati akan dijatuhi hukuman disiplin. (Hafsah Maharani)

2011-12-28T03:40:00.000-08:00

Pantau Korupsi, ACC Kerjasama Lembaga Penegak Hukum

MAKASSAR, UPEKS--

Anti Coruption Comitte (ACC) Sulsel pada 2012, konsen untuk memantau sejumlah kasus tindak pidana korupsi di Sulsel. Dalam pemantauan itu, ACC akan bekerjasama dengan tiga lembaga penegakan hukum, yakni pengadilan, kejaksaan dan kepolisian.

Direktur ACC Sulsel, Abdul Muthalib kepada wartawan di kantornya, Rabu (28/12) mengatakan, saat ini ACC masih mengkaji sejumlah kasus-kasus yang terhenti baik ditindak penyelidikan maupun penyidikan.
"Selama ini yang terjadi, sejumlah kasus korupsi banyak yang dihentikan di kejaksaan dengan alasan klasik tidak cukup bukti," kata Muthalib.

Menurutnya, tindakan penghentian kasus sudah sama dengan ikut korupsi. Bahkan, sesuai dengan pasal 41 UU tindak pidana korupsi (Tipikor) penghentian kasus oleh kejaksaan tanpa ada penjelasan yang jelas, dinilai sudah penyelewengan kewenangan/jabatan.

"Jadi ACC sebagai lembaga pemantau korupsi akan fokus pada kasus-kasus Tipikor. Apalagi saat ini ada pengadilan Tipikor yang khusus menangani kasus Tipikor dari daerah," ungkapnya.

Dikatakannya, pemantauan kasus korupsi yang dilakukan, mulai dari proses penanganan penyelidikan hingga proses hukum di Pengadilan Tipikor. Bahkan, terkait hasil putusan dan penerapan sanksi penahanan.

ACC menilai selama ini banyak terdakwa korupsi, tetapi tidak menjalani penahanan di rutan karena adanya penangguhan penahanan.Selain bekerjasa dengan tiga lembaga penegak hukum, ACC juga akan bekerjsama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penanganan kasus korupsi yang mandek dan Komisi Yudisial (KY) untuk hakim yang nakal dalam penanganan kasus korupsi.

"Jika penanganan kasus di kejaksaan terhenti, maka KPK berhak melakukan supervisi atau mengambil alih penanganan kasus korupsi untuk dituntaskan," tandas mantan Direktur LBH Makassar. (Hafsah Maharani)

2011-12-28T03:37:00.000-08:00

Hakim Banyak Cuti, Pengadilan Sepi

MAKASSAR, UPEKS--
Akibat banyak hakim karir maupun ad hoc yang mengajukan cuti akhir tahun, suasana di Pengadilan Negeri (PN) Makassar tampak sepi, Rabu (28/12).

Sejumlah ruang sidang di pengadilan Jalan Kartini itu, tak satupun aktivitas persidangan berlangsung. Bahkan, ruang sidang Cakra Utama yang merupakan salah satu ruangan sidang yang kerap ramai menyidangkan sejumlah terdakwa terkait sejumlah kasus, termasuk perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), ternyata sepi.

Humas PN Makassar, Makmur SH MH yang dikonfirmasi membenarkan jika tidak ada sidang berlangsung Rabu kemarin. Selain banyak hakim yang cuti, juga tidak ada terdakwa yang hadir untuk disidang.

"Memang banyak hakim Tipikor yang cuti. Juga tidak ada tahanan dari rutan dibawa ke pengadilan untuk disidangkan," kata Makmur.

Menurutnya, aktivitas kerja di pengadilan masih berlangsung. Meski sebagian hakim sudah ada yang cuti tahunan.

"Akhir tahunan ini jadwal sidang Tipikor sudah tidak ada, sidang baru efektif pada 2 Januari 2012 mendatang," ungkapnya.

Dikatakannya, semua pegawai dan hakim diharapkan bisa kembali efektif masuk kerja pada 2 Januari 2012 mendatang. Karena sudah ada aturan Pengawai Negeri Sipil (PNS) dan aturan khusus hakim untuk masuk kerja.

"Sangat diharapkan semua pegawai dan hakim masuk kerja sesuai jadwal yang telah ditentukan. Absensi tetap akan menjadi perhatian utama. Bagi yang menambah libur, nantilah akan dilihat pada 2 Januari 2012 mendatang, karena Ketua PN Makassar pasti akan tetap mengevaluasi," tandasnya. (Hafsah Maharani)

2011-12-28T03:35:00.000-08:00

13 Jurnalis Alami Tindak Kekerasan

MAKASSAR, UPEKS--

Kasus kekerasan terhadap jurnalis saat melakukan peliputan menjadi sorotan Relawan Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi (RKPJKB) Sulsel. Data sepanjang 2011 sebanyak 10 kasus kekerasan yang menimpa jurnalis. Sedangkan pasa 2010 sebanyak 11 kasus, hal itu mengalami peningkatan yang signifikan dari 2009 yang hanya tiga kasus.

Koordinator RKPJKB Sulsel, Upi Asmaradhana pada Makassar Meeting Group dengan tema Dialog Akhir Tahun, Wajah Sulsel 2011 di Warkop 76, Rabu (28/12) mengatakan, dari 10 kasus pada 2011, sedikitnya ada 13 jurnalis yang mengalami tindak kekerasan.

" Ancaman kekerasan itu seperti penganiayaan, pelecehan dan penghinaan profesi, hingga pengrusakan alat kerja dan kendaraan jurnalis," kata Upi.

Disebutkan, 10 kasus yang dialami jurnalis tersebut, seperti yang menimpa Edi Sumardi (Jurnalis Tribun) yang dipukuli dan dikeroyok sekelompok orang saat meliput aksi demontrasi di Kabupaten Gowa, pada 10 Januari 2011 lalu. Usman (Jurnalis Makassar TV) mendapat perlakukan tindak kekerasan saat meliput di kantor PT Angkasa Pura Makassar, 20 Maret 2011. Zainuddin (Jurnalis SCTV) ditikam oleh Akbar pengedar narkoba karena dendam setelah meliput kasus narkoba pelaku, 22 September 2011.

Kasus kekerasan, juga dialami Suparman (Jurnalis Radar Bulukumba) dianiaya oleh sejumlah pelajar di sekitar Gedung Juang 45, 20 Oktober 2011. Tamsir (Jurnalis Metro TV) terkena lemparan batu di mulut dan harus mengalami 12 jahitan, saat meliput bentrok di Kampus Unhas, 15 November lalu.

Bahkan, 24 November, Kapolrestabes Palopo AKBP Fahruddin, melarang jurnalis meliput pertemuan polisi dengan mahasiswa. Saat itu, puluhan mahasiswa berunjuk rasa terkait kasus pembobolan nasabah Bank Mandiri.

Menurut Upi, teror terhadap kemerdekaan Pers dan kebebasan berekspresi menjadi catatan penting sepanjang reformasi bergulir 12 tahun silam. Kondisi ini diprediksi akan semakin meningkat pada tahun-tahun mendatang. Jika publik enggan menggunakan UU Pers No.40/1999 sebagai mekanisme penyelesaian sengketa pers.

"Tidak hanya kasus kekerasan terhadap jurnalis saat melakukan peliputan, juga ancaman kekerasan kini sudah merambah ke para aktivis yang selama ini kritis menjadi narasumber," ungkapnya.

Dalam catatan relawan kata Upi, selama rentan setahun ini, setidaknya ada tiga kasus kekerasan yang menimpa narasumber media di Sulsel. Ketiga kasus tersebut, diantaranya dialami Ketua Forum Komunikasi Pemuda Pelajar (FKPP) Bulukumba, Asri Pato yang dilaporkan ke polisi oleh Anggota DPRD Bulukumba, Abdul Kahar Muslim. Pelaporan itu, terkait komentar Asri Tato di harian Radar Bulukumba mengenai dugaan keterlibatan Kahar Muslim dan 23 anggota legislator dalam proyek DAK di Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dispora). Asri dilaporkan atas pencemaran nama baik pada 15 Oktober 2011.

"Munculnya kasus kekerasan terhadap tiga narasumber itu merupakan sebuah ancaman serius bagi kebebasan berekspresi. Hal itu, tentu merupakan sebuah pukulan berat bagi demokrasi di daerah ini," tandas Upi. (Hafsah Maharani)

2011-12-28T03:32:00.000-08:00

Kajari Takalar Harus Diproses Pidana

MAKASSAR, UPEKS--

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar menilai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Takalar, Rakhmat Harianto harus disanksi pidana. Tindakan percobaan pemerasan yang dilakukan Kejari Takalar terhadap saksi senilai Rp500 juta atas kasus penyidikan yang ditangani, sudah jelas merupakan tindakan pidana.

Kasus dugaan pemerasan yang mendera Kajari Takalar itu, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan dua unit kapal penyeberangan dan bus air pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Takalar 2010 yang dianggarkan Rp 1,5 miliar. Dimana Rakhmat mencoba memeras saksi Rommy agar statusnya tidak dinaikkan sebagai tersangka.

Direktur LBH Makassar, Abdul Azis SH kepada wartawan di kantornya, Selasa (27/12) mengatakan, lepas dari pemberian sanksi disipilin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan kode etik, kasus tersebut harus didorong ke pihak kepolisian untuk diproses pidana.

"Kasus dugaan pemerasan ini, LBH akan kita dorong untuk penanganan proses pidananya," kata Abdul Azis didampingi Zulkifly Hasanuddin SH, Haswandy Andi Mas SH dan Muhajir SH.

Menurutnya, dalam proses penyidikan harus meminta izin ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar). Untuk mempercepat keluarnya izin, Kejati harus ikut mendukung penegakan hukum.
" Adanya alat bukti rekaman percakapan percobaan pemerasan, itu sudah cukup bukti untuk diproses pihak kepolisian. Jadi polisi harus turun tangan untuk tindakan pidananya," ungkapnya.

Lepas soal tindakan pidananya kata Abdul Azis, jika memang akan diberikan sanksi secara internal lembaga, harus diberikan sanksi berat. Sehingga bisa jadi shock therapy bagi jaksa lainnya.

Guru Besar Fakultas Hukum Unhas, Prof Dr Syamsul Bachri yang dihubungi via telepon selulernya sependapat jika oknum pejabat kejaksaan itu diberikan sanksi berat sesuai hukuman yang berlaku, atas pelanggaran kode etik dan disipilin kepegawaian. Karena Kajari Takalar merupakan aparat penegak hukum yang mestinya menegakkan hukum.

Dikatakannya, jika ada rekaman yang menjadi alat bukti, maka rekaman itu juga harus dibuktikan oleh saksi ahli. Sehingga, bisa menjadi dasar pembuktian yang kuat atas dugaan adanya pemerasan tersebut.
"Jika memang terbukti melakukan pelanggaran harus disanksi berat. Tidak hanya pencopotan dari jabatan, bahkan pemberhentian sebagai aparat penegak hukum," tegas Prof Syamsul.

Lanjut Guru Besar Fakultas Hukum Unhas itu mengungkapkan, bangsa ini membutuhkan penegak hukum yang punya komitmen untuk memberantas tindakan korupsi. Bahkan, komitmen itu sudah menjadi integritas para penegak hukum termasuk kejaksaan untuk menegakkan hukum dan membangun pemerintahan yang besih dari Korupsi, Kolusi dan Nepostisme (KKN).

"Nah, bagaimana hukum ini bisa ditegakkan, jika oknum aparat penegak hukumnya melakukan tindakan yang melanggar hukum," ujarnya.

Terkait adanya tindakan pidana yang dilakukan Kajari Takalar atas percobaan pemerasan saksi itu, Prof Syamsul Bachri menilai tidakan pidana harus seiring dengan proses pemberian sanksi dari Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM Was) Kejaksaan Agung (Kejagung). Hal itu sangat penting, tidak hanya sebagai efek jerah bagi jaksa lain, tetapi juga memberikan kesadaran kepada jaksa sebagai penegak hukum untuk tidak melakukan pelanggaran hukum. (Hafsah Maharani)

2011-12-28T03:23:00.000-08:00

LBH Sorot Kasus Korupsi
*8 Dihentikan, 9 tak Jelas dan 2 Menguap

MAKASSAR, UPEKS--

Hasil base dan monitoring kasus-kasus korupsi yang lakukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar selama 2011. Sebanyak delapan kasus korupsi yang dihentikan penyelidikan dan penyidikan, yakni tujuh kasus di Makassar dan satu kasus di Jeneponto.
Hal tersebut diungkapkan Dirut LBH Makassar, Abdul Azis SH kepada wartawan di kantor LBH Makassar, Selasa (28/12).

Disebutkan Muhajir, dari tujuh kasus yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar itu, yakni dua kasus dugaan korupsi di DPRD Makassar, yakni pengadaan laptop anggota dewan dan utang kendaraan dinas (randis). Serta lima kasus lainnya, yakni kasus sanitasi Tamangapa, pengdaan obat di Balai Mata, dana pendampingan di SMA 21 Makassar, Balai Paru dan kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Dinas Pariwisata Makassar. Anggaran setiap kasus tersebut sekira ratusan hingga miliaran rupiah.

" Kasus yang menguap di proses hukumnya tercatat sebanyak sembilan kasus dugaan korupsi di Makassar. Kasus tersebut penanganannya selain lamban, juga tidak jelas proses hukumnya," katanya.

Berdasarkan rincian lembaga penegakan hukum, sebanyak tujuh kasus yang ditangani kejaksaan dan dua kasus yang ditangani kepolisian. Diantara kasus tersebut, kasus Bantuan Sosial (Bansos) APBD Sulsel tahun 2008 dan kasus pembebasan lahan Celebes Convention Center (CCC) tahun 2005.

" Kasus bansos hingga saat ini proses penyidikannya di Kejati Sulsel belum jelas dan terkesan berlarut-larut," ungkap Azis.

Terkait pemberhentian beberapa kasus yang ditangani oleh pihak kejaksaan, LBH akan meminta data alasan terkait pemberhentian kasus tersebut. Sehingga, bisa publik bisa mengetahui.
"Kita akan mintakan data-data alasan penghentian kasus tersebut," tambah Zulkifly.

Secera terpisah, Guru Besar Fakultas Hukum Unhas, Prof Dr Syamsul Bachri yang dihubungi via telepon selulernya mengatakan, pihak kejaksaan harus transparansi dalam penangan kasus. Termasuk jika ada kasus yang akan dihentikan harus disampaikan ke publik, sehingga publik juga bisa tahu dan mengontrol kinerja kejaksaan.

Menurutnya, penegakan hukum harus transparansi. Bahkan, jika memang kasus yang dalam proses penyelidikan cukup bukti, tidak ada alasan untuk segera dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan.

"Begitu pun jika sudah jelas dalam penyidikan harus ada penetapan tersangka dan kasusnya segera dilimpahkan ke pengadilan. Intinya, penegakan hukum harus dijalankan," tandas Prof Syamsul. (Hafsah Maharani)

2011-12-26T03:05:00.000-08:00

Kajari Takalar Langgar Disiplin Pegawai
* Dugaan Memeras Saksi Rp500 Juta
MAKASAR, UPEKS--

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Takalar, Rakhmat Harianto dinilai melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pelanggaran kedisipilinan itu sangat jelas dilakukan Kajari Takalar atas dugaan pemerasan terhadap saksi senilai Rp500 juta. Kasus dugaan pemerasan yang mendera Kajari Takalar itu, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan dua unit kapal penyeberangan dan bus air pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Takalar 2010 yang dianggarkan Rp 1,5 miliar.

Dalam PP No.53/2010 jelas diatur, setiap PNS harus mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan, apabila tidak ditaati akan dijatuhi hukuman disiplin. Hal tersebut diungkapkan Asisten Pidana Khusus (As Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar), Dr Chaerul Amir wartawan saat dihubungi melalui telepon selulernya, Senin (26/12).

Menurutnya, indikasi pelanggaran yang dilakukan Kajari Takalar sudah masuk dalam kategori pelanggaran berat. Tetapi, belum dapat diketahui seperti apa sanksinya.
"Karena dalam pemberikan sanksi ada ringan, sedang dan berat.Itu sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Namun, hasil pemeriksaan terhadap Kajari Takalar belum diketahui karena masih dalam evaluasi intern Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM Was) Kejagung," kata Chaerul.

Mantan Kajari Tangerang itu mengatakan, dalam pemeriksaan saksi Rommy menceritakan kronologis kasus dugaan pemerasan yang rencana dilakukan Kajari Takalar. Dimana saat hendak dimintai keterangan sebagai saksi, Rommy tidak diberikan surat panggilan secara tertulis, melainkan hanya melalui telepon. Sehingga, pemanggilan yang dilakukan Kajari bersama tim penyidik sangat tidak lazim.
"Proses pemanggilan saksi sangat jelas sudah melanggar prosedur penyidikan. Karena setiap saksi yang hendak diperiksa harus dipanggil secara tertulis," ujarnya.

Diketahui, dugaan kuat adanya rencana pemerasan atas kasus penyidikan yang ditangani Kejari Takalar, lantaran Kajari Takalar mengajak seorang saksi bernama Rommy untuk bertemu khusus. Bahkan, dalam pertemuan itu, saksi diancam akan menaikkan status sebagai tersangka jika tidak menyerahkan uang Rp500 juta. Sementara, Rommy hanya menyanggupi membayar Rp10 juta. Bahkan, sangat dipertanyakan, proses pemanggilan saksi yang dilakukan tanpa surat penggilan, tetapi langsung via telepon dan itu dilakukan Langsung oleh seorang Kajari. (Hafsah Maharani)

2011-12-26T03:01:00.000-08:00

Penyidik Masih Periksa Saksi
* Kasus Gernas Kakao Pinrang Rp13 M
MAKASSAR, UPEKS--

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) segera menyerahkan penanganan berkas kasus Gerakan Nasional (Gernas) Kakao Pinrang 2009 senilai Rp13 miliar ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pinrang. Selanjutnya, Kejari Pinrang yang melimpahkan berkas kasus tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Asisten Pidana Khusus (As Pidsus) Kejati Sulselbar, Dr Chaerul Amir saat dihubungi via telepon selulernya, Senin (26/12) mengatakan, sebelum berkas diserahkan ke Kejari Pinrang, pihak penyidik masih akan mendengarkan keterangan saksi meringankan yang diajukan para tersangka.

"Pemeriksaan saksi meringankan itu dijadwalkan, Kamis (29/12) mendatang," kata Chaerul.
Kejati Sulselbar telah menetapkan tiga tersangka atas Yakni, Dalam penanganan kasus Gernas Kakao Pinrang 2009 senilai Rp13 miliar, tim Penyidik Kejati Sulselbar telah menetapkan tiga tersangka. Yakni, Kuasa Direktur CV Raja Mas Agro inisial ST, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) inisial US dan tim teknis inisial HK.

Menurutnya, jika saksi meringankan yang diajukan para tersangka itu tidak ada, maka status penanganan kasus Gernas Kakao Pinrang langsung dinaikkan ke penuntutan.
"Kita masih memberikan kesempatan para tersangka untuk mengajukan saksi meringankan. Kalau memang tidak ada baru statusnya dinaikkan ke penuntutan dan berkasnya langsung diserahkan ke Kejari Pinrang untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor," jelas mantan Kajari Tangerang.

Diketahui, seperti kasus Gernas Kakao Belopo sebelumnya saat penyerahan berkas dari Penyidik Kejati Sulselbar ke Kejari Belopa, langsung dilakukan penahanan tersangka. Sehingga, tidak menutup kemungkinan hal yang sama juga dilakukan penyidik kepada tersangka Gernas Kakao Pinrang. Saat penyerahan berkas ke Kejari Pinrang, langsung dilakukan penahanan terhadap para tersangka. (Hafsah Maharani)

2011-12-26T02:59:00.000-08:00

Hukuman Terdakwa Dinaikkan
* 37 Kasus Korupsi Banding ke PT Makassar

MAKASSAR, UPEKS--

Sebanyak 37 kasus banding perkara pidana korupsi sepanjang tahun 2011 yang mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Makassar, hukumannya dinaikkan.
Humas PT Makassar, Sudirman Hadi baru-baru ini kepada wartawan mengatakan, dari 37 kasus perkara korupsi yang putus di PN dan banding ke PT Makassar hukumannya dinaikkan. Alasannya, memberikan efek jerah kepada para terdakwa karena karena adanya kerugian negara.

"Hukuman para terdakwa sengaja dinaikkan karena terdakwa telah menyelewengkan anggaran negara, sehingga negara dirugikan. Meskipun sebagian terdakwa juga telah mengembalikan uang yang dikorupsi," kata Sudirman.

Sudirman menyebutkan, sebanyak 37 kasus perkara korupsi yang banding ke PT Makassar, diantaranya dari PN Makassar ada tiga terdakwa.

Ketiga terdakwa yakni, Kompol Maddo Ilham atas kasus hilangnya brankas Bensatker Polda Sulselbar yang berisikan uang senilai Rp1,2 miliar. Mantan Bendahara Bansatker, Maddo divonis 1,5 tahun di PN Makassar, denda Rp150 juta. Setelah banding di PT divonis 3,5 tahun dan denda Rp150 juta. La Ode Bali atas kasus dugaan korupsi pembebasan lahan pembangunan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) di Baddoka senilai Rp1,6 miliar. Mantan pejabat BKSDA, Laode selaku Ketua Panitia Pengadaan Lahan divonis 1,5 tahun dan denda Rp100 juta. Banding di PT divonis 2,5 tahun dan denda Rp100 juta.

Serta Wakil Bupati Tanatoraja, Andarias Palino Popang atas kasus korupsi APBD Tana Toraja 2003-2004 senilai Rp1,6 miliar. Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Tana Toraja Andarias Popang divonis 1 tahun penjara. Setelah banding di PT Makassar divonis 1 tahun 3 bulan.

Menurut Sudirman, selain dari PN Makassar, beberapa terdakwa yang divonis di beberapa PN di daerah mengajukan banding ke PT Makassar dan hukumannya dinaikkan. Seperti dua dari banding dari PN Pinrang, terdakwa Urbanum bin Sendana di PN Pinrang divonis 1 tahun, setelah banding ke PT naik menjadi 1,5 tahun. Ir Andi Wahyudi Etong divonis 1 tahun dan denda Rp50 juta, banding di PT divonis 1,5 tahun dan denda Rp100 juta.

Kasus dari PN Bulukumba, Andi Irham Wahid divonis 1 tahun denda Rp50 juta, banding di PT divonis 1 tahun 8 bulan dan denda Rp50 juta. Serta Hairul Dg Ahmad divonis 3 tahun denda Rp100 juta, juga dibebankan uang pengganti Rp150 juta, setelah di PT Makassar vonisnya dinaikkan menjadi 4 tahun penjara.

Dari PN Selayar, D Maldin atas kasus pengadaan AC divonis 1 tahun dan denda Rp50 juta, di PT divonis 1 tahun dan denda dihilangkan.

Banding dari PN Majene, Sahabuddin Dg Sinalu di vonis 2,5 tahun denda Rp100 juta, setelah banding di PT Makassar divonis 3 tahun dan denda Rp100 juta. Serta Andi Yusri Tandra di PN Majene vonis 2,5 tahun dan denda Rp100 juta serta dikenakan uang pengganti Rp6,3 juta, banding di PT Makassar divonis 3 tahun dan denda Rp100 juta dan uang pengganti naik menjadi Rp11,2 juta. Begitu pun kasus dari PN Palopo atas nama Suprapto, divonis 1 tahun dan setelah banding di PT Makassar dinaikkan hukumannya menjadi 1,5 tahun. (Hafsah Maharani)

2011-12-25T03:17:00.000-08:00

Penyidik Segera Turunkan Tim Ahli
* Mengecek Kondisi ATC Bandara Hasanuddin
MAKASSAR, UPEKS--

Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) terus mengusut kasus di Bandara Internastional Hasanuddin. Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di salah satu bandara tercanggih di Indonesia itu, penyidik bakal menurunkan tim ahli untuk melakukan pengecekan.

Lantaran, diduga ada penyelewengan penggunaan anggaran senilai Rp24 miliar. Anggaran itu, untuk dana pemeliharaan bandara termasuk memelihara dan pengadaan alat pengatur lalu lintas pesawat atau Air Traffic Control (ATC). Disinyalir anggaran tersebut dialihkan ke tempat lain dan tidak untuk pengadaan alat tersebut yang lebih canggih.

Pelaksana tugas Asisten Pidana Khusus (As Pidsus) Kejati Sulselbar kepada wartawan akhir pekan ini mengatakan, meski belum ada jadwal yang ditetapkan untuk melakukan pengecekan, tetapi dipastikan dalam waktu dekat, tim ahli bakal turun melakukan pengecekan di bandara yang sudah berskala internasional itu.

"Jadwalnya belum ditentukan, tetapi yang pasti pengecekan atau survey lapangan itu segera dilakukan," kata Chaerul.

Menurutnya, pengecekan harus dilakukan karena pengadaan dan pemeliharaan ATC sifatnya teknis. Sehingga, juga sangat diperlukan ahli untuk memeriksa.

"Pemeriksaan yang dilakukan penyidik hanya bersifat pengumpulan data dan keterangan. Sedangkan teknis harus melibatkan ahli khusus untuk memeriksa ATC," terangnya.

Dikatakan, selain survey lapangan, tim penyidik Kejati juga tetap akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit untuk mengetahui adanya kerugian negara. Sementara ada dugaan penyimpangan, tetapi penyidik belum mengetahui adanya penyimpangan dari segi administratif atau kerugian negara. Sebelum ada hasil audit dari BPK.

"Jadi belum dapat disimpulkan terkait adanya kerugian negara. Karena berdasarkan laporan masyarakat, ada pengadaan dan pemeliharaan. Kalau memang ada pengadaan, anggarannya kemana? karena sebelumnya pada 2005 juga telah ada pengadaan," ungkap Chaerul yang juga Asisten Pengawasan (Aswas) Kejati.

Untuk mengumpulkan data dan bukti tentang ACT di Bandara Hasanuddin itu, penyidik juga akan memeriksa sejumlah pihak, termasuk para pejabat bandara untuk dimintai keterangan.

General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Sultan Hasanuddin, Ir Rachman Syafri yang dikonfirmasi via telepon selulernya mengatakan siap memberikan keterangan jika memang pihak Kejati membutuhkan.
Disebutkan, di PT Angkasa Pura I, ada tiga General Manager (GM) yang punya tugas dan tanggungjawab di wilayah kerjanya masing-masing. Yakni GM Terminal Kargo, GM Bandara dan GM Air Traffic Controller (ATC). Setiap GM masing-masing punya tanggungjawab dalam wilayah kerjanya.

"Jadi kalau masalah ATC, ada pejabat yang menanganinya sendiri dan berkompoten untuk memberikan penjelasan," katanya.

Menurut Rachman, selama tidak ada masalah di bandara, apalagi soal ATC, karena jika terjadi masalah dengan menggunakan ATC yang tidak canggih, sudah pasti selama ini banyak terjadi kecelakaan pesawat dan jauh dari harapan.Sebaliknya, PT Angkasa Pura I selaku pengelola Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin berhasil membuktikan pengelolaan dan pelayananya cukup baik. Sehingga dinobatkan sebagai bandara tiga terbaik di Indonesia dalam pemilihan The Best Airport of The Year 2011.

" The Best Improvement Airport itu dapat diraih karena dianggap Bandara Hasanuddin dinilai berhasil melakukan inovasi dalam perbaikan sarana dan prasarana bandara seperti yang ada sekarang ini. Award tersebut merupakan akumulasi dari tiga kategori yang berhasil diraih Bandara Sultan Hasanuddin. Masing-masing The Most Improvement Airport, Service Excellent Airport, dan Most

Favorite Aiport. Semua itu suatu kebanggaan dan bukti nyata keberhasilan pengelolaan yang dilakukan oleh semua GM," terangnya.

Sementara, GM Air Traffic Controller (ATC), Wahyudi yang berusaha dikonfirmasi, hingga saat ini belum dapat memberikan keterangan karena telepon selulernya masih tidak bisa dihubungi. (Hafsah Maharani)

2011-12-25T03:13:00.000-08:00

Kejati Segera Periksa Kepala Balai

MAKASSAR, UPEKS--

Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) masih terus melakukan pengusutan terhadap proyekintake dan pemasangan pipa 2009-2010 yang ditangani balai besar pengelolaan air Provinsi Sulsel. Proyek tersebut dianggarkan sekira miliaran rupiah.

Untuk memperjelas adanya dugaan penyelewengan itu, Kejati Sulselbar akan memeriksa sejumlah pihak terkait, termasuk kepalabadan dan pengelola teknis lapangan
.
Pelaksana tugas Asisten Pidana Khusus (As Pidsus) Kejati Sulselbar, Dr Chaerul Amir kepada wartawan akhir pekan lalu mengatakan, pemanggilan pihak terkait itu untuk mengklarifikasi adanya dugaan penyelewengan proyek intake dan pemasangan pipa berdasarkan laporan masyarakat.

"Semua pihak terkait akan dipanggil, termasuk kepala badan dan pengelola teknis lapangan untuk didengarkan keterangannya. Karena kita tidak dapat menyimpulkan, jika hanya dugaan yang sifatnya belum jelas," kata Chaerul.

Menurut mantan Kajari Tangerang itu, keterangan semua pihak terkait sangat penting untuk diketahui. Karena tidak dapat dikatakan ada dugaan penyimpangan, jika tidak ada fakta-faktanya yang ditemukan.
"Jadi faktanya akan kita kumpulkan dulu, kemudian dievaluasi agar dapat diketahui adanya tindak pidana," ujar Chaerul.

Lanjutnya, pemasangan pipa tersebut ditangani Balai Besar Pengelolaan Air Provinsi yang anggarannya bersumber darai APBD Maros. Sehingga, tidak hanya pihak balai yang dipanggil, tapi juga bagian pengelola dan semua pihak terkait untuk dimintai keterangan. Dinilai, semua pihak punya hak untuk menyampaikan penjelasannya. (Hafsah Maharani)

2011-12-23T04:25:00.000-08:00

Kejati Panggil Pihak Bandara
* Kasus Dugaan Penyelewengan Anggaran Rp24 M

MAKASSAR, UPEKS--

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) masih menelusuri kasus proyek di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Kasus yang mendera bandara tercanggih di Indonesia ini, diduga ada penyelewengan penggunaan anggaran senilai Rp24 miliar. Anggaran itu, untuk dana pemeliharaan bandara termasuk memelihara dan pengadaan alat pengatur lalu lintas pesawat atau Air Traffic Control (ATC).

Disinyalir anggaran tersebut dialihkan ke tempat lain dan tidak untuk pengadaan alat tersebut yang lebih canggih.
Pelaksana tugas Asisten Pidana Khusus (As Pidsus) Kejati Sulselbar, Dr Chaerul Amir kepada wartawan di Kejati Sulselbar, Jumat (23/12) mengatakan, tim penyelidik masih akan memanggil pihak bandara untuk dimintai keterangannya.

"Tim sudah melayangkan surat ke pihak bandara untuk dimintai keterangan," kata Chaerul.

Menurut mantan Kajari Tangerang, meski sudah ada tiga orang yang sebelumnya telah dimintai keterangan. Tetapi, dalam tahap penyelidikan masih akan memanggil Manajer Operasional Bandara Sultan Hasanuddin dan pejabat lainnya untuk dimintai keterangan. Pemanggilan itu, untuk mengumpulkan bahan dan keterangan dari pihak bandara untuk mengklarifikasi laporan masyarakat yang masuk ke Kejati Sulselbar.

"Kasus tersebut masih dalam tahap pul data pul baket. Sehingga, semua pihak terkait harus didengarkan keterangannya supaya berimbang," ujarnya.

Menurut Chaerul untuk mendapatkan keterangan yang subjektif harus diketahui dan mendengarkan semua keterangan dari semua pihak terkait. Karena dalam laporan masyarakat, dalam pengadaan ATC Bandara tersebut, juga dilampirkan ada pemeliharaan dan pengadaan. Dimana pengadaan pernah dilakukan pada 2005.

Sehingga Kejati harus melakukan pengecekan terkait adanya laporan tersebut.
Secara terpisah, Humas Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Ir Rahman Syafri yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya, mengatakan pihaknya tetap akan selalu kooperative memenuhi panggilan Kejati untuk memberikan klarifikasi dalam meluruskan dugaan tersebut.

Dikatakannya, ada tiga General Manager (GM) di Angkasara Pura yang masing-masing punya tugas dan wilayah tanggungjawab tersendiri. Yakni GM Kargo, GM Bandara dan GM Air Traffic Controller (ATC). Masing-masing GM tersebut yang bertanggungjawab terhadap wilayah kerjanya.
Sementara GM ATC, Wahyudi yang berusaha dihibungi via telepon selulernya tidak dapat dikonfirmasi, lantaran Hand Phone (HP) beliau tidak aktif. (Hafsah Maharani)

2011-12-23T03:59:00.000-08:00

JAM Was Bahas Intren Pemeriksaan Kejari Takalar
* Tak Berimbas ke Kajati Sulselbar
* Rakhmat Akui Rekaman itu Suaranya
* Kasus Pemerasan Rp500 Juta

MAKASAR, UPEKS--

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Takalar, Rakhmat Harianto masih menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) hingga hari ini, Sabtu, (24/12). Pemeriksaan itu, terkait dugaan pemerasan saksi senilai Rp500 juta atas kasus dugaan korupsi pengadaan dua unit kapal penyeberangan dan bus air pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Takalar 2010 yang dianggarkan Rp 1,5 miliar.

Empat orang tim dari Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM Was) Kejagagung, diantaranya, Tjhaja, Muhidin dan Elija memeriksa langsung enam orang yang diduga terlibat dalam pemerasan itu. Pemeriksaan dilakukan di ruangan Asisten Intelejen dan Pemeriksa Intelijen. Dalam kasus dugaan pemerasan itu masih dilakukan supervisi untuk mengetahui apa yang menjadi kendalanya. Kejati sudah jelas telah dicopot dan ditarik ke Kejati sedangkan yang lainnya masih akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM Was) Kejagung, Marwan Effendy yang dihubungi via telepon selulernya, Kamis (23/12) mengatakan, hasil pemeriksaan terhadap Kajari Takalar beserta lima orang pejabat Kejari Takalar akan dibawa ke JAM Was untuk dievaluasi. Setelah digodok baru akan diumumkan hasilnya.

"Setelah digodok secara intren di JAM Was, hasilnya secepatnya akan diumumkan untuk melihat pelanggaran pidana dan kode etik. Tetapi, jelas kasus ini tidak berimbas pada Kajati Sulselbar, Fietra Sany," kata mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung.

Asisten Pengawasan (Aswas) Kejati Sulselbar, Dr Chaerul Amir kepada wartawan di Kejati mengatakan, pemeriksaan Kajari Takalar berlangsung sejak Kamis dan masih berlanjut hingga Sabtu, hari ini. Selain Kajari, juga masih turut diperiksa Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Tuwo, Kasi Pidana Umum (Pidum), Kasi Intelijen dan dua orang penyidik.

"Sebanyak 6 orang telah dipanggil untuk didengarkan keterangan, terkait adanya dugaan pemerasan itu," kata Chaerul.

Menurut mantan Kajari Tangerang itu, Kajari Takalar dan Kasi Pidsus mengakui jika suara dalam rekaman itu merupakan suaranya. Dimana saat terjadinya perekaman itu, saksi Tommy dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. Pengakuan Kasi Pidsus Tuwo, membenarkan jika saat percapan itu, sedang berdiri dan kebetulan berada dalam ruangan. ini dirinya

"Dalam rekaman itu ada suara Kajari dan Kasi Pidsus, memang dalam percakapan ada upaya pemerasan oleh Kejari diduga sebesar Rp500 juta. Tetapi, tidak ada satu sen pun yang diterima. Karena sepertinya baru melakukan pendekatan," ungkapnya.

Ditanya soal hasil pemeriksaan, Chaerul belum bisa membeberkan, karena masih akan dibahas secara intren di JAM Was. Tetapi, secepatnya hasil pemeriksaan itu akan diumumkan.

"Hasilnya belum diketahui, tetapi yang pasti secepatnya hasilnya akan disampaikan," tegasnya.

Dugaan kuat adanya rencana pemerasan atas kasus penyidikan yang ditangani, lantaran Kajari Takalar mengajak seorang saksi bernama Rommy untuk bertemu khusus. Dalam pertemuan itu, saksi diancam akan menaikkan status sebagai tersangka jika tidak menyerahkan uang Rp 500 juta. Tetapi, Rommy hanya menyanggupi membayar Rp10 juta.

Menanggapi hal itu, Chaerul belum bisa menyebutkan posisi Rommy, tetapi yang pasti tetap masih akan dipanggil untuk didendengarkan keteranganya. Karena saat itu, Rommy juga meminta tolong kepada Kajari terkait adanya rencana kenaikan statusnya sebagai tersangka.

Disebutkan Chaerul, dalam kasus pengadaan dua unit kapal penyebrangan yang diadakan Dishub Takalar itu masih akan dipelajari. Apakah kasus itu akan ditarik untuk diambil alih penanganannya oleh Kejati. Disebutkan, dalam kasus tersebut, sudah tiga tersangka ditetapkan, yakni inisial Ir S, Z dan W. Kasusnya masih proses formal pemeriksaan. (Hafsah Maharani)

2011-12-22T03:25:00.000-08:00

Kejari Takalar Terancam Dicopot
Kasus Pemerasan Rp500 Juta

MAKASAR, UPEKS--

Meski baru menjabat tiga bulan, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Takalar, Rakhmat Harianto terancam dicopot dari jabatannya. Pencopotan itu, lantaran diduga memeras saksi sebesar Rp500 juta. Meski, pencopotan itu belum resmi ditetapkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulselbar, Fietra Sany. Tetapi, Kajati telah menunjuk Koordinator Kejati, Ramel sebagai pelaksana tugas Kajari Takalar.

Kajati Takalar, Rakhmat (mantan Koordinator Kejati Jawa) itu telah dinonaktifkan dari jabatannya atas kasus dugaan pemerasaan. Bahkan, saat ini telah menjalani proses pemeriksaan di Kejati Sulselbar.

Pemeriksaan itu dilakukan bagian pengawasan jaksa di Kejati untuk menindaklanjuti adanya laporan. Dimana kasus dugaan pemerasan itu terkuak setelah Jaksa Agung Basrief Arief memerintahkan jajaran Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM Was) menurunkan tim untuk memeriksa Kajari se Indonesia.

Asisten Pengawasan (Aswas) Kejati, Dr Chaerul Amir saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (22/12) membenarkan, Kajari Takalar, Rahkmat dan beberapa Kasi Pidsus dan stafnya atas kasus dugaan pemerasan itu. Pemeriksaan itu telah berlangsung selama dua hari, sejak Rabu untuk mengkonflontir dugaan pemerasan itu.

"Pemeriksaan sudah berlangsung dua hari, Rabu (21/12) kemarin proses pemeriksaan telah dilakukan mulai pukul 10.00 WITA- pukul 17.00 WITA dan hari ini kembali dilanjutkan dengan memeriksa, Kajari Takalar,Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), saksi dan penasihat hukumnya," kata Chaerul.

Menurutnya, pemeriksaan dilakukan langsung empat orang tim dari penyidik dari JAM Was Kejagung diantaranya, Tjhaja, Muhidin dan Elija. Pemeriksaan Kajari Takalar, Rakhmat berlangsung di ruangan Asisten Intelejen dan Kasi Pidsus Kejari Takalar, Tuwo dan stafnya di ruangan Pemeriksa Intelijen.

"Pemeriksaan itu sebagai sikap tegas pimpinan setelah menerima laporan. Jadi kedatangan tim JAM Was untuk langsung bekerja untuk mengkonflontir laporan pihak diperas dan pihak yang melakukan pemerasan," ungkapnya.

Terkait pencopotan itu kata mantan Kajari Tangerang, pihak Kejati akan bekerja sangat cepat untuk bisa menyimpulkan adanya dugaan pemerasan seperti yang dilaporkan saksi yang disertai dengan bukti rekaman.

Asisten Pembinaan (Asbin) Kejati, Masnaeny Jabir mengatakan, pihaknya tetap melakukan pembinaan terhadap setiap jaksa. Soal adanya penyimpangan yang dilakukan, itu kembali ke masing-masing person.

"Bagian pembinaan setiap saat melakukan pembinaan mental dan perilaku serta kedisiplinan jaksa dalam bertugas. Jadi, soal adanya penyimpangan yang dilakukan oknum jaksa itu hanya personnya. Penanganannya pun dilakukan oleh Bagian Pengawasan (Aswas)," terangnya.

Diketahui, Kajari Takalar dan As Pidsus serta stafnya yang diduga sebanyak 6 orang itu diduga melakukan pemerasan. Dugaan pemerasaan itu, bermula ketika Kejari Takalar menyidik kasus dugaan korupsi pengadaan dua unit kapal penyeberangan dan bus air pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar 2010 yang dianggarkan Rp 1,5 miliar. Dalam kasus tersebut, penyidik Kejari telah menetapkan satu orang tersangka bernama William.

Namun, dalam proses penyidikan, Rakhmat mengajak seorang saksi bernama Rommy untuk bertemu khusus. Pertemuan juga dihadiri Kasi Pidsus Kejari Takalar bernama Tuwo. Rupanya, pertemuan tersebut memang dirancang Rakhmat Harianto untuk "menegosiasikan" perkara tersebut. Dalam pertemuan itu, Rakhmat mengancam akan menaikkan status Rommy sebagai tersangka jika tidak menyerahkan uang Rp 500 juta. Tetapi, Rommy hanya menyanggupi membayar Rp10 juta. Bahkan, Rommy berhasil merekam percakapan tersebut melalui ponsel yang sekarang dijadikan bukti dalam pelaporan tersebut. (Hafsah Maharani)

2011-12-22T03:23:00.000-08:00

Kejati Didesak Tuntaskan Kasus Bansos

MAKASSAR,UPEKS--Puluhan demonstran yang tergabung dalam Celebes Political and Transparency berunjukrasa di Kejati Sulselbar, Kamis (22/12). Kedatangan para demonstran mendesak Kejati untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemprov Sulsel 2008 yang diduga merugikan negara Rp8,8 miliar.

Pendemo juga mempertayakan penanganan kasus terus yang sudah setahun, tetapi hingga kini belum tuntaskan. Bahkan, belum tersangka yang ditetapkan pihak Kejati Sulselbar. Sementara, saksi dari pejabat Pemprov serta sejumlah pihak yang menerima dana bansos itu telah dimintai keterangan.

Koordinator Lapangan (Korlap), Ahmad Sabang dalam pernyataan sikapnya dengan tegas mendesak Kejati Sulselbar untuk mengirimkan surat permohonan permintaan izin pemeriksaan kepada Gubernur Sulsel untuk memeriksa oknum anggota DPRD yang diduga menerima aliran dana bansos.
Serta memeriksa semua pihak yang diduga menerima aliran dana bansos. Serta mendesak menuntaskan kasus itu.

Aksi itu dilakukan sebagai bentuk protes penanganan kasus bansos yang dinilai berjalan di tempat.
"Kami menilai belum tuntasnya kasus Bansos karena adanya intervensi kekuasaan terhadap penegak hukum," kata Ahmad Sabang.

Sebelum membubarkan diri, para pengunjukarasa diterima Kepala Seksi Ekonomi dan Moneter (Kasi Ekmon) Kejati, H Syamsul Kasim mengatakan, penanganan kasus Bansos tetap berlanjut. Ekspose dan menggelar kasus masih terus dilakukan. (Hafsah Maharani)

2011-12-22T03:22:00.000-08:00

Saksi: TV Edukasi Berfungi Maksimal

MAKASSAR, UPEKS--

Kasus TV Edukasi Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sulsel 2007 senilai Rp9 miliar kembali disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kamis (22/12).

Sidang lanjutan untuk kasus yang melilit Kepala UPTD Teknologi dan Komunikasi (Tekkom) Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel, Elfis Risal selaku penanggung jawab proyek dan Tujuh panitia lelang, Sitti Nurbaenah (ketua), Harkas (sekretaris) dan anggota, Hermin Padaunan, Suherman Suardy,Syafruddin M, Imram Hasbie dan Silvya Maria Runturambi, masih dalam agenda mendengarkan keterangan ahli.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yusuf Putra dan Nurhadi menghadirkan saksi Kepala Sekolah (Kepsek) SD Malimongan, Hj Rosmina.

Di hadapan majelis hakim yang diketuai Isjuedi beranggotakan Janperson Sinaga dan hakim Adhoc Paleori, Kepsek Hj Rosmina mengatakan, SD Malimongan merupakan salah satu SD di Makassar yang mendapatkan pengadaan TV Edukasi tersebut.

Menurutnya, tidak ada masalah dalam pengadaan TV Edukasi di sekolahnya. Karena hingga saat ini, TV Edukasi dari Diknas Sulsel itu masih berfungsi.

"Tidak ada masalah di sekolah kami, TV Edukasi itu masih berfungsi maksimal," ungkapnya.
Dikatakannya, jika TV Edukasi juga tidak mahal. "Kalau pengadaan TV Edukasi yang harganya Rp3 juta itu wajar saja," katanya.

Sebaliknya, dari dugaan kejaksaan, proyek pengadaan TV Edukasi tersebut terjadi kemahalan, Bahkan, distributor Samsung Roy Jacob dalam kesaksiannya mengungkapkan, terjadinya kemahalan sekitar Rp2 juta lebih. (Hafsah Maharani)

2011-12-22T03:20:00.001-08:00

Pejabat Dishutbun Resmi Ditahan
* Tersangka Kasus Gernas Kakao Belopa Rp5 M
MAKASSAR, UPEKS--

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar resmi menahan Kepala Bidang (Kabid) Perkebunan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Luwu, Bambang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Penahanan Bambang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Gerakan Nasional (Gernas) Kakao Kabupaten Luwu 2009. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kerugian negara sebesar Rp5 miliar.

Pelaksana Tugas Asiten Pidana Khusus (As Pidsus), Kejati Sulsebar, Dr Chaerul Amir kepada wartawan di Kejati, Rabu (21/12) mengatakan, penahanan terhadap Bambang dilakukan, setelah sebelumnya juga telah penahanan dilakukan kepada penerima kuasa Direktur PT Koya Coorporation Ismail selaku rekanan saat penyerahan berkas dan tersangka dari Penyidik Kejati ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Belopa.

"Bambang sudah resmi ditahan karena tidak punya inisitif untuk mengembalikan kerugian," kata Chaerul.

Penanahan, Bambang sendiri baru dilakukan penyidik, lantaran kemarin Bambang tidak hadir karena ada tugas dinas saat pelimpahan berkas ke Kejari Belopa. Penyidik melakukan penahanan kepada kedua tersangka untuk memperlancar proses penanganan kasus Gernas Kakao tersebut. Terutama menghindari kaburnya para tersangka. (Hafsah Maharani)

2011-12-22T03:19:00.000-08:00

Saksi Sudutkan Mantan Bendahara PDAM Pangkep
*Kasus Dugaan Penyelewengan Dana Rp79 Juta

MAKASSAR, UPEKS--
Dua mantan pejabat PDAM Pangkep, yakni mantan Direktur PDAM Pangkep, H Andi Makmur dan mantan Bendahara, Baso Amir kembali diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Rabu (21/12). Kedua mantan pejabat PDAM Pangkep itu didudukkan sebagai terdakwa atas kasus dugaan korupsi senilai Rp79 juta dari penjualan air bersih ke perusahaan es balok di Kalibone, Kelurahan Bontolangkasa Kecamatan Minasatene, Pangkep.

Mantan Bendahara dan Dirut PDAM Pangkep sejak Juni 2006 hingga Mei 2007 tidak menyetorkan uang hasil penjualan air tersebut ke kas PDAM. Penagihan dilakukan langsung bendahara dan dinikmati bersama Direktur PDAM pada waktu itu.

Sidang lanjutan masih dalam agenda pemeriksaan saksi, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Akbar yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus dan Fadly AS menghadirkan tiga saksi, yakni Kasir PDAM Pangkep, Hj Nurmi, Staf Bendahara PDAM, Sahumi, dan manajer perusahaan es balok, Sopian.

Hj Nurmi di hadapan mejelis hakim Tipikor yang diketuai Janperson Sinaga beranggotakan Isjuedi dan hakim adhoc Rostansar mengatakan, tidak pernah menerima uang dari terdakwa Baso Amir dari hasil penjualan ke pabrik es balok.

"Jumlah pembayaran itu bervariasi mulai dari Rp1 juta hingga Rp7 juta. tetapi pembayaran dari pabrik es balok itu sama sekali tidak ada. Karena pembayaran yang disertai dengan kuitansi itu disertorkan ke kas PDAM," kata Hj Nurmi.

Menurutnya, sebagian penerimaan penagihan yang dilakukan Baso Amir tanpa kuitansi. Sementara sesuai dengan mekanisme, setiap pembayaran rekening air harus ada kuitansi dan pembayarannya lewat kasir.

"Tidak hanya yang di pabrik es balok, juga pembayaran rekening air di Koperasi Serba Usaha (KSU) juga diketahui pak Baso Amir," ujarnya.

Lanjut Hj Nurmi, sebanyak 6x disetor Rp31.600.000,- masuk ke kas PDAM Pangkep. Terkait penagihan langsung ke pabrik es balok itu, tidak ada perintah langsung dari Dirut PDAM.

"Saya menanyakan soal penagihan itu, tetapi pak Baso mengatakan kepada saya tidak perlu kamu tahu, ungkap kasir PDAM itu.

Sedangkan saksi sendiri baru mengetahui jika KSU berlangganan dengan PDAM setelah ada penagihan. Lantaran, selama ini kasir tidak pernah menerima kuitansi pembayaran KSU karena dilakukan langsung Baso Amir, bukan Latasu yang berugas sebagai penagihan untuk rekening air pelanggan untuk rumah tangga.

Saksi Bendahara, Sahumi mengatakan, jika September 2006 dan Februari 2007 sempat tidak dibayarkan dan masuk ke kas PDAM Pangkep. Sementara saksi Sopian mengatakan, pembayaran ke PDAM itu langsung diterima Baso Amir. Pembelian air langsung per tangki, lantaran bukan pelanggan PDAM. " Pembayaran per ret sebesar Rp42.500.00-," terangnya. (Hafsah Maharani)

2011-12-20T03:37:00.001-08:00

Panitia Lelang Tahu Sebatas Pelaksanaan Tender

MAKASSAR, UPEKS--
Mantan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Kadisdikpora) Pangkep, Drs Suhufi kembali diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Rabu (21/12).
Suhufi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Pangkep didudukkan sebagai tersangka bersama tiga tersangka lainnya, Kepala Bidang Pendidikan Menengah Drs H Muh Hasir selalu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direktur CV Menara Cipta Pangkep, Amin Yunus dan Konsultan Pengawas, Drs Amin Rahim.
Keempat tersangka terlilit kasus dugaan korupsi penyelewengan anggaran pembangunan gedung SMA Negeri 1 Segeri, Pangkep 2009 sebesar Rp170 juta, dengan kerugian negara Rp43 juta.

Sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Akbar yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) dan Fadly AS menghadirkan tiga orang saksi dari panitia lelang. Ketiga saksi itu, Ketua Panitia Lelang, Ir Jajang Andi Abbas, Sekretaris, H Anas dan anggota Zainuddin.

Di hadapan Hakim Tipikor yang diketuai Isjuedi beranggotakan Janperson Sinaga dan hakim adhoc Abdur Razak, saksi Jajang dari Bappeda Pemda Pangkep menjelaskan soal mekanisme pelaksanaan lelang, terkait proyek yang anggarannya sebanyak Rp170 juta. Proyek itu dilakukan melalui lelang umum, karena anggarannya diatas Rp100 juta. Sebanyak empat perusahaan yang dinilai memenuhi persyaratan. Diantaranya, CV Menara Cipta Pangkep sebagai rekanan.

"CV Menara Cipta Pangkep salah satunya pemenang tender," kata Jajang.

Sekretaris Panitia Lelang, H Anas dan Anggota Zainuddin juga membenarkan pelaksanaan tender sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme. Sebanyak empat perusahaan yang memenuhi persyaratan, tetapi CV Menara Cipta Pangkep yang menjadi rekanan. Sedangkan konsultan pengawas sendiri dilakukan penunjukan langsung.

"Dana proyek pembangunan gedung SMA Negeri 1 Segeri sebanyak dua ruang kelas itu, dananya Rp170 juta, tetapi penawaran rekanan yang memenangkan tender hanya Rp167 juta," ujarnya H Anas.

Ketiga saksi menyebutkan, mendapatkan SK sebagai panitia lelang dari mantan Kadisdikpora, Suhufi yang meminta saksi untuk menjadi panitia lelang. Para saksi juga menyebutkan keempat terdakwa yang lebih tahu persis soal pelaksanaan proyek tersebut di lapangan. Karena panitia lelang, tugasnya hanya sebatas pelaksanaan lelang saja.

Diketahui, proyek pembangunan gedung SMA Negeri 1 Segeri itu bermasalah, karena pekerjaan fisiknya baru selesai 84%, tetapi telah dilaporkan 100% selesai, sehingga dananya dicairkan.
Majelis hakim menunda sidang hingga 10 Januari mendatang, masih dalam agenda pemeriksaan saksi. (Hafsah Maharani)

2011-12-20T03:34:00.000-08:00

Penikam Zainuddin Dijerat UU Darurat

MAKASSAR, UPEKS--
Kasus penikaman wartawan SCTV Makassar, Zainuddin (44) digelar di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Selasa (20/12). Terdakwa penikaman, Akbar bin Mustari dijerat pasal 351 ayat (1) dan (2) KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara dan UU Darurat No 12/1951 tentang kepemilikan senjata tajam dengan ancaman 20 tahun penjara atau seumur hidup.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Arie Candra dalam dakwaan yang dibacakan di hadapan majelis hakim yang diketuai Supra Yogi disebutkan, terdakwa Akbar telah melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan Zainuddin terluka parah. Penikaman terjadi pada 22 September lalu di Jalan Camba Jawayya, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Makassar.

Usai mendengarkan pembacaan dakwaa terhadap dirinya, Akbar tidak mengajukan eksepsi, sehingga majelis hakim langsung melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi. Dua saksi yang dihadirkan JPU yakni Zainuddin dan Syamsul Bahri.

Dalam keterangannya sebagai saksi korban, Zainuddin menceritakan terkait peristiwa penikaman yang dialami. Menurut Zainuddin, kejadian penikaman itu terjadi pada malam Jumat sekira pukul 22.00 Wita pada 22 September lalu. Akbar sendiri merupakan tetangga korban yang berjarak 10 meter dari rumahnya.
Diketahui, motif penikaman tersebut dipicu dendam lama tersangka terhadap korban yang pernah meliput kasus Akbar dalam perkara kepemilikan narkoba 2009 silam.

"Akibat penikaman yang dilakukan terdakwa, saya harus dirawat di RS Ibnu Sina selama 9 hari. Karena harus menjalani bedah operasi, saya harus mengeluarkan biaya hingga Rp20 juta untuk perawatan itu,"kata Zainuddin.

Sementara, saksi Syamsul Bahri mengaku saat kejadian dirinya berada di tempat kejadian perkara (TKP). Sehingga Syamsul Bahri sebagai saksi mata yang melihat langsung korban Zainuddin ditikam oleh terdakwa.

Suasana sidang yang digelar di ruang utama gedung baru PN Makassar itu terlihat dipadati sejumlah wartawan. Bahkan, sebelum sidang dimulai sempat berlangsung aksi solidaritas oleh para jurnalis sebagai bentuk dukungan moral kepada korban Zainuddin. Sidang lanjutan kembali akan dilanjutkan pada 27 Desember mendatang. (Hafsah Maharani)

2011-12-20T03:33:00.000-08:00

Irsyam Cairkan Kredit Fiktif Ratusan Juta
*Gunakan Kembali Data Nasabah

MAKASSAR, UPEKS--
Kepala Pengelolaan Kredit Usaha Makro Kreasi (KUMK) Cabang Pegadaian Pelita, Irsyam Suryam kembali diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Selasa (20/12). Sidang lanjutan kasus kredit fiktif senilai Rp9 miliar 2010-2011 di Kantor Pegadaian Wilayah Regional VII Makassar yang melilit Irsyam tersebut, masih dalam agenda pemeriksaan saksi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Nurhadi dan Kusuma menghadirkan tiga orang saksi. Yakni dua orang dari nasabah dari Pegadaian Cabang Pelita, Muriani dan Sultan serta Inspektorat Perum Pegadaian Wilayah Regional VII Makassar, Tugiatmoko.

Di hadapan majelis hakim Tipikor yang diketuai Isjuedi beranggotakan Janperson Sinaga dan hakim adhoc Andi Sukri, kedua saksi nasabah itu mengaku saksi keberatan namanya dijadikan terdakwa untuk mencairkan kredit fiktif. Lantaran, kredit yang diambil telah lunas.

"Saya sangat keberatan karena nama saya digunakan kembaliuntuk mencairkan kredit. Padahal kredit saya telah lunas dan tidak pernah mengajukan permohonan pengambilan kredit," kata Muriani.

Menurut Muriani, kredit yang diambil sebesar Rp8 juta pada 2010 telah lunas. Namun, datanya masih digunakan terdakwa untuk mencairkan kredit sebesar Rp100 juta.
Begitu yang dialami Sultan, meski kredit yang diambil sebesar Rp30 juta pada 2009 telah lunas, tetapi datanya juga digunakan terdakwa untuk mencairkan kredit sebesar Rp150 juta.

Sementara saksi Inspektorat, Tugiatmoko menjelaskan terkait proses pengembalian aset kerugian dari terdakwa. Saksi menyebutkan sejumlah aset yang telah dikembalikan oleh terdakwa, diantaranya, satu ruko dan lahan di Kalimantan Timur (Kaltim), empat unit mobil, satu unit rumah di Kendari, alat musik, emas dan uang tunai. Tetapi, Sugiatmoko beolum dapat merincikan jumlah total nilai aset tersebut yang telah dikembalikan oleh terdakwa, lantaran nilainya belum dihitung.

"Secara total jumlah belum dapat diketahui, tetapi sejumlah aset tersebut telah diserahkan oleh pak Irsyam Suryam," terang Inspektorat dari Perum Pegadaian Regional VII Makassar.

Terkait saksi nasabah dari Pegadaian Cabang Palopo yang belum hadir, JPU Nurhadi yang dikonfirmasi mengatakan, tetap akan kembali menghadirkan saksi nasabah tersebut pada sidang lanjutan 27 Desember mendatang. (Hafsah Maharani)

2011-12-20T03:32:00.000-08:00

Kepsek SMK BPPTK Mangkir dari Pemeriksaan

MAKASSAR, UPEKS---

Kepala Sekolah (Kepsek) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Balai Pelatihan Pengajaran Kejuruan Teknik (BPPKT) Sulsel, Surya Patu lagi-lagi mangkir dari pemeriksaan, Selasa (20/12).
Surya Patu yang tak lain kakak kandung Ketua PDK Kota Makassar, Adil Patu diperiksa dijadwalkan untuk diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar terkait kasus dugaan penyelewengan dana pembangunan fisik SMK BPPTK Sulsel bantuan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) senilai Rp5 miliar.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Makassar, Joko Budi Darmawan yang dikonfirmasi membenarkan ketidak-hadiran Kepsek SMK BPPKT Sulsel itu.

"Beliau hari ini belum hadir memenuhi panggilan pemeriksaan ulang,"kata Joko.

Mangkirnya, Surya Patu dalam pemanggilan pemeriksaan itu, penyidik tidak mengetahui alasan ketidakhadiran Kepsek SMK BPPTK tersebut. Pasalnya, tidak ada pemberitahuan yang disampaikan ke penyidik.

Menurut Kasi Pidsus, penjadwalan pemeriksaan terhadap Kepsek SMK BPPTK itu tetap akan dilakukan. Hal itu, untuk mengumpulkan data dan bukti terkait adanya dugaan penyelewengan dana bantuan revitalisasi peralatan bengkel dan pembelajaran sebesar Rp5 miliar dari bantuan Kemendiknas 2010.

Surya Patu yang berusaha dikonfirmasi melalui telepon selulernya, meski terhubung nama tidak ada jawaban dari Kepsek SMK BPPTK itu untuk memberikan penjelasan terkait ketidakhadirannya.(Hafsah Maharani)

2011-12-20T03:29:00.001-08:00

Kejari Sidrap Didesak Tahan Mantan Ketua DPC PPP

MAKASSAR, UPEKS--
Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidrap didesak untuk segera menuntaskan kasus dugaan penyalahgunaan bantuan keuangan partai politik (parpol) pada 2006-2010 untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Atas kasus itu negara telah dirugikan senilai Rp300 juta.
Desakan tersebut diungkapkan Ketua Forum Keadilan Sidrap, Haryono SH kepada Upeks, Selasa (20/12).

Menurut Haryono, pihak Kejari Sidrap harus segera melimpahkan kasus dugaan penyalahgunaan dana bantuan parpol itu ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar. Kejaksaan juga telah mendudukan mantan Ketua DPC PPP Sidrap, Andi Damis Dadda sebagai tersangka.

"Kami juga mendesak Kejari Sidrap untuk menahan tersangka," kata Haryono.

Dikatakannya, penyidik kejaksaan telah memeriksa sejumlah saksi, yakni inti DPC PPP Sidrap termasuk beberapa bendaharanya. Bahkan, barang bukti juga telah disita dan berkasnya telah rampung, tetapi tersangka hingga sekarang belum ditahan.

"Jadi intinya, kami meminta agar tersangka ditahan dulu baru dilimpahkan berkasnya ke Pengadilan Tipikor," tandasnya.

Sumber yang dihimpun Upeks, diketahui khusus bantuan parpol DPC PPP, pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Sidrap telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp36,5 juta untuk bantuan parpol. Besaran jumlah bantuan sudah sesuai dengan jumlah perolehan kursi yang didapat pada pemilu legislatif lalu. Hal tersebut sesuai UU nomor 2 tahun 2008 pasal 34 ayat (1,2,3) tentang bantuan parpol yang telah dinyatakan lulus verifikasi electoral treshold serta besaran jumlah kursi legislatif yang didapatnya pada pemilu lalu. (Hafsah Maharani)

2011-12-20T03:27:00.001-08:00

Andi Rio: Abraham Harus Perbaiki Kampung Halaman
MAKASSAR, UPEKS---

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad diharapkan dapat memberantas korupsi di kampung halamannya (Sulawesi-selatan_Red). Hal itu, harus dibuktikan Ketua KPK yang baru terpilih tersebut sebagai janjinya untuk memberantas kasus korupsi di tanah air.
Hal itu diungkapkan anggota Komisi III DPR-RI, Andi Rio Idris Pandjalangi lesgilator Golkar asal Sulsel saat berkunjung ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar), Senin (19/12).

Andi Rio dengan tegas mengatakan, Ketua KPK Abraham Samad harus bisa membuktikan kinerjanya untuk menuntaskan sejumlah kasus korupsi di tanah air yang saat ini menjadi 'PR'. Terutama kasus korupsi yang ada di Sulsel daerah asal Abraham Samad.

"Kalau Abaraham tidak bisa memperbaiki kampung halamannya, beliau harus pulang kampung," tegasnya.

Menurutnya, Abraham harus membuktikan janjinya saat menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kompetensi di hadapan anggota DPR RI kemarin.

"Jadi tidak ada alasan Abraham untuk mengundurkan diri, jika memang tidak mampu untuk menuntaskan kasus korupsi,"tandas Andi Rio. (Hafsah Maharani)

2011-12-20T03:26:00.000-08:00

Terdakwa: Sebulan Raskin Tak Tersalurkan

MAKASSAR, UPEKS--
Kasus korupsi pendistribusian beras miskin (raskin) 2009-2010 kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Senin (19/12). Kasus yang mendudukkan tiga terdakwa, yakni Camat Sendana Ramlan, mantan Lurah Songka, Hartati dan Lurah Sampodo Drs Zainuddin telah memasuki babak akhir, yakni pemeriksaan terdakwa.

Di hadapan majelis hakim Tipikor yang diketuai Janperson Sinaga beranggotakan Isjuedi dan hakim adhoc para terdakwa mengaku bersalah atas adanya permasalahan penyaluran raskin di wilayahnya.
Seperti diungkapkan lurah Lurah Songka, Hartati, penyaluran raskin 2009 terjadi masalah. Dimana pada Oktober 2009 sebanyak 2295 kilo gram yang tidak tersalurkan, dinilainya Rp3 juta. Tetapi, baru tersalurkan pada Mei 2010.

"Setiap tahun raskin yang tersalurkan sebanyak 24 ribu ton, tetapi memang pada Oktober ada masalah besar tidak turun, sehingga itu kemudian disalurkan pada Mei 2010,"kata Hartati.

Lurah Sampodo, Zainuddin juga membenarkan jika pada bulan Oktober raskin tidak ada disalurkan di wilayahnya. Pasalnya, karena raskin saat itu tidak ada turun dari bulog karena tidak layak konsumsi.

"Suprapto pengantar beras dari bulog itu yang menyampaikan jika beras tidak layak konsumsi," ujar Zainuddin.

Menurutnya, raskin yang tidak tersalurkan hanya pada Oktober sebanyak 1945 kilo gram. Dalam sebulan sebanyak 1850 yang harus disalurkan. Karena raskin tersebut tidak tersalur, maka Suprapto memberikan uang senilai Rp2 juta lebih kepada Zainuddin.

Sementara, Camat Cendana, Ramlan mengaku saat raskin bermasalah di wilayahnya, saat itu dirinya sedang mengikuti pendidikan. Sehingga, tugasnya sebagai camat didelegasikan kepada Sekretaris Camat (Sekcam). Bahkan, salah satu lurah meminjam uang sebesar Rp4 juta kepada Camat, alasanya untuk membayarkan raskin Oktober.

"Memang ada satu kelurahan yang bermasalah saat itu. Raskin yang diterima setiap kelurahan bervariasi. Masyarakat menolak raskin karena rusak dan tidak layak konsumsi," terangnya.

Terkait rusaknya raskin itu, Ramlan telah mengkonfirmasi ke bulog, tetapi Kepala Bulog, Tahir saat itu mengatakan jika raskin tetap akan disalurkan kepada warga miskin. Namun, pihak bulog masih akan melakukan proses pencampuran dulu.

"Karena raskin tidak disalurkan Desember 2009 itu, maka baru disalurkan pada Mei 2010," tandasnya.
Sidang lanjutan dengan agenda tuntutan pada pekan mendatang. Majelis hakim pun meminta kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Greafik untuk mempersiapkan tuntutannya. (Hafsah Maharani)

2011-12-20T03:24:00.000-08:00

Komisi III DPR RI Minta Kejati Tuntaskan Kasus Bansos dan CCC

MAKASSAR, UPEKS--
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI fokus mengawasi sejumlah kasus besar yang penanganannya hingga saat ini mandek di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Barat( Sulselbar). Dua kasus besar yang menjadi fokus perhatian Komisi III, yakni kasus bantuan dana sosial (Bansos) Pemprov Sulsel dan kasus Celebes Convention Centre.

Ketua rombongan, Andi Rio Idris Padjalangi kepada wartawan mengatakan, dua kasus tersebut dianggap penting untuk dituntaskan Kejati, lantaran dinilai melibatkan sejumlah pejabat Pemprov Sulsel maupun Pemkot Makassar. Bahkan, jika Kejati tidak dapat menuntaskan kasus tersebut, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengambil alih penanganan kasus tersebut.

"Kedua kasus tersebut harus dituntaskan Kejati Sulselbar," kata Andi Rio.

Menurutnya, selain kasus bansos dan CCC, sejumlah kasus lainnya yang mandek harus segera dituntaskan Kejati Sulselbar sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerjanya ke masyarakat.
Dalam kunjungan ke Kejati Sulselbar, terlihat sebanyak enam orang anggota Komisi III DPR RI, selain Andi Rio juga ada Hadid (PKS), Mahyudi (Golkar), Aditya Mukti (PPP), Rindoko (Gerindra). Edy Sanudi (Demokrat).

Para rombongan langsung disambut Kajati Sulselbar, Fietra Sany bersama sejumlah Asisten.
Lanjut dikatakan legislator Golkar itu, kunjungan ke Sulsel terkait masalah tugasnya dikomisi III untuk masa persidangan. Sehingga, tidak hanya kasus yang mandek ditangani Kejati yang dipertanyakan, juga semua masalah hukum yang terjadi di Sulsel.

"Tidak hanya itu, juga pengawasan anggaran dan kinerja Kejati yang menjadi perhatian Komisi III DPR RI," ungkapnya.

Dikatakan Andi Rio, sebelumnya ke Kejati, anggota Komisi III juga berkunjung ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Jl Sultan Alauddin. Rombongan diterima Kepala Kanwil KemenkumHAM Ririm Djati Perbawani bersama sejumlah pejabat terkait. Serangkaian kunjungan ke instansi dilakukan, seperti Rumah Tahanan (Rutan) Makassar, serta Panti Sosial Anak Toddopuli dan ke Kantor Polda Sulsel.

Asisten Intelijen Kejati Sulselbar, Dedi Iswadi yang dikonfirmasi mengatakan, kedatangan Komisi III DPR RI terkait tugasnya sebagai monitoring dan penanganan kasus."Kunjungan ini sudah rutin menjadi setiap tahun dilakukan ke Kejati,"kata Dedi.
Menurutnya, kedatangan anggota Komisi III DPR RI itu disambut oleh seluruh kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Kacabjari Se Sulselbar." Pada 14 Desember telah disampaikan kepada seluruh Kajari," ujarnya.

Senada Humas Kejati, Irsan Djafar menambahkan, kunjungan kerja Komisi III DPR RI itu terkait reses persidangan 2011-2012. Terutama untuk melihat proses kinerja dan penanganan kasus " Termasuk program anggaran penerapan anggaran kejaksaan," tandasnya. (Hafsah Maharani)

2011-12-20T03:22:00.000-08:00

PPTK Divonis 1,5 Tahun
Korupsi Dalmas Pare-pare

MAKASSAR, UPEKS--
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Andi Muhammad Adil Bin Jalil Usman divonis 1 tahun 6 bulan atau 1,5 tahun di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Senin (19/12).

Andi Muhammad Adil dinerbukti bersalah melanggar pasal 3 undang-undang tentang pemberantasan korupsi pada kasus pengadaan kendaraan Pengendalian Massa (Dalmas) Satpol PP Parepare 2009 dianggarkan dari APBD 2009 sebesar Rp300 juta dengan kerugian negara Rp148 juta.

Majelis hakim yang diketuai Janperson Sinaga selain menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara, juga didenda Rp16 juta sesuai uang negara yang dirugikan untuk biaya pengurusan dokumen.
Hal memberatkan, terdakwa tidak melaksanakan tugas sesuai tanggungjawabnya selaku PPTK dalam proyek pengadaan Dalmas Satpol PP Pare-paer tersebut.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Burhan masih pikir-pikir atas putusan tersebut.
"Kami masih pikir-pikir untuk mengajukan kasasi atas putusan itu," kata Burhan.

Sementara terdakwa langsung menerima putusan.
Kasus pengadaan mobil Dalmas Satpol PP Pare-pare itu yang mendudukkan empat terdakwa itu, selain PPTK, Andi Muhammad Adil, juga Ketua Panitia Pemeriksaan Barang, Andi Silangka bin Andi Sake dan Imran Tajuddin (Penerima kuasa Direktur CV Sumber Alam Karya) sebelumnya juga telah divonis 1,5 tahun, dan Ir Risal Akbar bin Nuhun (Direktur CV Sumber Alam Jaya).

Pengadaan mobil Dalmas itu bermasalah, karena dianggarkan 2009, namun baru diadakan 2010. Serta belum memiliki BPKP dan STNK, sehingga belum masuk aset inventaris Pemkot Pare-pare. (Hafsah Maharani)

2011-12-20T03:20:00.000-08:00

Kadis KB Takalar Cs Terancam 20 Tahun Penjara

TERDAKWA. Kadis KB dan PP Kabupaten Takalar, Maddolangan Tangnga keluar dari ruang sidang utama, usai menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Makassar, Senin (19/12).

MAKASSAR, UPEKS--

Kepala Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (KB dan PP) Kabupaten Takalar, Maddolangan Tangnga diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Senin (19/12).
Selain Maddolangan, kasus pengadaan ranjang persalinan (Objyn Bed) 2009 senilai Rp191 dengan kerugian negara Rp111 juta itu mendukkan terdakwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), H Kaharuddin, dan Ketua Pemeriksa Barang, Hj Siti Rohani. Ketiga terdakwa merupakan spilitan berkas Bos CV Imperium, Lukfan Layadie Lae selaku rekanan proyek pengadaan Objyn Bed yang telah divonis 1 tahun penjara.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Jusuf Cs dalam dakwaan yang dibacakan di hadapan majelis hakim Tipikor yang diketuai Isjuedi beranggotakan Janperson Sinaga dan hakim adhoc Paleori menyebutkan, para terdakwa melanggar pasal 2 dan 3 tentang pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP. Ancaman hukuman 20 tahun penjara.

Dalam pengadaan 13 unit Objyn Bed tersebut tidak sesuai dengan kontrak yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan barang oleh Siti Rohani selaku Ketua Pemeriksa Barang dan H Kaharuddin sebagai PPK. Berita acara tersebut juga ditandatangani rekanan Lukfan Layadie Lae.

Terdakwa Maddolangan Tangnga dan Kaharuddin yang masing-masing didampingi Penasihat Hukum (PH) M Zainal dan Amril tetap mengajukan eksepsi atau pembelaan atas dakwaan jaksa.

"Kami tetap akan ajukan eksepsi, karena dakwaan jaksa tidak jelas," kata M Zainal.

Sedangkan terdakwa Siti Rohani didampingi PH Djufri tidak ajukan eksepsi.
Majelis hakim meminta dalam eksepsi, PH fokus pada pasal 156 dan 142 KUHP. Sidang lanjutan pembacaan eksepsi ditunda hingga 27 Desember untuk terdakwa Maddolangan Tangnga dan H Kaharuddin. Sedangkan, sidang lanjutan terdakwa Siti Rohani kembali akan dilanjutkan pada 9 Januari 2012 mendatang.

Sidang untuk terdakwa Siti Rohani dengan agenda pemeriksaan saksi akan digelar bersamaan langsung saksi kedua terdakwa lainnya, Maddolangan Tangnga dan Kaharuddin. (Hafsah Maharani)

2011-12-18T02:30:00.000-08:00

Penyidik Seret Tersangka Lain
* Kasus Pegadaian dan Tiang listrik Selayar

MAKASSAR, UPEKS--
Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) masih akan menyeret sejumlah tersangka lain dalam dua kasus yang saat ini ditangani. Yakni, kasus kredit fikti kreasi di Perum Pegadain VII Makassar dan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiang listrik Selayar.

Pelaksana Tugas Asisten Pidana Khusus (As Pidsus) Kejati, Dr Chaerul Amir kepada Upeks pekan lalu mengatakan, meski pihaknya telah menetapkan Dani Rulyanto sebagai tersangka baru. Namun, pengembangan terus dilakukan untuk menyeret tersangka lain dalam kasus kredit fikti kreasi di Perum Pengadain VII Makassar 2009, telah merugikan negara Rp9 miliar.

"Tersangka kasus Pegadaian masih terus bertambah. Hasil pengembangan, Dani Rulyanto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam penyidikan dan dua calon tersangka baru masih dalam penyelidikan," kata Chaerul.

Berdasarkan hasil pengembangkan pemeriksaan tersangka Dani, terungkap adanya keterlibatan tersangka lain. Jadi jelas masih ada tersangka lain yang bakan diseret penyidik dalam kasus Pegadain tersebut. Diketahui, kasus kredit fiktif Pegadaian itu juga telah menjadikan terdakwa Kepala Pengelolaan Kredit Usaha Makro Kreasi (KUMK) Pegadaian Cabang Pelita. Irsyam sementara menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri (PN) Makassar.

Menurut Chaerul, selain kasus Pegadain, kasus proyek tiang listrik Selayar 2009 senilai Rp6,2 miliar dengan kerugian negara Rp485 juta, juga telah ditetapkan satu tersangka berinisial S selaku rekanan dari PT Putri Indah Malaqbi. Namun, dalam pengembangan masih bertambah dua orang, yakni inisial R dan I bakal diseret sebagai tersangka.

Dikatakan mantan Kajari Tangerang itu, sementara pihaknya belum bisa membeberkan nama-nama para tersangka yang bakal diseret untuk dua kasus tersebut. Alasannya, demi memperlancar proses pengumpulan data dan bukti.

"Kami belum bisa membeberkan nama-nama calon tersangka lain yang bakal diseret untuk dua kasus tersebut. Semua itu, demi kelancaran proses penyelidikan dan penyidikan," tandasnya. (Hafsah Maharani)

2011-12-18T02:28:00.000-08:00

Hasbullah Tantang Bos PT Etis Pratama
MAKASSAR, UPEKS--
Bos CV Rehobot Tirta Bahana, Hasbullah menantang Bos PT Etis Pratama, Herman George Laisina yang rencana akan melaporkan balik dirinya terkait pengadaan spare part
ke PT PLN Sektor Kendari.
"Silakan laporkan saja ke polisi, jangan tunggu lama, kalau bisa secepatnya," kata Hasbullah menantang Herman.

Hasbullah saat mengklarifikasi kepada Upeks kemarin mengatakan, justru Herman yang selama ini sudah merugikan perusahaannya dalam kerjasama untuk pengadaan spare part pembangkit listrik di PLN Sektor Kendari pada 2008 lalu. Bahkan, dari kerjasama pengadaan spare part itu, Hasbullah merasa telah ditipu oleh Herman dengan memberikan spare part dengan dokumen palsu.

"Sebenarnya saya tidak tahu tentang tender, apalagi ikut tender besar untuk pengadaan spare part di PLN Sektor Kendari itu. Saya dirayu-rayu Elisa Sirait selaku Deputy Manager PLN Sultanbatara waktu itu. Karena beliau merupakan orang besar di PLN, sehingga saya percayat tidak akan ada masalah dan menerima tawaran itu untuk ikut tender," ungkapnya.

Hasbullah menduga ada konspirasi antara Herman dan Elisa Sirait yang saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Packet Ring PLN Sumapapua untuk memenangkan CV Rehobot menjadi patner kerjasama Herman. Dalam kerjasama pengadaan spare part di PLN Sektor Kendari dengan nilai kontrak Rp2,9 miliar dengan iming-iming keuntungan mencapai miliaran rupiah, justru Hasbullah merasa ditipu senilai Rp1,7 miliar.

Menurut Hasbullah, dalam pengadaan spare part yang disuplai PT Etis Pratama, sebagian spare part tersebut bukan spare part asli buatan Jepang, melainkan palsu dan barangnya sebagian buatan Korea.
Perusahaan yang memproduksi spare part, yakni Orgiparts Jepang dan Diesel Schmidt Alten Schlachthof is Hamburg Germany (Jerman) diduga alamat perusahaan itu palsu.

"Saya sudah menghubungi dan mencari tahu soal alamat perusahaan itu, tetapi nomor telepon perusahaannya tidak bisa dihubungi. Karena tidak ada alamat perusahaan yang dimaksud, Orgipart yang ada hanya alamat hotel, sehingga diduga dokumen sertifikat yang diberikan Herman itu palsu," ungkapnya.

Disebutkan, dari 97 item sesuai kontrak kerjasama, hanya 88 item yang dipenuhi jadi masih tersisa 15 item yang tidak diserahkan dan tidak ada dalam kontrak.
Bahkan, Hasbullah juga dipaksa Herman untuk membayar sebesar Rp1,080 miliar, meski spare part yang disuplai Herman tidak cukup. Sehingga, untuk tetap memberikan kualitas spare part yang orginal ke PLN Sektor Kendari, menutupi kekurangan spare part yang masih kurang 15 item itu CV Rehobot harus mengeluarkan Rp2,3 miliar.

Hasbullah merasa sangat bersyukur bisa mengetahui penipuan Rp1,7 yang dilakukan Herman. Andai saja, barang palsu yang disuplai Herman itu digunakan, bukan malah mendapatkan keuntungan, malah kerugian ditaksir senilai Rp15 miliar. Karena Hasbullah memberikan garansi 3000 jam ke PLN. Selain mengganti, juga harus membayar denda yang nilainya sangat besar mencapai miliaran rupiah.

"Syukurlah penipuan itu bisa terungkap, cukuplah cuma saya yang ditipu Herman. Saya berharap dengan terbongkarnya sindikat pemasok spare part dan dokument palsu untuk mesin pembangkit listrik PLN yang selama ini dilakukan Herman. Dengan tertangkapnya Herman dan saat ini diadilinya di Pengadilan Negeri Makassar, Herman tidak akan ada lagi yang dirugikan, termasuk negara," tegasnya.

Dituding soal adanya mark up harga, Hasbullah dengan tegas mengatakan, tidak ada mark up. Malah, Hasbullah menilai Herman sengaja memutar balikkan fakta dalam keteranganya kepada majelis hakim soal pengadaan spare part tersebut. Karena, dalam proses pengiriman barang, Herman sengaja memperlambat, meski Hasbullah telah membayar sejak Januari 2009, tetapi Herman baru mengirim spare part tersebut Maret.

"Juga tidak benar soal tudingan Herman mengatakan saya ada konspirasi dengan mantan Manajer PLN Sektor Kendari Purnomo yang saat ini menjabat sebagai Direktur PLN Tello, Makassar. Sebaliknya selama ini, Herman yang sudah melakukan konspirasi dengan Elisa Sirait untuk menipu saya," tandasnya (Hafsah Maharani)

2011-12-16T03:28:00.001-08:00

Kejati Dalami Dua Korupsi Laporan Masyarakat
- Proyek Intake IPA Maros dan Pembahasan Lahan Sekolah Gowa

MAKASSAR, UPEKS--

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) sementara menyelidiki dua kasus laporan masyarakat. Kedua kasus laporan masyarakat itu sementara didalami
Pelaksana Tugas Asisten Pidana Khusus (As Pidsus) Kejati Sulselbar, Dr Chaerul Amir kepada wartawan di Kejati, Jumat (16/12) mengatakan, kedua kasus tersebut merupakan kasus dugaan korupsi laporan masyarakat dari dua kabupaten tetangga.

Yakni, proyek intake Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Kabupaten Maros pada 2010-2011. Diduga anggaran proyek tersebut menghabiskan anggaran ratusan miliar berasal dari pemerintah pusat dan investor.
"Kasus ini sudah dalam tingkat penyelidikan dan masih sementara pendalaman," kata Chaerul.

Serta kasus pembahasan lahan pembangunan sekolah di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Diduga ada penyalahgunaan proses dalam pembebasan lahan pembangunan sekolah tersebut.

Menurut Chaerul yang juga Asisten Pengawasan (Aswas) Kejati Sulselbar itu, kasus pembebasan lahan itu telah dilakukan penyelidikan sejak dua minggu lalu untuk mengumpulkan data dan keterangan terkait kasus tersebut. "Sejumlah pihak telah dimintai klarifikasi, diantaranya pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Gowa, dan masyarakat Kecamatan Bajeng. Penyidikan pun akan terus dilakukan untuk mengumpulkan data dan bukti terkait adanya dugaan penyalahgunaan proses pembebasan lahan tersebut. (Hafsah Maharani)

2011-12-16T03:27:00.000-08:00

Ismail Resmi Ditahan, Pejabat Dishutbun Ditarget
* Kasus Gernas Kakao Belopa Rp5 M
MAKASSAR, UPEKS--

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar resmi menahan penerima kuasa Direktur PT Koya Coorporation Ismail selaku rekanan. Ismail ditahan saat penyerahan berkas dan tersangka dari Penyidik Kejati ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Belopa.
Hal tersebut diungkapkan pelaksana tugas Asisten Pidana Khusus (As Pidsus) Kejati Sulselbar, Dr Chaerul Amir kepada wartawan di Kejati, Jumat (17/12). Dikatakannya, Ismail salah satu tersangka yang telah ditahan atas kasus dugaan korupsi Gerakan Nasional (Gernas) Kakao Kabupaten Luwu 2009. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kerugian negara sebesar Rp5 miliar.

"Tersangka inisial I SE telah resmi ditahan saat penyerahan berkas dan tersangka ke Kejari Belopa," kata Chaerul.

Menurut mantan Kajari Tangerang itu, sejumlah dokukem yang disita dari terdakwa terkait proses pengadaan Gernas Kakao juga telah diserahkan ke Kejari Belopa. Dokumen tersebut akan menjadi barang bukti bagian penuntutan Kejari belopa dalam penanganan kasusnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar.

Terkait tersangka lainnya, Chaerul mengatakan, tim Penyidik masih akan melakukan pemanggilan, lantaran tersangka dari pejabat di Dinas Pertanian dan Perkebunan (Dishutbun) Luwu tersebut tidak hadir.
"Satu orang tersangka lainya belum ditahan. Bersangkutan berhalangan karena masih ada tugas dinas," ujarnya.

Tetapi kata Chaerul, tersangka pejabat Dishutbun Luwu itu tetap akan ditahan, karena dalam waktu dekat kembali akan dipanggil. Jika belum panggilan tersebut diindahkan, maka dilakukan upaya paksa.
"Sesuai KUHP, tersangka 3 kali tidak memenuhi panggilan, maka dapat dilakukan pemanggilan paksa," jelas Chaerul.

Penyidik juga masih terus melakukan pengembangan untuk kasus Gernas Kakao di Belopo tersebut, sehingga tidak menutup kemungkinan masih akan ada tersangka baru yang akan bertambah sesuai keterangan para tersangka.
Diketahui, tersangka lain Gernas Kakao Belopa tersebut, yakni Kabid Perkebunan Dishutbun Luwu, Bambang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Kajari Belopa, Kamari yang dikonfirmasi saat penyerahan berkas kasus Gernas Kakao itu, membenarkan jika telah menerima berkas penyidikan dari Kejati dan selanjutnya berkas tersangka itu akan dibuatkan penyusunan penuntutan untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Makassar.

"Berkas kasus Gernas Kakao Belopa telah diterima, untuk pelimpahan berkasnya ke Pengadilan Tipikor akan diserahkan langsung Kejari Belopa,"kata Kamari.

Sementara, Ismail yang dikonfirmasi hanya pasrah, jika memang pihak kejaksaan akan melakukan penahanan terhadap dirinya.

"Sebagai warga negara yang taat hukum, saya berusaha untuk selaku kooperatif. Saya tidak akan pernah melarikan diri, karena saya bukan orang bersalah, tetapi selama ini saya hanya menjadi korban," ungkapnya.

Menurut Ismail, pihak kejaksaan nantinya bisa mengungkap kebenaran, lantaran dirinya hanya sebagai penerima kuasa atas kasus Gernas Kakao tersebut. Direktur PT Koya Koya Corporindo, Saleh Rahim dinilai semestinya harus bertanggungjawab. (Hafsah Maharani)

2011-12-16T03:25:00.000-08:00

Kepala Dispar Pangkep Terancam 20 Tahun Penjara

TERDAKWA. Kadispar Pangkep, Drs Suhufi selaku mantan Kadisdikpora Pangkep bersama Kepala Bidang Pendidikan Menengah Drs H Muh Hasir selalu PPTK, Direktur CV Menara Cipta Pangkep, Amin Yunus dan Konsultan Pengawas, Drs Amin Rahim mendengarkan dakwaan yang dibacakan JPU, Akbar dan Fadly di Pengadilan Tipikor, Kamis (15/12).

MAKASSAR, UPEKS--

Mantan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Kadisdikpora) Pangkep, Drs Suhufi diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kamis (15/12).
Suhufi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Pangkep didudukkan sebagai terdakwa bersama Kepala Bidang Pendidikan Menengah Drs H Muh Hasir selalu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direktur CV Menara Cipta Pangkep, Amin Yunus dan Konsultan Pengawas, Drs Amin Rahim.

Mereka didudukkan sebagai terdakwa atas kasus dugaan korupsi penyelewengan anggaran pembangunan gedung SMA Negeri 1 Segeri, Pangkep 2009 sebesar Rp170 juta, dengan kerugian negara Rp43 juta.
Jaksa Penuntut Umum (JPU), Akbar yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) dan Fadly AS membacakaan dakwaan empat terdakwa di hadapan Majelis Hakim Tipikor yang diketuai Isjuedi beranggotakan Maringan Marpaung dan hakim adhoc Paleori.

Dalam dakwaan JPU disebutkan keempat terdakwa melanggar pasal 2 dan pasal 3 UU tentang pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman 20 tahun penjara.
Proyek pembangunan gedung SMA Negeri 1 Segeri 2009 sebesar Rp167 juta, dananya telah cair 100%. Namun, pelaksanaan fisik di lapangan baru selesai 84% dan telah jatuh tempo sejak akhir Desember 2009 silam.

Pada pelaksanaan pekerjaan proyek dua ruang kelas baru di SMA Negeri 1 Segeri itu juga ditemukan lantai, platform, daun pintu, daun jendela tidak ada. Bahkan kayu ring ballnya sangat rapuh. Bahkan, pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut juga ditemukan tanpa dilengkapi papan proyek. Padahal pemasangan papan proyek perupakan salah satu hal penting agar masyarakat mengetahui besaran anggaran dan kapan jatuh tempo.

Kasi Pidsus Kejari Pangkep, Akbar saat dikonfirmasi terkait status terdakwa mengatakan, keempat terdakwa saat ini masih dalam status tahanan kota. "Saat penanganan kasusnya di Kejari Pangkep, para terdakwa memang statusnya tahanan kota," kata Akbar. (Hafsah Maharani)

2011-12-16T03:14:00.001-08:00

Kejari Belopa Terima Berkas Kasus Gernas Kakao
MAKASSAR, UPEKS--

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar menyerahkan berkas tersangka kasus korupsi Gerakan Nasional (Gernas) Kakao Kabupaten Luwu 2009 senilai Rp1,4 miliar ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Belopa, Kamis (15/12). Kedua tersangka yakni Kabid perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Dishutbun) Luwu, Bambang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penerima kuasa Direktur PT Koya Coorporation Ismail selaku rekanan.

Penyerahan berkas tersangka Ismail itu diserahkan bagian penyidikan Kejati Sulselbar ke bagian penuntutan Kejari Belopa. Penyerahan berkas tersebut diterima langsung Kajari Belopa, Kamari. Berkas tersebut selanjutya pelimpahan berkas tersebut akan diserahkan langsung Kejari Belopa ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar.

"Kami hanya menerima pelimpahan berkas dan tersangka dari Kejati, selanjutnya untuk pelimpahan Kejari Belopa sendiri juga akan menyerahkan berkasnya ke Pengadilan Tipikor," kata Kajari Belopa, Kamari.
Ismail yang hadir saat pelimpahan berkas tersebut saat dikonfirmasi mengatakan, dirinya selalu taat dalam proses hukum. Ia pun mengaku hanya pasrah, jika memang dirinya akan langsung ditahan saat pelimpahan berkas dan tersangka dari Penyidik Kejati Sulsel ke Kejari Belopa.

"Kalau memang saya akan ditahan sesuai dengan kebijakan Kejari Belopa, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagai warga negara yang taat hukum, saya hanya mengikuti proses yang ditetapkan kejaksaaan," ujarnya pasrah.

Meski bersikap pasrah, tetapi Ismail tetap merasa sangat dizalimi terkait penetapan dirinya sebagai tersangka utama. Karena beberapa waktu lalu, Ismail merasa sangat keberatan atas penetapan dirinya sebagai tersangka utama. Pasalnya, dirinya hanya penerima kuasa sementara Direktur PT Koya Corporindo adalah Saleh Rahim yang dinilai semestinya harus bertanggungjawab atas kasus Gernas Kakao Belopa tersebut. (Hafsah Maharani)

2011-12-16T03:12:00.000-08:00

Kepsek dan Bendahara Diperiksa Ulang
* Kasus Penyelewengan Dana Rp5 M di SMK BPPTK Sulsel

MAKASSAR, UPEKS--
Tim Penyelidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar kembali bakal memeriksa Kepala Sekolah (Kepsek) dan Bendahara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Balai Pelatihan Pengajaran Kejuruan Teknik (BPPKT) Sulsel. Pemeriksaan terhadap kedua pejabat SMK BPPKT Sulsel itu untuk penanganan lebih lanjut kasus dugaan penyelewengan dana pembangunan fisik SMK Balai BPPTK Sulsel bantuan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) senilai Rp5 miliar.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Makassar, Joko Budi Darmawan yang dikonfirmasi di ruangnya, Rabu (14/12) membenarkan adanya pemeriksaan ulang Kepsek dan Bendahara SMK BPPTK Sulsel itu.

“Pemeriksaan Kepsek dan Bendahara SMK BPPTK Sulsel itu sebagai tindaklanjut hasil pemeriksaan sebelumnya,” kata Joko.

Menurutnya, dari pemeriksaan ulang tersebut akan ditemukan sejumlah bukti data sesuai yang diharapkan penyelidik untuk mengetahui adanya keterlibatan dan peran para pelaku yang diduga melakukan penyelewengan anggaran.

Diketahui, sejumlah pejabat SMK yang berada di Jalan Bonto Manai itu menjalani pemeriksaan. Seperti kepala sekolah, Surya Patu, bendahara dan staf adminitrasi dan Pelaksana Kegiatan Husain untuk dimintai keterangan.

Untuk mengumpulkan data dan bukti, penyelidik akan terus melakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengumpulkan data dan bukti terkait adanya dugaan penyelewengan dana bantuan revitalisasi peralatan bengkel dan pembelajaran anggarannya sebesar Rp5 miliar bantuan Kemendiknas 2010. Dimana penyaluran dananya langsung ke rekening sekolah dan diduga dana diswakelolakan melalui proyek fisik dan nonfisik. (Hafsah Maharni)

2011-12-16T03:11:00.001-08:00

Jaksa Resmi Ajukan Kasasi ke MA

MAKASSAR, UPEKS--
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar resmi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terkait putusan vonis majelis hakim untuk dua terdakwa, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Ridwan Muhadir dan Kepala Bidang Bangunan Dinas PU, Tajuddin Lamase. Dimana kedua pejabat Dinas PU Makassar itu terlilit kasus dugaan penyelewengan dana rehabilitasi gedung kantor Dinas PU 2009 senilai Rp13 miliar.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari) Makassar, Joko B Darmawan kepada wartawan di Kejari Makassar, Rabu (14/12) mengatakan, pengajuan banding resmi disampaikan kepada MA. "Kita sudah resmi mengajukan banding ke MA,"kata Joko.

Diketahui, Ridwan Muhadir selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) divonis 2,5 tahun penjara dan Tajuddin Lamase selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) divonis 2 tahun penjara. Keduanya juga dikenakan denda Rp100 juta. Sementara tuntutan JPU sebelumnya, kedua terdakwa dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp250 juta.

Pengajuan banding dilakukan jaksa, lantaran putusan vonis majelis hakim terhadap dua pejabat Dinas PU Makassar itu dinilai sangat rendah. (Hafsah Maharani)

2011-12-16T03:07:00.000-08:00

Karyawan RS Wahidin Demo di PN Makassar
MAKASSAR, UPEKS--
Sekira 40 orang karyawan Rumah Sakit (RS) Waihidin Sudirohusodo melakukan aksi unjuk rasa di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Rabu (14/12). Kedatangan puluhan karyawan itu meminta agar pihak PN Makassar tidak membiarkan tanah RS Wahidin dirampas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Koordinator Lapangan, Abdul Mutalib yang juga selaku satuan pengamanan RS Wahidin Sudirohusodo menyikapi permasalahan tanah RS Wahidin dalam lima point utama penyataan sikapnya, yakni meminta agar tanah RS Wahidin tidk dirampas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat diperuntukan untuk kepentingan masyarakat umum, tanah negara itu tidak direbut kaum kapitalis, dan bersihkan mafia tanah.

"Jangan biarkan rumah sakit kita diintervensi oleh kapitalis. Pengadilan dalam memutuskan perkara berdasarkan keadilan dan kebenaran, serta tanah negara diperuntukan kembali untuk kepentingan rakyat,"kata Abdul Mutalib.

Perwakilan karyawan, yakni Abdul Mutalib, Ruslan, Ir Rusdi, dr Emilia, Martina B M.Kes dan Kaharuddin SE diterima oleh Wakil Ketua PN Makassar, Andi Isna Renishwari didampingi Panitera Ramli Djalil di ruang kerja Wakil Ketua PN. Menanggapi aksi para karyawan, Andi Isna mengatakan, tuntutan para karyawan akan disampaikan ke majelis hakim yang menangani perkara, sehingga proses persidangan berjalan secara adil dan benar. Untuk itu, Ketua dan Wakil Ketua PN akan tetap mengawal dan mengawasi majelis hakim yang menangani perkara tersebut.

"Silakan berorasi dan gelar spanduk tapi jangan mengganggu proses persidangan," harap Andi Isna.
Aksi yang berlangsung sekira hampir 2 jam itu berlangsung aman meski para pengunjukarasa di guyur hujan. Bahkan, semangat para karyawan terlihat jelas dengan menggelar spanduk yg bertuliskan, bersatu tegakan keadilan jangan biarkan tanah negara direbut kapitalis/mafia tanah yang dituliskan diatas kain kuning ukuran 1x3 meter, dan spanduk kain hitam berukuran 1x3 meter yang bertluliskan tanah rumah sakit untuk kepentingan seluruh rakyat se Indonesia timur. (Hafsah Maharani)

2011-12-16T03:04:00.001-08:00

Dua Mantan Pejabat PDAM Dijerat Pasal Berlapis
* Kasus Dugaan Penyelewengan Dana Rp79 Juta

MAKASSAR, UPEKS--

Dua mantan pejabat PDAM Pangkep, yakni mantan Direktur PDAM H Andi Makmur dan mantan Bendahara PDAM, Baso Amir diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Rabu (14/12). Kedua mantan pejabat PDAM Pangkep itu didudukkan sebagai terdakwa atas kasus dugaan korupsi senilai Rp79 juta pada 2009.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Akbar yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus dan Fadly AS dalam dakwaan yang dibacakan di hadapan majelis hakim Tipikor yang diketuai Janperson Sinaga beranggotakan Isjuedi dan hakim adhoc Paleori menyebutkan, kedua terdakwa secara bersama-sama menyelewengkan dana Rp79 juta yang berasal dari penjualan air bersih ke perusahaan es balok di Kalibone, Kelurahan Bontolangkasa Kecamatan Minasatene, Pangkep.

Kronologis kasus tersebut terjadi, dimana mantan Bendahara dan Dirut PDAM Pangkep sejak Juni 2006 hingga Mei 2007 tidak menyetorkan uang hasil penjualan air tersebut ke kas PDAM. Penagihan dilakukan langsung bendahara dan dinikmati bersama Direktur PDAM pada waktu itu.

Atas perbuatannya, kedua terdakwa dijerat pasal berlapis, yakni pasal 2, pasal 3 dan pasal 8 UU tentang pemberantasankorupsi dalam penggelapan jabatan No.31/1999 yang diperbahruai dalam UU No.20/2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menurut JPU Fadly, uang senilai Rp79 juta itu telah dikembalikan terdakwa dan saat ini dititipkan oleh penyidik Kejari Pangkep di BRI Pangkep. "Jadi uang tersebut telah disita dan dititipkan di kas negara," kata Fadly.

Kedua terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau pembelaan atas dakwaan jaksa. Lantaran, dakwaan yang dibacakan JPU telah masuk dalam materi perkara. Sehingga, majelis hakim meminta jaksa untuk langsung menghadirkan saksi untuk memberikan keterangan. Namun, jaksa belum dapat menghadirkan saksi. Majelis hakim pun menunda sidang hingga Rabu (21/12) mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi. (Hafsah Maharani)

2011-12-13T03:18:00.000-08:00

Camat Biringkanaya Divonis 1 Tahun Penjara

MAKASSAR, UPEKS--

Lagi-lagi pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dijatuhkan vonis. Kali ini, giliran Camat Biringkanaya, Zulkifli Nurdin divonis 1 tahun penjara di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Selasa (13/12). Zulkifli didudukkan sebagai terdakwa atas kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Kampus Pelayaran dan Ilmu Politeknik (PIP) Makassar
anggaran APBN 2009 senilai Rp14 miliar. Meski sidang putusan untuk Camat Biringkanaya itu sempat ditunda hingga beberapa kali, lantaran Zulkifli berangkat ke tanah

suci menunaikan ibadah haji.
Majelis hakim yang diketuai Isjuedi beranggotakan Maxi Sigarlaki dan Bontor Aroen selain menjatuhkan hukuman badan, juga memberikan denda sebesar Rp50 juta

subsidair 2 bulan. Lantaran, terdakwa Zulkifli dinilai terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melanggar pasal 3 UU tentang pemberantasan korupsi juncto pasal 55

ayat (1) ke-1 KUHP.
"Perbuatan terdakwa terbukti secara bersama-sama melakukan upaya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara," kata majelis hakim saat membacakan

putusan.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andarias dan Ahmad Jaya menuntut terdakwa 4 tahun penjara denda Rp500 juta dan subsidair 6 bulan.
Menurut pertimbangan hakim, hal memberatkan terdakwa karena turut serta menandatangani berita acara penitipan uang di rekening Lurah Untia, Ardiansyah Rahman

sebesar Rp9 miliar. Meski penitipan dana seperti yang disebutkan dalam pembelaan para terdakwa, dana tersebut akan hangus dan kembali ke pusat jika tidak dititipkan di

rekening Lurah Untia. Karena dana tersebut akan digunakan untuk membayar lahan warga seluas 741 meter per segi (m2) dan lahan milik Pemkot Makassar seluas 184 m2 x

164 m2 yang seolah-olah Ardiansyah sebagai pemilik lahan.
Sementara hal meringankan menurut pertimbangan majelis hakim, terdakwa sama sekali tidak menikmati uang tersebut, dan telah melakukan pengembalian terhadap negara

sebesar Rp9 miliar. Adapun sisanya yakni Rp 4 miliar telah digunakan untuk membebaskan sebagian lahan milik warga di sekitar kampus.
Menanggapi vonis tersebut, Penasihat Hukum (PH) Zulkifli, Hasbi Abdullah mengatakan, masih pikir-pikir dan akan mengkoordinasikan dulu dengan kliennya.

"Kalau secara pribadi saya akan banding. Tetapi, akan saya koordinasikan dulu," kata Hasbi.
Menurut mantan Ketua LBH Makassar itu, kliennya secara materil tidak ada uang yang dikorupsi. Tetapi, kesalahannya hanya pelanggaran administrasi terkait penitipan

dana tersebut di rekening pribadi Ardiansyah.
Diketahui, dalam kasus ini, majelis hakim juga telah menhatuhkan vonis yang sama, 1 tahun penjara untuk Lurah Untia, Ardiansyah Rahman, mantan Dirut PIP, Agus Budi

Hartono selaku Kepala Pengguna Anggaran (KPA), Kepala Unit Informatika PIP, Kasman MS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Dari pantauan Upeks, suasana sidang putusan untuk Camat Biringkanaya beralngsung santai, tidak tegang dana seramai dengan sidang putusan Kepala Dinas PU Makassar,

Ridwan Muhadir, ruang sidang sangat dipadati pegawai Dinas PU. Sidang vonis Zulkifli hanya terlihat keluarga dan beberapa staf kecamatan. Karena majelis hakim dalam

putusannya tidak memerintahkan terdakwa untuk ditahan. (Hafsah Maharani)

2011-12-13T03:13:00.000-08:00

Ahli BPKP: Kerugian Fisik Rp82 Juta

MAKASSAR, UPEKS--

Kasus dugaan korupsi proyek Gelanggang Olahraga (Gor) Sengkang Andi Ninong 2009 senilai Rp1,5 miliar, dengan kerugian negara Rp157 juta kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Selasa (13/12).

Sidang lanjutan kasus tersebut memasuki babak akhir, dengan agenda pemeriksaan ahli untuk kelima terdakwa. Yakni Direktris PT Bieta Batara Saksi, Haslinda dan penerima kuasa Ir Muh Dahyar, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Andi Adam Hasan dan konsultan pengawas, Ansarullah Kadir yang berkasnya displit dan disidangkan secara terpisah.

Dalam sidang lanjutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Amiruddin yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Sengkang dan Kasi Penuntutan Agung menghadirkan ahli auditor dari BPKP Sulsel, Usadadi P.

Di hadapan majelis hakim Tipikor yang diketuai M Damis beranggotakan Maringan Marpaung dan hakim adhoc Andi Bahtiar, untuk terdakwa Haslinda dan Muh Dahyar, ahli mengatakan, setelah dikaji diketahui adanya kerugian negara Rp1,7 miliar. Berdasarkan hasil pengamatan ahli, pekerjaan menyimpang dari spesifikasi kontrak. Kerugian fisik sebesar Rp82 juta diketahui berdasarkan volume yang rusak dikalikan dengan harga di Rancangan Anggaran Belanja (RAB). Sedangkan kadaluarsa Rp76 juta, sehingga total kerugian sekira Rp158 juta lebih.

Terkait kerugian tangga dan tribun yang ditanyakan JPU, ahli menyebutkan besaran kerugian tangga Rp33 juta dan tribun Rp49 juta.

Menurut ahli yang dihitung hanya nilai kerugian, bukan proyek kontruksinya.
Senada untuk ketiga terdakwa lainnya, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Andi Adam Hasan dan konsultan pengawas, Ansarullah Kadir, ahli mengatakan adanya kerugian berdasarkan hasil perhitungan volume yang rusak dikalikan dengan harga. Keterangan ahli hanya terkait kerugian negara bukan pekerjaan kontruksi.

Para terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum (PH), masing-masing akan mengajukan saksi meringankan sebelum pemeriksaan terdakwa. Majelis hakim menunda sidang hingga Selasa (20/12) mendatang. (Hafsah Maharani)